Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Lakukan Reformasi Perpajakan, Pemerintah Lihat Komposisi Penduduk Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Lakukan Reformasi Perpajakan, Pemerintah Lihat Komposisi Penduduk Ini

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat menjadi keynote speaker dalam National Tax Summit yang digelar PKN STAN, Sabtu (17/7/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Perkembangan komposisi penduduk Indonesia menjadi salah satu dasar yang digunakan pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan, termasuk melalui perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Indonesia merupakan proyek yang masih belum selesai untuk mencapai cita-cita dan tujuan dalam UUD 1945. Pembiayaan atas proyek tersebut harus dilanjutkan dengan perubahan cara berdasarkan pada kondisi masyarakat saat ini.

“Pajak itu kita kumpulkan dengan target menuju cita-cita dan tujuan [dalam UUD 1945] dengan terus memperhatikan kondisi masyarakat. Itu dasar kita,” katanya saat menjadi keynote speaker dalam National Tax Summit yang digelar PKN STAN, Sabtu (17/7/2021).

Baca Juga: Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Suahasil memaparkan pada 2002, porsi kelompok penduduk miskin dan rentan (poor and vulnerable) mencapai 51,8%. Kelompok menengah yang baru (aspiring middle class) mencapai 41,2%. Selanjutnya, kelompok menengah (middle class) dan atas (upper class) mencapai 7%.

Dalam perkembangannya, ada perubahan komposisi penduduk. Pada 2018, porsi poor and vulnerable berkurang menjadi 30%. Kemudian, porsi kelompok poor and vulnerable naik menjadi 47%. Adapun kelompok middle class dan upper class naik signifikan menjadi 22,5%.

Suahasil mengatakan dengan adanya perubahan komposisi penduduk Indonesia idealnya berpengaruh pada penerimaan pajak. Peningkatan kelas menengah penduduk Indonesia berdampak besar pada konsumsi.

Baca Juga: Presiden Terbitkan Aturan Baru Soal Pajak Judi Online

Konsumsi penduduk kelas menengah, sambung Suahasil, mengalami peningkatan cukup tinggi. Hal tersebut menjadi sumber dari penerimaan pajak, terutama pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu, ada pula sumber pajak penghasilan (PPh), terutama orang pribadi.

“Saya ingin Anda memahami konteks besarnya sehingga kalau nanti kita masuk dalam perbincangan mengenai RUU yang sedang didiskusikan, tentang PPN, tentang PPh, dan tentang pajak-pajak lain itu enggak cuma diskusi yang sempit,” imbuh Suahasil.

Dalam acara bertajuk Optimalisasi Kebijakan dan Perluasan Basis Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara tersebut, Suahasil mengatakan pajak tidak hanya menjadi instrumen untuk menambah penerimaan negara.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

Dengan adanya pandemi Covid-19, pajak menjalankan dua fungsi terkait dengan penerimaan dan stimulus ekonomi (insentif). Suahasil menengaskan dalam situasi saat ini, fungsi penerimaan tetap harus dijalankan karena ada kebutuhan pembiayaan belanja negara.

Saat memberikan opening speech, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan saat perekonomian terdampak pandemi, penerimaan negara turun. Kondisi ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang rugi dan berkurangnya transaksi jual beli.

Andin mengatakan reformasi perpajakan masih akan terus berlanjut. Apalagi, upaya-upaya peningkatan peneriman pajak akan makin menantang baik dari sisi kebijakan maupun sistem administrasi.

Baca Juga: Berperan Terhadap Penerimaan, Juru Parkir Jadi Sasaran Pembinaan Pemda

Menurutnya, kegiatan ekonomi domestik dan global makin kompleks. Kemajuan teknologi makin mengaburkan batas-batas wilayah transaksi perekonomian antarnegara. Selain itu, ada peningkatan jenis-jenis barang dan jasa yang baru.

“Ini menuntut adanya modernisasi aturan perpajakan di tingkat nasional maupun global. Indonesia tentunya akan turut menyikapi tantangan-tantangan itu dan mengubah tantangan menjadi peluang dengan terus melanjutkan reformasi pajak seperti yang sedang kita lakukan saat ini,” jelas Andin.

Sebagai informasi, acara ini menghadirkan beberapa narasumber. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawati, dan Partner of Tax Research and Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji. (kaw)

Baca Juga: Setoran Pajak Seluruh Sektor Usaha Lanjutkan Tren Perbaikan

Topik : reformasi perpajakan, kebijakan pajak, penerimaan pajak, Suahasil Nazara

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Kamis, 22 Juli 2021 | 08:27 WIB
peningkatan jumlah layer dalam PPh dapat menjadi solusi jawaban sesuai dengan asas keadilan perpajakan karena menjangkau seluruh tingkat penghasilan masyarakat
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 12:15 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Brawijaya Adakan Seminar Nasional Perpajakan, Tertarik?

Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Opsen Pajak?

Rabu, 15 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Momentum Reformasi Pajak itu Sekarang, Ini Alasannya

Selasa, 14 September 2021 | 22:18 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pembahasan RUU KUP antara Pemerintah dan DPR Diprediksi Berjalan Alot

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan