Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mengapa Dinamai Kabinet Indonesia Maju? Ini Penjelasan Presiden Jokowi

3
3

Pengumuman jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo telah melantik jajaran menteri yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Kabinet Indonesia Maju merupakan nama kabinet yang berada di bawah periode kedua kepemimpinan Jokowi untuk lima tahun mendatang.

Mengutip informasi dari laman resmi Setkab, 38 nama yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini didominasi oleh para profesional, yaitu sebanyak 22 orang. Sementara, para menteri dari partai politik hanya 16 orang.

Setelah pelantikan para menteri, Presiden Joko Widodo memberikan sedikit keterangan kepada awak media, berikut kutipannya.

Baca Juga: Pemangkasan Eselon Ditarget Rampung Juni 2020

***

Alhamdullilah, pelantikan kabinet Indonesia Maju tadi telah selesai dilakukan dan setelah ini ya, langsung kita akan bekerja.

Kenapa dinamai Kabinet Indonesia Maju?

Baca Juga: Tidak Semua Eselon III-V Dipangkas, Ini 3 Kriterianya

Ya ini dalam 5 tahun kemarin kita kan kerja, kerja, kerja. Ini arahnya lebih dikerucutkan untuk mengantarkan Indonesia maju.

Adakah target 100 hari?

Enggak ada, enggak ada target 100 hari karena kita ini kan melanjutkan dari yang sebelumnya. Yang jelas, kita ingin mengejar, yang pertama berkaitan dengan defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Ini kita lakukan dengan menarik investasi sebanyak-banyaknya.

Baca Juga: Surat Pemangkasan Eselon Diteken, Ini Isinya

Saya sudah sampaikan kepada menteri-menteri kemarin saat bertemu satu-satu, bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara konkret. Hal-hal ruwet, yang ribet, disederhanakan. Kemudian, tentu saja prioritas utama kita lima tahun ke depan adalah pembangunan manusia.

Semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara ramai-ramai sehingga memunculkan sebuah daya saing, memunculkan sebuah competitiveness index yang meloncat lebih baik. Yang terakhir, penggunaan APBN yang fokus dan terarah.

Bagaimana dengan masih banyaknya regulasi penghambat investasi?

Baca Juga: Soal Posisi Ahok di BUMN, Ini Penegasan Presiden Jokowi

Itu yang sudah saya sampaikan kemarin di pelantikan presiden dan wakil presiden bahwa akan dilakukan dengan cepat lewat omnibus bus law. 74 undang- undang nanti semuanya akan direvisi dengan omnibus law.

Dikti berada di mana?

Dikti ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Juga: 'Kalau Masih Ada yang Main-Main, Saya Gigit Sendiri'

Terkait dengan adanya beberapa ketua umum partai politik di jajaran menteri, Apa mereka harus mundur dari jabatannya di partai?

Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua umum partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu. Dan ternyata tidak ada masalah. Dari pengalaman itulah, kita memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang ada di struktur partai bisa merangkap.

Pengganti Kapolri?

Baca Juga: Presiden: RPJMN 2020-2024 Harus Realistis

Pengganti Kapolri, sudah kami ajukan juga hari ini ke DPR, Pak Idham Azis Kabareskrim. (kaw)

Setelah pelantikan para menteri, Presiden Joko Widodo memberikan sedikit keterangan kepada awak media, berikut kutipannya.

Baca Juga: Pemangkasan Eselon Ditarget Rampung Juni 2020

***

Alhamdullilah, pelantikan kabinet Indonesia Maju tadi telah selesai dilakukan dan setelah ini ya, langsung kita akan bekerja.

Kenapa dinamai Kabinet Indonesia Maju?

Baca Juga: Tidak Semua Eselon III-V Dipangkas, Ini 3 Kriterianya

Ya ini dalam 5 tahun kemarin kita kan kerja, kerja, kerja. Ini arahnya lebih dikerucutkan untuk mengantarkan Indonesia maju.

Adakah target 100 hari?

Enggak ada, enggak ada target 100 hari karena kita ini kan melanjutkan dari yang sebelumnya. Yang jelas, kita ingin mengejar, yang pertama berkaitan dengan defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Ini kita lakukan dengan menarik investasi sebanyak-banyaknya.

Baca Juga: Surat Pemangkasan Eselon Diteken, Ini Isinya

Saya sudah sampaikan kepada menteri-menteri kemarin saat bertemu satu-satu, bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara konkret. Hal-hal ruwet, yang ribet, disederhanakan. Kemudian, tentu saja prioritas utama kita lima tahun ke depan adalah pembangunan manusia.

Semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara ramai-ramai sehingga memunculkan sebuah daya saing, memunculkan sebuah competitiveness index yang meloncat lebih baik. Yang terakhir, penggunaan APBN yang fokus dan terarah.

Bagaimana dengan masih banyaknya regulasi penghambat investasi?

Baca Juga: Soal Posisi Ahok di BUMN, Ini Penegasan Presiden Jokowi

Itu yang sudah saya sampaikan kemarin di pelantikan presiden dan wakil presiden bahwa akan dilakukan dengan cepat lewat omnibus bus law. 74 undang- undang nanti semuanya akan direvisi dengan omnibus law.

Dikti berada di mana?

Dikti ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Juga: 'Kalau Masih Ada yang Main-Main, Saya Gigit Sendiri'

Terkait dengan adanya beberapa ketua umum partai politik di jajaran menteri, Apa mereka harus mundur dari jabatannya di partai?

Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua umum partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu. Dan ternyata tidak ada masalah. Dari pengalaman itulah, kita memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang ada di struktur partai bisa merangkap.

Pengganti Kapolri?

Baca Juga: Presiden: RPJMN 2020-2024 Harus Realistis

Pengganti Kapolri, sudah kami ajukan juga hari ini ke DPR, Pak Idham Azis Kabareskrim. (kaw)

Topik : Presiden Jokowi, Jokowi, Kabinet Indonesia Maju
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI