Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menakar Hak Pemajakan atas Penghasilan Influencer

A+
A-
485
A+
A-
485
Menakar Hak Pemajakan atas Penghasilan Influencer

KALIMAT seperti “Jangan lupa klik tombol Like & Subscribe” atau “tolong Like & Follow” saat ini mungkin telah menjadi jargon yang akrab didengar di telinga kita.

Bagaimana tidak, platform media sosial terkenal seperti Youtube dan Instagram telah memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk terkenal, sekaligus memperoleh penghasilan yang tinggi. Tak heran, banyak orang menjadikan kegiatan itu sebagai profesi, yang lazim disebut influencer.

Berkat usaha, inovasi, dan kreativitas yang mereka sajikan pada konten tersebut, mereka akan dihargai dan memperoleh pendapatan. Mereka juga signifikan mampu memengaruhi banyak orang atau pengikutnya dalam mengambil keputusan (Brown & Hayes, 2008).

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Untuk itu, tak sedikit perusahaan rela membayar mereka (commercial fee) untuk mempromosikan produk usahanya. Menariknya, seorang influencer andal mampu meningkatkan pendapatannya melalui sumber pembayaran lainnya, seperti royalty, sponsorship, dan merchandise.

Namun, sumber pendapatan yang diperoleh seorang influencer beragam dan berasal dari pangsa pasar yang luas (mancanegara) sehingga pada praktiknya sering menimbulkan masalah internasional dalam pemajakannya, seperti timbulnya tax avoidence dan double taxation.

Dengan demikian, perlakuan dan alokasi hak pembagian pemajakan secara adil atas sumber penghasilan dari influencer penting untuk ditangani secara khusus. Isu ini pun menjadi perhatian oleh seorang ahli pajak dari Jerman, Savvas Kostikidis.

Baca Juga: Sistematika UU Pajak Penghasilan Terbaru

Dalam penelitiannya berjudul “Influencer income and Tax Treaties” yang diterbitkan OECD pada 2020 menjelaskan aturan distributif yang berlaku atas penghasilan influencer untuk dapat dialokasikan secara adil, baik oleh negara sumber maupun negara domisili.

Pada penjelasannya, Kostikidis menggambarkan adanya urgensi dari diterbitkannya aturan Pasal 17 OECD Model Tax Convention on Income and Capital tahun 2017 (OECD Model) yang pada akhirnya dapat mendahului Pasal 7 OECD Model.

Awalnya, kewajiban untuk terpenuhinya threshold, seperti keberadaan permanent establishment dan time test yang diatur Pasal 7 OECD, menjadi barrier bagi negara sumber untuk memajaki penghasilan influencer wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di negaranya.

Baca Juga: Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Akibat Pasal 7 OECD Model, negara-negara domisili menjadi lebih diuntungkan dalam memperoleh hak pemajakannya. Meski begitu, negara domisili juga mengalami kesulitan dalam penerapannya, terutama dalam memperoleh informasi atas penghasilan influencer dari negara sumber. Bahkan, dalam beberapa kasus, ditemukan tak sedikit influencer yang sengaja tak mengungkapkan pendapatannya dari luar negeri di negara tempat tinggalnya.

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 17 OECD Model membuka kesempatan besar bagi negara sumber untuk memperoleh hak pemajakan atas penghasilan entertainer dan olahragawan yang melakukan aktivitas di negaranya tanpa memperhatikan syarat sebagaimana diatur pada Pasal 7 OECD Model.

Pemajakan penghasilan influencer di negara sumber juga dapat mencegah adanya potensi penghindaran pajak di negara domisili. Selain itu, dalam Pasal 17 OECD Model juga dapat mencegah terjadinya pajak berganda dalam pemajakan atas penghasilan entertainer dan olahragawan yang dibayarkan melalui suatu perusahaan tertentu (anti avoidance) (Darusalam: 2016).

Baca Juga: Tak Punya NPWP, Warga Bisa Kena Blokir Telepon Hingga Listrik

Menurut Kostikidis, penerapan asas lex specialis derogat legi generali juga memberikan kemudahan dalam alokasi distributif pemberlakuan ketentuan perpajakannya. Sejalan dengan penelitian tersebut, Pasal 7 OECD Model dapat diterapkan jika ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 OECD Model tidak dapat diberlakukan.

Penulis juga mengungkapkan OECD Model tidak memberikan definisi khusus mengenai profesi apa yang dianggap sebagai entertainer sehingga aktivitas penghasilan influencer menjadi dipertanyakan, apakah tercakup di dalam aturan Pasal 17 OECD Model atau tidak.

Menjawab isu tersebut, Kostikidis merujuk dengan dua persyaratan khusus. Pertama, Pasal 17 OECD Model berlaku untuk kategori orang tertentu (the personal scope). Kedua, ketentuan Pasal 17 OECD Model berlaku atas aktivitas yang memiliki efek menghibur (objective scope).

Baca Juga: Dorong Pemulihan Ekonomi, Diskon PPh Orang Pribadi Disiapkan Tahun Ini

Penulis berpendapat selama aktivitas influencer bertujuan untuk menghibur maka atas penghasilannya berada dalam penghasilan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 OECD Model.

Sebagai tambahan dalam hal ini, konteks tax treaty sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 17 OECD Model juga memungkinkan penggunaan interpretasi secara otonom atas istilah yang belum didefinisikan. Berdasarkan Art. 31 Vienna convention on the law treaties 1969, interpretasi dimaksud harus merupakan interpretasi yang disetujui dan diketahui oleh para pihak.

Penelitian yang dilakukan Kostikidis memang menarik sehingga mengundang reaksi pengamat pajak dunia. Salah satunya adalah tanggapan mengenai Pasal 17 OECD Model yang memberikan keuntungan besar bagi negara sumber.

Baca Juga: Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Berbeda dengan Kostikidis, penelitian yang dilakukan Dick Molenaar dan Harald Grams menyatakan pendapatan pajak sesuai dengan pasal 17 OECD Model sangat rendah dan kemungkinan pendapatan pajak ini bisa hilang ketika adanya kredit pajak atas penghasilan penduduknya yang juga dikenakan pasal yang sama di negara lain yang menerapkan (Dick Molenaar dan Harald Grams: 2020).

Saat ini pemajakan atas penghasilan influencer tetap sulit dilakukan di negara sumber. Teknologi saat ini memudahkan mereka untuk memberikan hiburan secara virtual sehingga manfaat dari ketentuan Pasal 17 OECD Model kurang dirasakan oleh negara sumber dalam hal pemajakannya.

Isu ini penting ditangani karena negara sumber umumnya adalah negara berkembang yang penerimaan pajaknya menjadi tulang punggung di negara tersebut, tak terkecuali Indonesia.

Baca Juga: Ditjen Pajak Diminta Gencar Periksa Influencer, Begini Respons Taxmin

Untuk itu, perlu dibuat kebijakan yang sifatnya multilateral (multilateral convention) yang khusus untuk mengatur bagaimana membagi hak pemajakan atas penghasilan influencer yang menggunakan media elektronik. Sebagai penutup, mengikuti jargon yang kerap dipakai influencer, jangan lupa share tulisan ini.

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Baca Juga: Uji Kepatuhan Pajak, Sebanyak 250 Influencer Mulai Diperiksa
Topik : resensi, resensi jurnal, lomba resensi jurnal, hut ddtc ke-14, influencer, pajak penghasilan

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daniel

Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:39 WIB
👍👍👍
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 September 2021 | 14:30 WIB
BRASIL

Tarif Pajak Penghasilan Dipangkas, DPR Sepakati Undang-Undang Baru

Selasa, 07 September 2021 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan dan Tarif PPh Pasal 23

Minggu, 05 September 2021 | 10:00 WIB
KAMBOJA

Sempat Ditunda, Pajak Capital Gain Bakal Diterapkan Tahun Depan

Jum'at, 03 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Wajib Pajak OPPT?

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi