Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kurang Bayar Pajak, Perusahaan Pesan Antar Makanan Setor Rp236 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Kurang Bayar Pajak, Perusahaan Pesan Antar Makanan Setor Rp236 Miliar

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews - Perusahaan digital jasa pengiriman makanan, Just Eat Takeaway.com membayar kekurangan pembayaran pajak kepada Pemerintah Inggris sejumlah €14 juta atau setara dengan Rp236 miliar.

Pembayaran kekurangan pajak tersebut merupakan perintah Komisi Eropa saat Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa pada 2019. Perusahaan digital asal Belanda tersebut dinilai mendapatkan fasilitas fiskal khusus yang melanggar aturan bantuan negara (state aid) Uni Eropa.

"Just Eat mendapat surat pemberitahuan dari HMRC untuk membayar pada 1 Februari sebagai mekanisme penagihan sesuai dengan UU Inggris," kata Just Eat dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (23/8/2021).

Baca Juga: DJP Terus Jalankan Pengawasan Pembayaran Masa dan Kepatuhan Material

Kasus yang menjerat Just Eat ini berawal dari perintah Komisi Eropa ketika Inggris mengumpulkan setoran pajak atas operasional usaha melalui controlled foreign company (CFC). Just Eat dinilai memperoleh fasilitas pengecualian atas pembiayaan intragroup sehingga mengurangi beban pajak.

Pemerintah Inggris dan Just Eat lantas mengajukan banding atas keputusan Komisi Eropa. Mereka menilai komisi melakukan interpretasi sempit atas aturan CFC tentang keuntungan pembiayaan intragroup yang kemudian diterjemahkan sebagai bantuan negara ilegal.

Saat ini, kasus tersebut masih bergulir di pengadilan meskipun Inggris sudah keluar dari Uni Eropa. Untuk itu, pembayaran tagihan yang dilakukan perusahaan mengacu pada undang-undang Inggris yang mewajibkan pembayaran tagihan dilakukan meskipun belum ada putusan pengadilan.

Baca Juga: Pesan Sri Mulyani ke Lulusan STAN: Harus Siap Hadapi Guncangan

Pembayaran berlaku untuk pokok kekurangan pembayaran pajak senilai €14 juta. Adapun potensi pembayaran bisa mencapai €19 juta jika pengadilan mengabulkan tuntutan Komisi Eropa dengan adanya tambahan bunga atas kekurangan pembayaran pajak sejak 2019.

"Perusahaan juga telah menambahkan kewajiban pembayaran kontinjensi senilai €3 juta ke neraca pembukuan sehubungan dengan kasus ini," sebut Just Eat seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Tren Penyelundupan Minuman Ringan Meningkat Usai Pajak Gula Diterapkan
Topik : inggris, sengketa pajak, kurang bayar pajak, just eat takeaway, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Setelah Aturan Turunan Siap, DJP Bakal Gencarkan Sosialisasi UU HPP

Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:50 WIB
OPINI PAJAK

3 Manfaat Online Marketplace Ditunjuk Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada PPS, Sanksi 200% Tax Amnesty Tidak Diberlakukan Sementara

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:08 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Terus Jalankan Pengawasan Pembayaran Masa dan Kepatuhan Material

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:07 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pesan Sri Mulyani ke Lulusan STAN: Harus Siap Hadapi Guncangan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya