KEBIJAKAN PEMERINTAH

Laporkan Kondisi Ekonomi Global ke Presiden, Sri Mulyani Bilang Begini

Muhamad Wildan | Selasa, 24 Oktober 2023 | 15:00 WIB
Laporkan Kondisi Ekonomi Global ke Presiden, Sri Mulyani Bilang Begini

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) befoto bersama Gubernur BI Perry Warjiyo (tengah), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Direktur Utama BNI Royke Tumilaar (kanan) dan Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita (kiri) saat pembukaan BNI Investor Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa (24/10/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka menyampaikan perkembangan situasi ekonomi global terkini yang harus diantisipasi dalam beberapa bulan mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dinamika ekonomi global memberikan imbas yang perlu diantisipasi oleh KSSK melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Untuk itu, kebijakan fiskal dan moneter akan terus disinkronkan.

"Kami menggunakan instrumen, mulai yang ada di market, maupun dari sisi komunikasi kebijakan yang akan kita terus lakukan bersama-sama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan," katanya, dikutip pada Selasa (24/10/2023).

Baca Juga:
Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Untuk sektor keuangan, lanjut Sri Mulyani, KSSK perlu memantau stabilitas sektor perbankan, pasar modal, hingga lembaga keuangan bukan bank.

Dia juga menambahkan stress test akan dilaksanakan guna memastikan sektor keuangan berada dalam kondisi baik. Selain itu, KSSK juga akan memantau pergerakan arus modal asing baik, yang masuk maupun yang keluar.

"KSSK akan berkumpul pada akhir bulan ini. Nanti, kami akan teliti berbagai sektor keuangan termasuk terus melakukan berbagai stress test untuk meyakinkan bahwa sektor keuangan akan baik," ujarnya.

Baca Juga:
KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Lebih lanjut, KSSK juga akan menyiapkan langkah guna mengamankan sektor riil agar tetap terjaga dan mampu menyokong daya beli kelompok menengah ke bawah. Untuk itu, instrumen kebijakan akan segera disiapkan.

"Ada adjustment pasti. Namun, itu adalah di dalam konteks untuk terus menjaga stabilitas dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan ekonomi tetap bisa berjalan secara sustainable," tutur Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Minggu, 28 April 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP SULSELBARTRA

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai

Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS