Berita
Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA
Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI
Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Menilik Praktik Tax Avoidance: Pemicu dan Jurus Tangkalnya

A+
A-
2
A+
A-
2
Menilik Praktik Tax Avoidance: Pemicu dan Jurus Tangkalnya

Assistant Manager of DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah dan Dosen Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor (KUIS), Malaysia, Noor Suhaila. (tangkapan layar)

SUBANG, DDTCNews - Secara konsep, praktik penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan hal yang legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Kendati begitu, praktik tax avoidance berpotensi menggerus penerimaan pajak.

Assistant Manager of DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah mengatakan tax avoidance merupakan skema penghindaran pajak demi meminimalkan beban pajak. Cara yang dilakukan adalah memanfaatkan celah (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara.

"Meski tax avoidance tidak melanggar ketentuan hukum tetapi sebenarnya praktik ini mencederai spirit dari hukum tersebut. Mangkanya untuk saat ini sebenarnya objektif dari pemerintah lebih untuk meng-counter aggressive tax avoidance scheme," ujar Awwaliatul, Selasa (7/9/2021).

Baca Juga: Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Ada 3 poin, sambung Awwaliatul, yang mendorong munculnya kesempatan tax avoidance. Pertama, adanya jurisdiction to tax & tax treaty yang mengarah pada praktik treaty shopping. Kedua, separate accounting approach yang memperlakukan perusahaan dari grup yang sama menjadi entitas terpisah.

Ketiga, deductibility of interest yang mengarah pada praktik hybrid financial instrument. Pemerintah pada berbagai negara juga memberikan insentif yang mendorong adanya profit shifting. Misal, adanya kompetisi untuk memberikan tarif terendah guna menarik investasi serta koneksi dengan tax haven.

Awwaliatul menambahkan praktik treaty shopping dan hybrid financial instrument merupakan bentuk tax avoidance. Menurutnya, ekonomi digital semakin mendorong munculnya praktik tax avoidance. Dia mencontohkan isu tax avoidance dari model bisnis Amazon, TaskRabbit, dan para selebgram.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk 4 Sektor Usaha Ini Diperpanjang Hingga 2023

Lebih lanjut, Awwaliatul menguraikan perkembangan kebijakan terkini untuk mengatasi berbagai implikasi akibat pesatnya perkembangan ekonomi digital. Kebijakan itu ada yang terjalin secara multilateral seperti Pilar 1 dan 2 OECD, bilateral seperti Artikel 12B UN Model, dan unilateral seperti significant economic presence (SEP) serta digital service tax (DST).

Selain itu, Awwaliatul juga menjabarkan 2 jenis ketentuan yang disusun untuk menangkal praktik tax avoidance. Pertama, specific anti avoidance rules (SAAR), seperti transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign companies (CFC). Kedua, general anti avoidance rules (GAAR).

Dalam webinar bertajuk Tax Avoidance: Concept, Case and Research Opportunities hari ini, Awwaliatul juga menguraikan implikasi dari praktik tax avoidance, OECD/G20 BEPS Project, alternative minimum tax (AMT), institutional framework, dan upaya mengatasi tax avoidance dalam RUU KUP.

Baca Juga: Belum Pulih, Pengusaha Minta Keringanan Pajak PBB Diperpanjang 2 Tahun

"Dalam RUU KUP sudah ada usulan untuk menerapkan GAAR dan AMT. dua senjata ini bisa menjadi instrumen dalam mengatasi tax avoidance yang cukup efektif,” ujarnya

Dosen Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor (KUIS), Malaysia, Noor Suhaila mengatakan praktik tax avoidance justru muncul setelah diterapkannya self assessment system (SAS). Pasalnya, sistem itu memunculkan kesempatan untuk wajib pajak tidak melaporkan diri atau menyembunyikan penghasilannya.

"So banyak tax avoidance berlaku semasa SAS ini, tax avoidance is legal as long as not against the law,” ujar Noor.

Baca Juga: Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti

Noor menjelaskan praktik penghindaran pajak juga memicu fenomena shadow economy. Menurutnya, nilai shadow economy di Malaysia pada Januari 2020 mencapai RM300 miliar. Selain itu, Noor menyebut bisnis online semakin meningkatkan praktik tax avoidance.

Pasalnya, pelaku bisnis online bisa saja tidak mendaftarkan bisnisnya dan otoritas pajak sulit untuk melacak transaksi tersebut. Selain itu, bisnis online juga membuat warga negara asing dapat bertransaksi dengan warga lokal tanpa kehadiran fisik sehingga tidak bisa dikenakan pajak.

Noor juga sepakat bahwa praktik tax avoidance ini menggerus potensi penerimaan pajak. Dia mencontohkan potensi penerimaan pajak dari individu pemilik bisnis di Malaysia mencapai RM15.904 juta. Namun, pajak dari sektor ini yang berhasil dihimpun hanya mencapai RM5.000 juta.

Baca Juga: Percepat Penyaluran Stimulus, Parlemen Minta Urusan SPT Diprioritaskan

Dalam webinar yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja (STIESA) ini, Noor menyebut ada 3 faktor yang memicu ketidakpatuhan pajak. Ketiga faktor itu meliputi sikap tidak patuh, kesempatan besar untuk menghindar atau mengelak dari membayar pajak, serta pengetahuan dan kesadaran pajak. (sap)

Topik : tax avoidance, penghindaran pajak, sanksi pajak, pajak internasional, kuis, malaysia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Selasa, 07 September 2021 | 21:31 WIB
Walaupun tidak melanggar hukum, tax avoidance dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Oleh karena itulah diperlukan suatu instrumen yang dapat mencegah terjadinya praktik tax avoidance, salah satu diantaranya yaitu dengan menggunakan Alternative Minimum Tax (AMT)
1

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA

Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah

Minggu, 23 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti