Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menganalisis Kewajaran Pengembalian atas Penggunaan Intangible Asset

A+
A-
1
A+
A-
1
Menganalisis Kewajaran Pengembalian atas Penggunaan Intangible Asset

Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Novi Hartanti berfoto di Kantor Inland Revenue Authority of Singapore. 

SEMAKIN berkembangnya perusahaan multinasional (multinasional enterprise/MNE) secara global di tengah digitalisasi ekonomi telah mengerek naik investasi aset tidak berwujud atau intangible asset. Intangible asset ini dianggap mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada keberhasilan usaha MNE di masa mendatang.

Dalam perspektif transfer pricing, tantangan dalam transaksi intangible asset pada MNE bisa dari identifikasi pemilik intangible asset. Selain itu, ada pula tantangan karakterisasi dan penilaian intangible asset serta kewajaran atribusi dan tingkat pengembalian yang diterima pemilik intangibles asset sehubungan dengan penggunaan hak lisensi (Dwizinki, 2019).

Diskusi mengenai analisis atribusi dan tingkat pengembalian atas penggunaan intangible asset MNE menjadi salah satu materi yang dikupas dalam WU—TA Advanced Transfer Pricing Programme pada tanggal 30 September – 3 Oktober 2019 di Singapura. Penulis, Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Novi Hartanti, menjadi salah satu profesional DDTC yang mengikuti program tersebut.

Baca Juga: Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Berkaitan dengan analisis atribusi dan tingkat pengembalian atas penggunaan intangible asset MNE, fungsi DEMPE (development, enhancement, maintenance, protection, exploitation) digunakan dalam analisis transfer pricing.

DEMPE digunakan untuk menentukan entitas dalam MNE yang berhak mendapatkan tingkat pengembalian atas eksploitasi intangible asset. Dalam hal ini, entitas tersebut merupakan pihak yang menanggung biaya pengembangan dan investasi terkait dengan intangible asset. (OECD, 2017).

Di sisi lain, UN Transfer Pricing Manual (2017) juga menyebutkan fungsi DAEMPE (development, acquisition, enhancement, maintenance, protection, exploitation) dapat diterapkan sebagai modifikasi fungsi DEMPE yang diusulkan OECD.

Baca Juga: Soal Pajak Karbon, Pemerintah Bisa Belajar dari Singapura

Akuisisi merupakan fungsi tambahan penting lainnya yang perlu dipertimbangkan mengingat intangible asset dapat diakusisi oleh anak perusahaan dalam MNE sehubungan dengan kegiatan pengembangan yang dilakukan atau melalui akuisisi langsung oleh pihak ketiga.

Lebih lanjut, otoritas pajak China turut memperkenalkan konsep DEMPEP (development, enhancement, maintenance, protection, exploitation, promotion) dalam hal analisis kualitatif dari intangible asset.

Otoritas pajak China menyatakan fungsi pemasaran dianggap mampu menciptakan nilai dari intangible asset sehingga perlu diukur keterlibatannya dalam penciptaan nilai suatu intangible asset. Hal ini bertujuan agar China dapat meningkatkan penerimaan pajak atas aktivitas pemasaran merek dagang dan produk yang dipasarkan di wilayah China. (Peng & Lagarden, 2019).

Baca Juga: Sertifikasi Pajak Internasional, 3 Profesional DDTC Raih Gelar ADIT

Namun, seiring dengan kompleksitas bisnis MNE saat ini, berbagai konsep baru hadir untuk membantu melengkapi analisis kualitatif atas transaksi intangibles asset. Salah satunya adalah konsep RACI (responsible, accountable, consulted, informed). Konsep RACI merupakan analisis potensial dari pendekatan fungsi DEMPE yang lebih berfokus pada analisis fungsi dan kesebandingan secara mendalam dan komprehensif.

Selain itu, konsep RACI menyajikan sudut pandang dari entitas yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemasaran terkait dengan intangible asset serta sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan atas aktivitas yang dilakukan sehubungan dengan intangible asset. (Storck, 2019).

Selain sebagai alat analisis dan deskriptif, konsep RACI merupakan bagian integral dari rantai nilai, kontribusi nilai, dan analisis DEMPE. Pendekatan fungsi DEMPE dan model RACI memiliki fokus internal yang mana keduanya berhubungan dengan dokumentasi terkait kapabilitas, kompetensi, proses dan struktur dalam suatu entitas sebagai bahan pertimbangan dalam konteks transfer pricing. (Lang, et.al., 2019).

Baca Juga: Curhat Sri Mulyani Soal Tarif PPh Badan Indonesia vs Singapura

Adapun prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi intragrup terkait intangible asset harus menunjukkan bahwa entitas tersebut telah melakukan fungsi DEMPE dan memiliki sumber daya yang mumpuni untuk mengatasi kemungkinan risiko yang timbul atas analisis fungsi DEMPE yang dilakukan (Peng & Lagarden, 2019).

Pada akhirnya, konsep RACI, fungsi DEMPE, dan value contribution analysis (VCA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi informasi untuk menghasilkan analisis secara komprehensif dan mendalam pada dokumentasi transfer pricing.

Dengan kata lain, konsep RACI dan analisis fungsi DEMPE tidak dapat berdiri sendiri atau menggantikan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi terkait intangibles asset dalam MNE. Dengan demikian, baik konsep RACI, fungsi DEMPE maupun VCA perlu diterapkan secara bersamaan demi mendapatkan informasi yang secara lebih komprehensif.

Baca Juga: Imbas Jorjoran Insentif, Realisasi Penerimaan Pajak Turun 7%

Apabila analisis fungsi DEMPE tidak dilakukan secara tepat, hal ini akan menyebabkan kesalahpahaman karena ketidakandalan informasi yang tercantum pada dokumentasi transfer pricing. Atas ketidakandalan informasi tersebut, tidak mengherankan jika transaksi atas intangibles sering tersangkut permasalahan sengketa perpajakan (Peng & Lagarden, 2019).

Terlebih lagi, berdasarkan statistika Mutual Agreement Procedure (MAP) 2018 yang dipublikasikan oleh OECD, terlihat bahwa kasus mengenai sengketa transfer pricing pada tahun 2018 mengalami peningkatan hampir 20% jika dibandingkan dengan tahun 2017 (OECD, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, Direktur Perpajakan Internasional Indonesia John Hutagaol mengatakan bahwa pemerintah telah mendorong pelaku usaha khususnya yang bergerak sebagai perusahaan multinasional agar dapat menyajikan informasi secara terbuka dalam penyusunan dokumentasi transfer pricing (DDTCNews, 2019).

Baca Juga: Prinsip Kewajaran dalam PMK 22/2020, Apakah Berlaku Secara Umum?

Hal ini membuktikan era digitalisasi yang sebagian besar didominasi oleh MNE seperti saat ini menimbulkan tantangan global yang dihadapi hampir semua otoritas pajak dalam hal basis pemajakan dari suatu yurisdiksi, khususnya atas praktik transfer pricing. *

Topik : intangible asset, transfer pricing, RACI, DEMPE, Singapura, HRDP, reportase

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Dampak Covid-19 Terhadap Transfer Pricing Transaksi Keuangan Intragrup

Kamis, 15 Juli 2021 | 09:30 WIB
POLANDIA

Regulasi Transfer Pricing Bakal Direvisi

Rabu, 14 Juli 2021 | 14:41 WIB
HARI PAJAK 14 JULI

Aplikasi Baru, DJP Awasi Penghindaran Pajak Lewat Transfer Pricing

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%