Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Lolos Safeguard, Baja RI Diyakini Makin Kompetitif di Kawasan Teluk

A+
A-
0
A+
A-
0
Lolos Safeguard, Baja RI Diyakini Makin Kompetitif di Kawasan Teluk

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) memutuskan untuk meloloskan produk baja Indonesia dari pengenaan safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pembebasan safeguard akan membuat baja Indonesia makin kompetitif di negara-negara kawasan teluk. Dia akan mendorong para produsen baja dapat lebih mengoptimalkan pasar tersebut.

"Hal ini memperbesar peluang bagi baja Indonesia untuk memasuki pasar kawasan teluk," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (21/5/2021).

Baca Juga: Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Lutfi menuturkan keputusan meloloskan produk baja Indonesia dari dari pengenaan safeguard termuat dalam hasil laporan akhir penyelidikan Bureau of Technical Secretariat for Anti Injurious Practices in International Trade.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana menyebut pemerintah dan pelaku usaha siap menanggulangi setiap potensi yang menghambat akses pasar ekspor Indonesia.

Otoritas GCC mengawali penyelidikan safeguard produk baja pada Oktober 2019 dan berlangsung selama 19 bulan. Pemeriksaan dilakukan terhadap 9 kelompok impor produk baja antara lain flat hot rolled coils and sheets, cold rolled flat steel coils and sheets.

Baca Juga: Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Kemudian, baja dengan lapisan metalik; baja dengan lapisan organik; reinforced steel bars and wire rod; circular, square, and rectangular sticks and rod, sections; angles and shapes; dan welded and seamless pipes and tubes.

Kemendag lantas mendorong produsen produk tersebut untuk kooperatif dalam proses penyelidikan dengan menjawab dan menyampaikan kuesioner penyelidikan. Di tengah proses penyelidikan, otoritas GCC melakukan perubahan cakupan produk dalam penyelidikan.

Setidaknya terdapat dua kelompok baja yaitu flat hot rolled coils and sheets dan cold rolled flat steel coils and sheets yang dikeluarkan dari lingkup penyelidikan sehingga hanya menyisakan 7 kelompok baja untuk diselidiki.

Baca Juga: Pajak Karbon Diterapkan, Beban Eksportir Bakal Naik Belasan Triliun

Perubahan cakupan produk yang diselidiki di tengah masa penyelidikan justru mengamankan posisi Indonesia dari pengenaan safeguard. "Pengecualian pengenaan BMTP ini adalah buah dari keseriusan pemerintah dan perusahaan dalam membela kepentingan produk nasional," ujar Wisnu.

Berdasarkan catatannya, produk flat hot rolled coils and sheets pada 2019 menyumbang ekspor senilai US$53,9 juta atau sekitar 70% dari total produk sehingga tidak lagi masuk dalam cakupan barang yang diselidiki.

Hal ini juga menjadikan total ekspor Indonesia ke GCC menjadi terabaikan karena di bawah ambang batas safeguard bagi negara berkembang yaitu 3%.

Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak

Otoritas dalam kesimpulannya merekomendasikan pengenaan BMTP terhadap 7 kelompok produk baja selama 3 tahun dengan penjadwalan pengenaan 16%, 15,2%, dan 14,4% secara berturut-turut dari tahun pertama hingga tahun ketiga.

Badan Pusat Statistik mencatat total nilai ekspor 9 kelompok baja yang diselidiki ke negara GCC pada 2020 mencapai US$73,4 juta. Ekspor Indonesia sempat merosot pada Januari-Maret 2021 menjadi US$10,5 juta dari periode yang sama tahun lalu senilai US$20,7 juta. (rig)

Baca Juga: Lalai Lapor SPT, Produsen Mobil Porsche Bayar Denda Pajak Rp683 Miliar
Topik : bea masuk tindakan pengamanan, BMTP, safeguard, baja, negara teluk, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 25 Juli 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Perpajakan Diperluas, Sri Mulyani Siapkan Rp20,85 Triliun

Minggu, 25 Juli 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Hingga Juni 2021, Posisi Utang Pemerintah Tembus Rp6.554Triliun

Minggu, 25 Juli 2021 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kantor Pajak Alihkan Layanan ke Digital, Ini Kata DJP

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Selasa, 27 Juli 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak