Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Mengurai Tantangan dan Prakondisi Desentralisasi di Negara Berkembang

A+
A-
0
A+
A-
0
Mengurai Tantangan dan Prakondisi Desentralisasi di Negara Berkembang

ERA desentralisasi telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun pada praktiknya, implementasi sistem ini tidaklah mudah.

Cukup banyak negara yang gagal atau kesulitan mempertahankan tata kelola pemerintahan yang efektif dalam kerangka desentralisasi tersebut. Lantas, bagaimana gambaran pelaksanaan sistem desentralisasi?

Dua pakar kebijakan fiskal yaitu Jorge Martinez-Vazquez dari Georgia State University dan Francois Vaillancourt dari Universite de Montreal menelusuri pengalaman desentralisasi yang dilakukan selama beberapa dekade terakhir.

Baca Juga: Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

Dalam karyanya berjudul Decentralization in Developing Countries: Global Perspectives on the Obstacles to Fiscal Devolution, Vazques dan Vaillancourt mengkaji pengalaman sistem desentralisasi pada 16 negara berkembang di berbagai penjuru dunia.

Buku yang diterbitkan tahun 2011 ini terdiri dari kumpulan esai yang ditulis oleh sekelompok ahli desentralisasi. Seluruh kontributor buku ini telah bekerja sama dengan otoritas pemerintah di berbagai negara dalam mengawal proses desentralisasi secara fundamental.

Masing-masing bagian buku menyuguhkan analisis mendalam mengenai pengalaman berbagai negara berkembang dalam pelaksanaan hingga mempertahankan sistem desentralisasi.

Baca Juga: 3 Profesional DDTC Berkontribusi Lagi pada Buku Terbitan Internasional

Dari analisis tersebut, Vazques dan Vaillancort kemudian mengidentifikasi tipologi tantangan utama dari pelaksanaan sistem desentralisasi yang dialami oleh berbagai negara.

Pertama, kelemahan mendasar dalam desain tanggung jawab penerimaan dan belanja daerah. Salah satu tantangan yang banyak ditemukan adalah wewenang pemungutan pajak yang terbatas pada level pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Buku ini bahkan menemukan negara yang hanya memberikan kewenangan local taxing power hanya untuk satu atau dua jenis pajak. Alhasil, di banyak negara berkembang, pembangunan daerah menjadi bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Baca Juga: Jadi Layanan Unggulan di KPP Ini, Pbk Bisa Diproses Maksimal 10 Hari

Di sisi lain, kekaburan desain kewenangan belanja dan pembiayaan daerah juga menjadi tantangan utama yang dialami berbagai negara. Hal ini tercermin dari adanya dualitas fungsi pemerintah daerah yang di satu sisi merupakan pemegang otoritas tertinggi, tetapi di sisi lain berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Hal ini berkonsekuensi logis terhadap ketidakpastian regulasi yang mengatur mengenai tanggung jawab fungsional.

Kelumpuhan yang disebabkan oleh kegagalan desain desentralisasi sangat terkait dengan tantangan kedua yaitu lemahnya institusi pemerintah pusat. Fenomena ini termanifestasi dalam beberapa dimensi, salah satunya adalah ketidakstabilan politik.

Pergantian rezim, perang saudara, dan berbagai konflik sosial politik lain yang awam terjadi di negara berkembang juga ternyata berimplikasi pada minimnya pengawasan terhadap kinerja desentralisasi di daerah.

Baca Juga: Tak Bisa Pbk di Aplikasi karena NTPN Sudah Dipakai? DJP Sarankan Ini

Ketiga, tingginya resistensi dari para elit daerah terhadap arsitektur pemerintahan dan otoritas baru. Tantangan tersebut cenderung dirasakan oleh negara yang tengah berada pada fase transisi menuju desentralisasi.

Superiorias elit tersebut menimbulkan minimnya legitimasi publik terhadap rezim pemerintahan yang baru terbentuk. Kekuasaan elit juga dapat membuat lingkaran-lingkaran kekuatan baru di daerah yang dapat menjurus kepada hubungan patronase hingga berbagai praktik penyimpangan.

Jika ditelaah, berbagai tantangan desentralisasi tersebut cenderung berasal dari domain politik dan ekonomi politik. Hal ini wajar terjadi karena desentralisasi sendiri merupakan devolusi kekuasaan yang pada dasarnya berasal dari proses politik.

Baca Juga: Dorong Minat Baca, DJBC Jelaskan Fasilitas Kepabeanan Atas Impor Buku

Lantas, bagaimana kondisi ideal agar desentralisasi dapat berhasil diterapkan? Apa pelajaran utama yang dapat dipetik dari pengalaman negara berkembang yang berhasil mempertahankan sistem desentralisasi?

Buku terbitan Edward Edgar Publishing ini menyuguhkan sebelas preposisi dalam menjawab pertanyaan fundamental mengenai prasyarat utama agar desentralisasi dapat berjalan secara efektif. Tertarik? Silakan Anda baca langsung di DDTC Library. (rig)

Baca Juga: Universitas Gunadarma dan IAI Jalin Kerja Sama Pendidikan, Ini Isinya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, sistem pemerintahan, desentralisasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 24 Desember 2022 | 10:00 WIB
LITERASI PAJAK

PERTAPSI Berkomitmen Terus Bangun Masyarakat Melek Pajak

Kamis, 22 Desember 2022 | 17:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Solusi Salah Setor Pajak, DJP Jelaskan Lagi Soal Ketentuan e-Pbk

Kamis, 22 Desember 2022 | 14:10 WIB
RESENSI BUKU

Teknologi Bukan ‘Obat Cepat’ Kebijakan dan Administrasi Pajak

Kamis, 15 Desember 2022 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Punya 2 Usaha, Boleh Lakukan Pembukuan dan Pencatatan Sekaligus?

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai