BERITA TERKINI
PERSEWAAN tanah dan/atau bangunan merupakan objek pajak penghasilan (PPh). Secara khusus, penghasilan yang bersumber dari persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan objek PPh yang bersifat final.
Ketentuan ini utamanya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP).
Nah, DDTCNews kali ini akan mengulas cara membuat bukti pemotongan persewaan tanah dan/atau bangunan melalui e-bupot unifikasi. Mula-mula, login di DJP Online dengan memasukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan.
Kemudian, pilih menu Lapor. Pada bagian ini, tekan Pra Pelaporan dan pastikan sudah terdapat fitur e-Bupot Unifikasi. Apabila belum terdapat fitur e-Bupot Unifikasi, tekan Aktivasi Fitur Layanan pada menu Lapor.
Setelah itu, beri tanda centang pada opsi e-Bupot Unifikasi. Kemudian, tekan Ubah Fitur Layanan, tekan Ya, dan OK. Berikutnya, masuk ke menu Pra Pelaporan. Anda akan menemukan fitur e-Bupot Unifikasi dan klik fitur tersebut.
Selanjutnya, pilih menu Pengaturan. Pada menu ini, Anda diminta untuk memasukkan NPWP, nama, dan keterangan lainnya dari penandatangan bukti potong. Apabila sudah selesai mengisi, klik tombol Simpan.
Pada menu Pajak Penghasilan, pilih submenu PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23. Pada bagian perekaman data bukti pemotongan/pemungutan PPh Unifikasi dengan mengisi tahun pajak, masa pajak, identitas, dan NPWP/NIK.
Kemudian, pada bagian Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut, masukkan kode objek pajak, fasilitas PPh, dan jumlah penghasilan bruto. Kode objek pajak untuk persewaan tanah dan/atau bangunan ialah 28-403-02.
Pada bagian Dokumen Dasar Pemotongan silakan tekan Tambah. Masukkan nama dokumen, nomor dokumen, dan tanggal. Jika sudah, tekan Tambahkan. Lalu, isi Identitas Pemotong Pajak. Jika sudah selesai, klik tombol Simpan. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)
