Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Mengurai Kewenangan Penyidik untuk Perangi Kejahatan Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Mengurai Kewenangan Penyidik untuk Perangi Kejahatan Pajak

BENTUK kejahatan pajak terus berubah mengikuti perkembangan globalisasi dan teknologi. Celah-celah baru dieksploitasi pihak tertentu untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

Adapun kejahatan pajak sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan keuangan selain pencucian uang, pelanggaran sanksi, pemalsuan, penggelapan pajak, pendanaan teroris, penyuapan dan korupsi.

Perang melawan kejahatan pajak sedang dilakukan secara aktif oleh negara-negara di seluruh dunia. Setiap negara mempunyai peraturan yang komprehensif untuk menangkis pelanggaran pajak yang terus terjadi.

Baca Juga: Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku

Untuk mendukung upaya negara-negara tersebut, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga mengusulkan sepuluh prinsip global memerangi kejahatan pajak di berbagai negara, yang meliputi aspek hukum, administrasi, dan operasional.

Terdapat 10 prinsip global untuk memerangi kejahatan pajak. Adapun kesepuluh prinsip global yang diberikan OECD tersebut sudah tertuang dalam laporan bertajuk ‘Fighting Tax Crime: The Ten Global Principles’.

Laporan ini diterbitkan untuk memberi gambaran praktik kebijakan pajak di berbagai negara dalam mencegah dan mengurangi kejahatan pajak. Kemudian, praktik di negara-negara tersebut dapat dilakukan evaluasi dengan merujuk pada 10 prinsip global dalam memerangi kejahatan pajak.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan WP, Kemenkeu Diwanti-Wanti Risiko Moral Hazard

Menurut OECD, definisi dan upaya yang dilakukan setiap negara untuk mengatasi kejahatan berbeda-beda. Dalam laporan ini, OECD mengartikan kejahatan pajak sebagai tindakan kesengajaan untuk melakukan pelanggaran hukum atas peraturan perpajakan.

Dalam laporan yang dirilis pada 2017 tersebut, OECD menyatakan untuk memerangi kejahatan pajak, negara-negara perlu melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pada saat yang sama, tindakan penyidikan pajak juga perlu dilakukan dengan efisien. Dalam hal ini, peran penyidik pajak memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi tindakan kriminal di bidang perpajakan. Oleh karena itu, salah satu prinsip yang diusulkan untuk memerangi kejahatan pajak ialah memperkuat penyidikan.

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan AMT Tak Berlaku untuk UMKM

Kewenangan Penyidik Pajak
PERLU dipahami, penyidikan pajak merupakan suatu proses untuk menemukan kebenaran atas suatu tindakan yang diduga mengandung unsur pidana pajak. Adapun tujuan utamanya adalah untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan.

Dalam proses penyidikan tersebut, terdapat kemungkinan ditemukannya suatu bukti yang mengarah pada tindakan pidana wajib pajak ataupun bukti yang menegaskan seseorang tidak bersalah (exculpatory evidence). Ketika hal tersebut terjadi, penyidik harus secara khusus mengamati sumber dan pergerakan aset keuangan wajib pajak.

Lebih lanjut, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan harus memiliki kekuatan investigasi yang kuat dan efisien. Setidaknya terdapat beberapa kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh penyidik pajak.

Baca Juga: Cara Minta Izin Pembukuan Berbahasa Inggris dengan Satuan Rupiah

Kewenangan yang dimaksud seperti memperoleh informasi dari pihak ketiga, mencari informasi, dapat melakukan pengawasan terhadap email dan alat komunikasi wajib pajak, dan melakukan pembekuan serta penyitaan.

Tidak hanya itu, beberapa kewenangan lain yang dibutuhkan penyidik pajak ialah melakukan wawancara, pengawasan secara rahasia, melakukan penyamaran, dan dapat menangkap seseorang jika diperlukan.

Dari berbagai kewenangan yang melekat pada penyidik pajak tersebut, OECD menilai kewenangan untuk melakukan pembekuan dan penyitaan aset menjadi kunci keberhasilan proses penyidikan.

Baca Juga: Gratis! E-Book Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak

Adapun pembekuan aset merupakan upaya untuk melarang wajib pajak melakukan pemindahan atau pelepasan asetnya untuk sementara waktu. Sementara itu, penyitaan ialah tindakan untuk menahan sementara suatu aset dan memasukkannya ke dalam penguasaan pemerintah.

Pada umumnya, tindakan penyitaan dilaksanakan setelah kasus memperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, untuk menjamin harta kekayaan hasil tindak pidana perpajakan tetap aman dan berada dalam jangkauan pemerintah selama proses penyidikan, penting bagi penyidik pajak untuk melakukan pembekuan dan penyitaan aset.

Hal tersebut dikarenakan aset keuangan sangat mudah dipindahtangankan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain dan menyebabkan kerugian finansial bagi pemerintah. Selain itu, pembekuan dan penyitaan harta kekayaan juga diperlukan untuk mencegah hasil tindak pidana digunakan untuk kepentingan pribadi dan menjaga bukti fisik hasil tindak pidana.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Tergerus, Negara Kaya SDA Perlu Renegosiasi P3B

OECD menegaskan proses pembekuan dan penyitaan juga perlu didukung dengan transparansi dari pihak penyidik. Selain itu, perlu adanya kerangka tata kelola aset yang jelas dan terstruktur. Tidak hanya itu, pembentukan kerja sama internasional juga dibutuhkan ketika diindikasikan terdapat aset wajib pajak yang berada di luar wilayah Indonesia.

Pada kesimpulannya, OECD mendorong negara-negara menggunakan prinsip-prinsip yang tercantum dalam laporan ini sebagai alat untuk mengidentifikasi sejauh mana upaya mengatasi kejahatan pajak yang sudah dilakukan.

Menariknya, upaya penguatan penyidikan melalui penambahan kewenangan penyidik melakukan penyitaan telah menjadi agenda kebijakan sebagaimana tertuang dalam materi revisi UU KUP. Penambahan kewenangan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan proses penegakan hukum pajak di Indonesia dan mengurangi tindakan kejahatan di bidang perpajakan. (kaw)

Baca Juga: Tetangga Bisa Saling Laporkan Penghindaran Pajak, Pemilu Memanas

Topik : jurnal, resensi jurnal, buku, penyidik pajak, penghindaran pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 30 Agustus 2021 | 12:50 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ditjen Pajak Minta Mahasiswa Tak Jadi Free Rider, Kenapa?

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 16:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Pengawasan Pajak Aset Digital

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 16:10 WIB
AMERIKA SERIKAT

Barang Al Capone Dilelang, Ada Surat Saat Dihukum Kasus Pajak

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?