Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Lebaran, Kantor Pajak Tutup Layanan Tatap Muka Mulai Hari Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Lebaran, Kantor Pajak Tutup Layanan Tatap Muka Mulai Hari Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Bertepatan dengan momentum libur Idulfitri dan cuti bersama, layanan tatap muka kantor pajak tutup mulai hari ini, Jumat (29/4/2022). Tutupnya layanan tatap muka kantor pajak menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini.

Melalui sebuah unggahan di Twitter, Ditjen Pajak (DJP) mengatakan seluruh kantor pajak menutup layanan tatap muka pada 29 April 2022 hingga 6 Mei 2022. Layanan tatap muka akan kembali dibuka mulai Senin, 9 Mei 2022.

Namun demikian, untuk wajib pajak yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan, DJP masih membuka layanan nontatap muka pada 29—30 April 2022.

Baca Juga: Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

“Silakan menghubungi kami melalui live chat atau layanan daring KPP terdaftar ya. Silakan cek kontak KPP terdaftar Kawan Pajak di pajak.go.id,” demikian informasi yang disampaikan DJP dalam unggahan tersebut.

Selain mengenai layanan yang disediakan DJP pada masa libur Idulfitri, masih ada pula bahasan terkait dengan penundaan pelunasan cukai selama 90 hari.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

SPT Tahunan PPh Badan

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penyampaian SPT yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Untuk SPT tahunan PPh badan, sanksi dipatok Rp1 juta.

Diberitakan sebelumnya, DJP tetap mengantisipasi lonjakan pelaporan SPT Tahunan PPh badan pada akhir bulan ini. Otoritas telah menyiapkan infrastruktur sistem informasi dengan menambah kapasitas server pada DJP Online.

Baca Juga: Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

“Terkait lonjakan SPT untuk wajib pajak badan atau PPh badan tahun pajak 2021, kami persiapkan secara infrastruktur, kami tambahkan jumlah server,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews)

Penundaan Pelunasan Cukai

Melalui PMK 74/2022, pemerintah memberikan tambahan waktu penundaan pelunasan cukai selama 90 hari dari normalnya 2 bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai.

Baca Juga: Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Tambahan waktu tersebut diberikan kepada pengusaha pabrik yang melakukan pemesanan pita cukai dengan penundaan yang diajukan sejak berlakunya PMK 74/2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

Adapun PMK 74/2022 efektif berlaku mulai 25 April 2022. Berlakunya PMK 74/2022 akan sekaligus mencabut PMK 57/2017, PMK 93/2021, dan PMK 30/2020. (DDTCNews)

Setoran Dividen BUMN

Baca Juga: Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi

Setoran dividen dari badan usaha milik negara (BUMN) mendorong pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) tumbuh tinggi.

Sepanjang Januari -- Maret 2022, realisasi penerimaan KND mencapai Rp142,71 miliar. Angka tersebut naik signifikan hingga 10.655% dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu.

"Tingginya capaian pendapatan KND hingga bulan Maret 2022 disebabkan sudah ada setoran dividen yang berasal dari BUMN untuk tahun buku 2021, sedangkan per 31 Maret 2021 belum ada setoran dividen yang masuk untuk Tahun Buku 2020," tulis Kemenkeu dalam dokumen APBN edisi April 2022. (DDTCNews)

Baca Juga: Cara Buat Faktur Pajak Kode Transaksi 04 Lewat e-Faktur Versi 3.2

Insentif untuk Impor Vaksin

Pemerintah telah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas impor vaksin Covid-19 sejumlah Rp8,94 triliun sampai dengan Maret 2022.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Hatta Wardhana mengatakan insentif fiskal yang diberikan pemerintah sejak November 2020 merupakan bentuk dukungan terhadap penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Implementasi Pajak Karbon Perlu Timing yang Tepat

"Melalui pemberian insentif ini, biaya impor berkurang sehingga dapat dialihkan untuk meningkatkan suplai kebutuhan lainnya. Harapannya berdampak pada pemulihan ekonomi nasional," katanya dalam keterangan tertulis. (DDTCNews)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, SPT Tahunan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Penimbunan dalam Kepabeanan?

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi