Fokus
Literasi
Senin, 19 Oktober 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:49 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 16:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:58 WIB
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (4)
Data & alat
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Jum'at, 09 Oktober 2020 | 17:53 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:57 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Komunitas
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:11 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 10:17 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 19 Oktober 2020 | 10:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Memperkuat Pajak Individu, Kenapa Tidak?

A+
A-
5
A+
A-
5
Memperkuat Pajak Individu, Kenapa Tidak?

Suasana di salah satu kantor pelayanan pajak. (foto: DDTCNews)

SATU-SATUNYA kejutan pada data penerimaan pajak per Agustus 2020 dalam rilis APBN Kita, Selasa (22/9/2020), adalah penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi nonkaryawan yang masih tumbuh positif pada saat pos penerimaan pajak lain terkontraksi.

Penerimaan PPh orang pribadi nonkaryawan tumbuh 2,46%. Memang jumlahnya masih sangat-sangat kecil, hanya Rp9,12 triliun atau 1,35% dari total penerimaan pajak. Capaian tersebut juga melambat jika dibandingkan dengan kinerja periode sama tahun lalu yang tumbuh lumayan, 15,37%.

Adapun realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2020 mencapai Rp676,9 triliun atau setara dengan 56,5% dari target Perpres 72/2020. Realisasi itu mencatat pertumbuhan negatif 15,6% dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu Rp802,5 triliun.

Baca Juga: Menimbang Pajak Progresif untuk Redistribusi Kesejahteraan

Perinciannya, PPh 21 terkontraksi 5,27% dari 10,65%. PPh impor susut 38,44% dari 0,57%. PPh badan tergerus 27,52% dari 0,81%. PPh 26 -3,06% membaik dari -5,53%. PPh final -5,57% dari 6,1%, Pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri -6,20% dari -6,12%. PPN impor -17,63% dari -6,02%.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan tidak adanya penurunan tarif dan sedikitnya pemanfaatan insentif oleh wajib pajak orang pribadi nonkaryawan membuat penerimaannya relatif stabil.

Untuk itu, DJP akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap orang pribadi. DJP, sambungnya, juga telah banyak mengirimkan surat imbauan kepada orang pribadi nonkaryawan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan pembayaran pajaknya.

Baca Juga: PPN DTP Kertas Koran Membantu, Tapi..

Dirjen Pajak Suryo Utomo menambahkan pengawasan berbasis individu itu akan terus dilakukan bersamaan dengan pengawasan berbasis kewilayahan. Pengawasan rutin tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengamankan penerimaan pajak dan meningkatkan tax ratio.

“Kami terus melakukan pengawasan ke wajib pajak berbasis individu wajib pajak. Satu-satu wajib pajak kami lihat. Kami juga akan terus memperluas basis pemajakan, baik dari subjek maupun objek. Pada saat yang sama, reformasi perpajakan akan terus dijalankan,” ujarnya.

Penerimaan PPh orang pribadi nonkaryawan yang masih positif itu dengan sendirinya menyiratkan urgensi peningkatan kontribusi penerimaan dari pos tersebut. Langkah ini juga akan memperbaiki struktur penerimaan negara yang masih bergantung pada PPh badan dan PPN.

Baca Juga: Mengkaji Penerapan Exit Tax

Apalagi, Indonesia sudah masuk ke dalam fase bonus demografi serta memiliki pertumbuhan kelas menengah yang tinggi. Rendahnya kepatuhan dan kontribusi PPh orang pribadi nonkaryawan adalah justifikasi terpenting bagi pemerintah untuk fokus pada kelompok tersebut.

Selain untuk diversifikasi sumber penerimaan pajak, pembenahan kepatuhan PPh orang pribadi nonkaryawan juga akan meningkatkan tax ratio dan membuat sistem pajak kita menjadi lebih adil. Hal ini karena beban pajak bisa didistribusikan ke masyarakat secara lebih merata.

Sampai di sini, ada beberapa alternatif pemajakan yang bisa ditempuh. Selama pandemi Covid-19 ini, paling tidak sudah 10 negara yang mengajukan proposal pemajakan individu yang memiliki penghasilan tinggi (High Net-Worth Individuals/HNWI) (CEPA, April 2020). Atau juga pajak digital.

Baca Juga: Selamat Datang e-Faktur 3.0

Memang, selama krisis ini banyak orang bertanya seperti apa sistem pajak saat kita keluar dari krisis nanti. Di satu sisi, ada pertanyaan tentang struktur perpajakan, ada jenis pajak baru atau basis pajak baru. Di sisi lain, ini terkait dengan kecakapan pemerintah dalam menggenjot penerimaan.

Dalam cakupan yang lebih luas, krisis akibat pandemi Covid-19 ini juga dapat dimaknai sebagai upaya menata kembali fundamental sistem pajak di banyak negara. Pada titik inilah, upaya DJP memperkuat pajak orang pribadi mendapatkan momentumnya. Jadi, kenapa tidak?

Baca Juga: Menakar Dampak Pembebasan PPN atas LNG
Topik : pajak HNWI, pajak individu, tajuk pajak, opini pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 12 Mei 2020 | 13:44 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 05 Mei 2020 | 10:26 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 April 2020 | 09:47 WIB
TAJUK PAJAK
Kamis, 09 April 2020 | 09:19 WIB
OPINI
berita pilihan
Selasa, 20 Oktober 2020 | 17:06 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:46 WIB
GUGATAN PERPU NO 2/2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:46 WIB
KOTA KEDIRI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:17 WIB
KOTA BOGOR
Selasa, 20 Oktober 2020 | 16:01 WIB
SINGAPURA
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:50 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:48 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:30 WIB
SELANDIA BARU
Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:24 WIB
INSENTIF PAJAK