SISTEM PEMERINTAHAN

Mengurai Tantangan dan Prakondisi Desentralisasi di Negara Berkembang

Redaksi DDTCNews | Jumat, 02 April 2021 | 16:00 WIB
Mengurai Tantangan dan Prakondisi Desentralisasi di Negara Berkembang

ERA desentralisasi telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun pada praktiknya, implementasi sistem ini tidaklah mudah.

Cukup banyak negara yang gagal atau kesulitan mempertahankan tata kelola pemerintahan yang efektif dalam kerangka desentralisasi tersebut. Lantas, bagaimana gambaran pelaksanaan sistem desentralisasi?

Dua pakar kebijakan fiskal yaitu Jorge Martinez-Vazquez dari Georgia State University dan Francois Vaillancourt dari Universite de Montreal menelusuri pengalaman desentralisasi yang dilakukan selama beberapa dekade terakhir.

Baca Juga:
Promo Gajian! Ada Harga Spesial untuk Buku Transfer Pricing DDTC

Dalam karyanya berjudul Decentralization in Developing Countries: Global Perspectives on the Obstacles to Fiscal Devolution, Vazques dan Vaillancourt mengkaji pengalaman sistem desentralisasi pada 16 negara berkembang di berbagai penjuru dunia.

Buku yang diterbitkan tahun 2011 ini terdiri dari kumpulan esai yang ditulis oleh sekelompok ahli desentralisasi. Seluruh kontributor buku ini telah bekerja sama dengan otoritas pemerintah di berbagai negara dalam mengawal proses desentralisasi secara fundamental.

Masing-masing bagian buku menyuguhkan analisis mendalam mengenai pengalaman berbagai negara berkembang dalam pelaksanaan hingga mempertahankan sistem desentralisasi.

Baca Juga:
Jokowi Teken Perpres tentang Publisher Rights, Ini Pokok Aturannya

Dari analisis tersebut, Vazques dan Vaillancort kemudian mengidentifikasi tipologi tantangan utama dari pelaksanaan sistem desentralisasi yang dialami oleh berbagai negara.

Pertama, kelemahan mendasar dalam desain tanggung jawab penerimaan dan belanja daerah. Salah satu tantangan yang banyak ditemukan adalah wewenang pemungutan pajak yang terbatas pada level pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Buku ini bahkan menemukan negara yang hanya memberikan kewenangan local taxing power hanya untuk satu atau dua jenis pajak. Alhasil, di banyak negara berkembang, pembangunan daerah menjadi bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Baca Juga:
Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Di sisi lain, kekaburan desain kewenangan belanja dan pembiayaan daerah juga menjadi tantangan utama yang dialami berbagai negara. Hal ini tercermin dari adanya dualitas fungsi pemerintah daerah yang di satu sisi merupakan pemegang otoritas tertinggi, tetapi di sisi lain berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Hal ini berkonsekuensi logis terhadap ketidakpastian regulasi yang mengatur mengenai tanggung jawab fungsional.

Kelumpuhan yang disebabkan oleh kegagalan desain desentralisasi sangat terkait dengan tantangan kedua yaitu lemahnya institusi pemerintah pusat. Fenomena ini termanifestasi dalam beberapa dimensi, salah satunya adalah ketidakstabilan politik.

Pergantian rezim, perang saudara, dan berbagai konflik sosial politik lain yang awam terjadi di negara berkembang juga ternyata berimplikasi pada minimnya pengawasan terhadap kinerja desentralisasi di daerah.

Baca Juga:
Sri Mulyani Sebut Pers Berperan Penting Beri Edukasi Keuangan

Ketiga, tingginya resistensi dari para elit daerah terhadap arsitektur pemerintahan dan otoritas baru. Tantangan tersebut cenderung dirasakan oleh negara yang tengah berada pada fase transisi menuju desentralisasi.

Superiorias elit tersebut menimbulkan minimnya legitimasi publik terhadap rezim pemerintahan yang baru terbentuk. Kekuasaan elit juga dapat membuat lingkaran-lingkaran kekuatan baru di daerah yang dapat menjurus kepada hubungan patronase hingga berbagai praktik penyimpangan.

Jika ditelaah, berbagai tantangan desentralisasi tersebut cenderung berasal dari domain politik dan ekonomi politik. Hal ini wajar terjadi karena desentralisasi sendiri merupakan devolusi kekuasaan yang pada dasarnya berasal dari proses politik.

Baca Juga:
DJP Jaksel II Kukuhkan 106 Relawan Pajak, Ada 7 yang Bukan Mahasiswa

Lantas, bagaimana kondisi ideal agar desentralisasi dapat berhasil diterapkan? Apa pelajaran utama yang dapat dipetik dari pengalaman negara berkembang yang berhasil mempertahankan sistem desentralisasi?

Buku terbitan Edward Edgar Publishing ini menyuguhkan sebelas preposisi dalam menjawab pertanyaan fundamental mengenai prasyarat utama agar desentralisasi dapat berjalan secara efektif. Tertarik? Silakan Anda baca langsung di DDTC Library. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 11:15 WIB LITERATUR PAJAK

Promo Gajian! Ada Harga Spesial untuk Buku Transfer Pricing DDTC

Rabu, 21 Februari 2024 | 09:45 WIB PERPRES 32/2024

Jokowi Teken Perpres tentang Publisher Rights, Ini Pokok Aturannya

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Jumat, 09 Februari 2024 | 14:30 WIB HARI PERS NASIONAL

Sri Mulyani Sebut Pers Berperan Penting Beri Edukasi Keuangan

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024