BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

Lolos Safeguard, Baja RI Diyakini Makin Kompetitif di Kawasan Teluk

Dian Kurniati | Jumat, 21 Mei 2021 | 15:00 WIB
Lolos Safeguard, Baja RI Diyakini Makin Kompetitif di Kawasan Teluk

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) memutuskan untuk meloloskan produk baja Indonesia dari pengenaan safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pembebasan safeguard akan membuat baja Indonesia makin kompetitif di negara-negara kawasan teluk. Dia akan mendorong para produsen baja dapat lebih mengoptimalkan pasar tersebut.

"Hal ini memperbesar peluang bagi baja Indonesia untuk memasuki pasar kawasan teluk," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (21/5/2021).

Baca Juga:
Gaji Anggota Firma atau CV Tak Bisa Dibiayakan, Harus Dikoreksi Fiskal

Lutfi menuturkan keputusan meloloskan produk baja Indonesia dari dari pengenaan safeguard termuat dalam hasil laporan akhir penyelidikan Bureau of Technical Secretariat for Anti Injurious Practices in International Trade.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana menyebut pemerintah dan pelaku usaha siap menanggulangi setiap potensi yang menghambat akses pasar ekspor Indonesia.

Otoritas GCC mengawali penyelidikan safeguard produk baja pada Oktober 2019 dan berlangsung selama 19 bulan. Pemeriksaan dilakukan terhadap 9 kelompok impor produk baja antara lain flat hot rolled coils and sheets, cold rolled flat steel coils and sheets.

Baca Juga:
Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Kemudian, baja dengan lapisan metalik; baja dengan lapisan organik; reinforced steel bars and wire rod; circular, square, and rectangular sticks and rod, sections; angles and shapes; dan welded and seamless pipes and tubes.

Kemendag lantas mendorong produsen produk tersebut untuk kooperatif dalam proses penyelidikan dengan menjawab dan menyampaikan kuesioner penyelidikan. Di tengah proses penyelidikan, otoritas GCC melakukan perubahan cakupan produk dalam penyelidikan.

Setidaknya terdapat dua kelompok baja yaitu flat hot rolled coils and sheets dan cold rolled flat steel coils and sheets yang dikeluarkan dari lingkup penyelidikan sehingga hanya menyisakan 7 kelompok baja untuk diselidiki.

Baca Juga:
Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Perubahan cakupan produk yang diselidiki di tengah masa penyelidikan justru mengamankan posisi Indonesia dari pengenaan safeguard. "Pengecualian pengenaan BMTP ini adalah buah dari keseriusan pemerintah dan perusahaan dalam membela kepentingan produk nasional," ujar Wisnu.

Berdasarkan catatannya, produk flat hot rolled coils and sheets pada 2019 menyumbang ekspor senilai US$53,9 juta atau sekitar 70% dari total produk sehingga tidak lagi masuk dalam cakupan barang yang diselidiki.

Hal ini juga menjadikan total ekspor Indonesia ke GCC menjadi terabaikan karena di bawah ambang batas safeguard bagi negara berkembang yaitu 3%.

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Otoritas dalam kesimpulannya merekomendasikan pengenaan BMTP terhadap 7 kelompok produk baja selama 3 tahun dengan penjadwalan pengenaan 16%, 15,2%, dan 14,4% secara berturut-turut dari tahun pertama hingga tahun ketiga.

Badan Pusat Statistik mencatat total nilai ekspor 9 kelompok baja yang diselidiki ke negara GCC pada 2020 mencapai US$73,4 juta. Ekspor Indonesia sempat merosot pada Januari-Maret 2021 menjadi US$10,5 juta dari periode yang sama tahun lalu senilai US$20,7 juta. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M