Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Menghitung Pajak Penghasilan Pengacara atau Advokat, Cek di Sini

A+
A-
10
A+
A-
10
Menghitung Pajak Penghasilan Pengacara atau Advokat, Cek di Sini

Perpajakan ID.

JAKARTA, DDTCNews - Sebagai warga negara di Indonesia yang memiliki penghasilan dari suatu profesi, Anda tentunya mempunyai hak dan kewajiban pajak yang perlu dipenuhi. Tak terkecuali, Anda yang berprofesi sebagai seorang pengacara atau advokat.

Berdasarkan UU No. 18/2003, pengacara atau advokat didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Bila dilihat dari sudut pandang perpajakan, seorang pengacara atau advokat dapat dikategorikan sebagai subjek pajak orang pribadi yang mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, pengacara atau advokat dikenakan pajak penghasilan (PPh).

Baca Juga: Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Sebagai seorang yang berprofesi sebagai pengacara atau advokat, mungkin Anda pernah menerima honorarium dari klien. Honorarium tersebut merupakan salah satu bentuk penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan.

Honorarium yaitu imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh pengacara atau advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Lantas, bagaimana ketentuan pajak jika penghasilan seorang pengacara atau advokat didapat dari honorarium?

Mula-mula, Anda perlu mengetahui perhitungan penghasilan neto terlebih dahulu. Dalam hal ini, penghasilan neto dapat dihitung menggunakan 2 cara sebagai berikut.

Baca Juga: Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Pertama, bagi pengacara atau advokat dengan peredaran bruto (omzet) kurang dari Rp4.8 miliar diperbolehkan untuk melakukan pencatatan dan menghitung pajak terutangnya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN).

Apabila pengacara atau advokat menggunakan melakukan pencatatan maka tata cara penghitungan penghasilan netonya adalah sebagai berikut.


Baca Juga: Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Adapun yang dimaksud dalam norma di atas adalah NPPN. Dalam hal pekerjaan pengacara atau advokat, NPPN yang berlaku sebagaimana tabel di bawah ini:


Kedua, kondisi pengacara atau advokat menggunakan metode pembukuan. Apabila pengacara atau advokat menggunakan metode pembukuan maka cara menghitung penghasilan netonya adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor


Biaya usaha yang dimaksud adalah seluruh biaya yang digunakan sehubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh.

Penghasilan neto tersebut merupakan penghasilan yang didapat dari honorarium saja dan belum diperhitungkan bersama dengan penghasilan lainnya. Dalam hal terdapat penghasilan di luar honorarium maka pengacara atau advokat dapat menggabungkan penghasilan tersebut ke komponen penghasilan neto.

Baca Juga: Simak, Ini Jenis Penghasilan yang Dipotong PPh 26 Tidak Final

Lalu, bagaimana menghitung penghasilan kena pajak seorang pengacara atau advokat setelah mengetahui penghasilan neto yang bersangkutan? Kemudian, adakah contoh perhitungan pajak atas penghasilan pengacara atau advokat?

Baca selengkapnya hanya di artikel Panduan Pajak Pengacara platform Perpajakan ID. Yuk, ketahui dasar hukum, objek pajak penghasilan, hak dan kewajiban, dasar pengenaan pajak, hingga ilustrasi kasus pajak pengacara atau advokat di artikel tersebut. Akses www.perpajakan.id sekarang. (rig)

Baca Juga: Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perpajakan ID, perpajakan ID premium, profesi, pajak, penghitungan pajak, edukasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LUNARIO APRINOVA

Jum'at, 21 Oktober 2022 | 15:19 WIB
Pajak susah
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 08:47 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Lanjutkan Implementasi Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan

Selasa, 29 November 2022 | 23:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Sudah 88 Persen, Ini Perinciannya

Selasa, 29 November 2022 | 22:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Sebut Sudah 52,9 Juta NIK telah Terintegrasi dengan NPWP

Selasa, 29 November 2022 | 18:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Begini Cara Tentukan Tempat Kedudukan Badan Sesuai Keadaan Sebenarnya

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor