Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mantan Dirjen Pajak: Konsep SIN Sudah Ada Sejak Era Soekarno

A+
A-
2
A+
A-
2
Mantan Dirjen Pajak: Konsep SIN Sudah Ada Sejak Era Soekarno

Hadi Poernomo saat memberikan paparan dalam webinar berjudul Mampukah SIN Pajak Mencegah Tindak Pidana Korupsi?, Rabu (21/4/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo menyebutkan konsep awal mengenai single identity number (SIN) sesungguhnya sudah tercetus sejak Soekarno menjabat sebagai presiden.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/1965 sudah memberikan landasan mengenai peniadaan rahasia bagi aparat pajak. Hal ini secara khusus tertuang pada Pasal 12 ayat (2) Perppu No. 2/1965.

"Ternyata pada tahun 1965 di situ kami melihat founding father kita Bung Karno menyatakan untuk menyukseskan negara ini [perlu] meniadakan rahasia bagi aparat pajak," katanya dalam webinar berjudul Mampukah SIN Pajak Mencegah Tindak Pidana Korupsi?, Rabu (21/4/2021).

Baca Juga: Penerbitan Laporan Soal Skema Pelaporan Pajak Cryptocurrency Ditunda

Saat sistem self-assessment dimulai berlaku berkat UU 6/1983, lanjut Hadi, pemerintah memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri penghasilannya dalam surat pemberitahuan (SPT).

Meski begitu, kebebasan yang diberikan kepada wajib pajak ini dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memanipulasi SPT mengingat DJP tidak memiliki data pembanding untuk menguji kebenaran dari SPT tersebut.

"Mampukah orang pajak menguji berapa jumlahnya ini? Lengkapkah jumlahnya ini? Susah, karena kita tidak punya monitored self-assessment system. Kita tidak punya bank data, kita tidak punya SIN," tutur Hadi yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga: Begini Profil Ketua Pengadilan Pajak yang Baru

Dia menjelaskan konsep transparansi yang sudah diusung oleh Soekarno pada Perppu 2/1965 tersebut dihidupkan kembali pada 2001 dan diatur dalam UU 19/2001. UU tersebut adalah UU APBN untuk tahun anggaran 2002.

Pada penjelasan atas UU 19/2001, penerimaan pajak dipandang perlu untuk ditingkatkan. Langkah yang perlu dilakukan antara lain penyisiran terhadap kegiatan usaha tertentu, penyisiran terhadap berbagai objek pajak dan transaksi tertentu, serta pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan secara terintegrasi.

Sejak 2001, Hadi menilai DJP telah aktif melakukan nota kesepahamaan dengan beberapa pihak dari pemerintah pusat, pemda, lembaga, swasta, dan pihak lain untuk membuka data yang nonrahasia dan disambungkan ke sistem DJP.

Baca Juga: MA Lantik Ketua Pengadilan Pajak Periode 2021-2026

Seiring dengan berjalannya waktu, revisi UU KUP melalui UU 28/2007 memasukkan Pasal 35A. Pasal tersebut mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP.

Berlanjut ke era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Perppu 1/2017 telah diterbitkan sehingga DJP berwenang mendapatkan akses atas informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sejalan dengan komitmen AEOI.

"Mengapa [SIN] tidak terjadi walau sudah lengkap undang-undangnya? Ada peraturan pelaksanannya yang diduga inkonsisten sehingga melanggar peraturan perundang-undangan," ujar Hadi. (rig)

Baca Juga: Rencana Pengenaan Pajak Turis Kembali Ditunda

Topik : single identity number SIN, ditjen pajak, hadi poernomo, kebijakan pajak, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 07 Mei 2021 | 11:10 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 07 Mei 2021 | 10:00 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Mei 2021 | 19:14 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 06 Mei 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG
Senin, 10 Mei 2021 | 11:45 WIB
SURVEI BANK INDONESIA
Senin, 10 Mei 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK