Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Kriteria WP yang Bisa Pakai Nilai Buku untuk Pemekaran Usaha Ditambah

4
4

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menambah kriteria wajib pajak yang dapat melakukan pemekaran usaha dengan nilai buku. Hal ini mendapat sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (18/2/2019).

Ketentuan baru ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 205/PMK.010/2018. Beleid yang mulai berlaku sejak 31 Desember 2018 ini merevisi PMK No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.

Dalam beleid itu, pemerintah menambah dua kriteria wajib pajak (WP) yang dapat melakukan pemekaran usaha dengan nilai buku.Pertama, WP badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapat tambahan modal dari penanam modal asing minimal Rp500 miliar.

Baca Juga: Porsi Setoran WP Kakap Cukup Besar, Berisikokah?

Kedua, WP Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerima tambahan penyertaan modal negara (PMN) Republik Indonesia, sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk BUMN (holding).

Keluarnya beleid ini sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara sebelumnya. Penggunaan nilai buku buntuk kegiatan spin off diharapkan mampu mendorong equity financingDengan nilai buku, tidak ada pembayaran pajak capital gain di awal. (Simak wawancara khusus dengan Suahasil Nazara di Majalah InsideTax edisi ke-40).

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti terkait penyelesaian sengketa pajak. Kementerian Keuangan beralasan menumpuknya sengketa yang pada akhirnya diikuti dengan lambannya penyelesaian dikarenakan tidak idealnya postur organisasi pengadilan pajak.

Baca Juga: Reformasi Pajak Diklaim Ringankan Beban Masyarakat

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Tarik Investasi dan Dukung Pembentukan Holding BUMN

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan tujuan dari adanya beleid baru ini adalah untuk menarik investor asing yang akan berinvestasi di perusahaan dalam negeri.

“Selain itu, aturan ini juga untuk mendukung pembentukan holding BUMN,” kata Yoga.

Baca Juga: DJP Imbau Korporasi Agar Segera Terbitkan Bukti Potong PPh 21
  • 5 Kelompok WP yang Bisa Pakai Nilai Buku

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 205/PMK.010/2018, kriteria WP yang bisa menggunakan nilai buku saat melakukan pemekaraan usaha menjadi 5 kelompok. Pertama, WP yang belum go public yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO).

Kedua, WP yang telah go public sepanjang seluruh badan usaha basil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (IPO).Ketiga, WP yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, WP badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapat minimal Rp500 miliar. Kelima, WP BUMN yang menerima tambahan PMN Republik Indonesia, sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk BUMN (holding).

Baca Juga: Tidak Wajib Sertakan LS, Ekspor CPO Kena Pemeriksaan Fisik Bea Cukai
  • Perbandingan Jumlah Hakim dan Perkara Tidak Seimbang

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan penurunan penyelesaian sengketa pajak sangat berkaitan dengan postur organisasi pengadilan pajak itu sendiri. Dari data pengadilan pajak pada 2015—2018, terdapat penurunan jumlah putusan.

“Hal ini disebabkan tidak seimbangnya antara jumlah hakim dengan jumlah perkara yang harus ditangani setiap tahun,” tutur Nufransa.

  • Sudah Sesuai Undang-Undang

Nufransa mengatakan waktu penyelesaian sengketa sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak maupun Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak. Dia menyebut memang dalam beberapa kasus, otoritas butuh waktu sedikit lama karena menyangkut aspek hukum yang rumit.

Baca Juga: Ternyata Ini yang Bikin Setoran Pajak Orang Kaya Rendah

“Saat ini Pengadilan Pajak tengah dalam proses pencarian hakim-hakim baru sehingga produktivitas bisa segera naik dan mengejar ketertinggalan,” katanya.

  • Perlu Diversifikasi Pasar

Pemerintah perlu melakukan diversifikasi pasar di luar China untuk mengatasi persoalan defisit neraca perdagangan. Seperti diketahui, defisit neraca perdagangan pada Januari 2019 senilai US$1,16 miliar, terdalam sejak 2014 jika dibandingkan dengan periode yang sama tiap tahunnya. Sejauh ini, komoditas andalan seperti crude palm oil (CPO), karet, dan batu barau masih bergantung pada Negeri Panda. 

  • Rasio Utang Luar Negeri Indonesia Membesar

Total utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir 2018 senilai US$376,84 miliar. Hal ini menyebabkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin membesar menjadi 36,18%. Rasio ini mencatatkan posisi tertinggi setidaknya dalam satu dekade terakhir. (kaw)

Baca Juga: Awasi E-Commerce di Medsos, DJP Bakal Gaet Google & Facebook

Dalam beleid itu, pemerintah menambah dua kriteria wajib pajak (WP) yang dapat melakukan pemekaran usaha dengan nilai buku.Pertama, WP badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapat tambahan modal dari penanam modal asing minimal Rp500 miliar.

Baca Juga: Porsi Setoran WP Kakap Cukup Besar, Berisikokah?

Kedua, WP Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerima tambahan penyertaan modal negara (PMN) Republik Indonesia, sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk BUMN (holding).

Keluarnya beleid ini sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara sebelumnya. Penggunaan nilai buku buntuk kegiatan spin off diharapkan mampu mendorong equity financingDengan nilai buku, tidak ada pembayaran pajak capital gain di awal. (Simak wawancara khusus dengan Suahasil Nazara di Majalah InsideTax edisi ke-40).

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti terkait penyelesaian sengketa pajak. Kementerian Keuangan beralasan menumpuknya sengketa yang pada akhirnya diikuti dengan lambannya penyelesaian dikarenakan tidak idealnya postur organisasi pengadilan pajak.

Baca Juga: Reformasi Pajak Diklaim Ringankan Beban Masyarakat

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Tarik Investasi dan Dukung Pembentukan Holding BUMN

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan tujuan dari adanya beleid baru ini adalah untuk menarik investor asing yang akan berinvestasi di perusahaan dalam negeri.

“Selain itu, aturan ini juga untuk mendukung pembentukan holding BUMN,” kata Yoga.

Baca Juga: DJP Imbau Korporasi Agar Segera Terbitkan Bukti Potong PPh 21
  • 5 Kelompok WP yang Bisa Pakai Nilai Buku

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 205/PMK.010/2018, kriteria WP yang bisa menggunakan nilai buku saat melakukan pemekaraan usaha menjadi 5 kelompok. Pertama, WP yang belum go public yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO).

Kedua, WP yang telah go public sepanjang seluruh badan usaha basil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (IPO).Ketiga, WP yang melakukan pemisahan unit usaha syariah dalam rangka menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, WP badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran mendapat minimal Rp500 miliar. Kelima, WP BUMN yang menerima tambahan PMN Republik Indonesia, sepanjang pemekaran dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk BUMN (holding).

Baca Juga: Tidak Wajib Sertakan LS, Ekspor CPO Kena Pemeriksaan Fisik Bea Cukai
  • Perbandingan Jumlah Hakim dan Perkara Tidak Seimbang

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan penurunan penyelesaian sengketa pajak sangat berkaitan dengan postur organisasi pengadilan pajak itu sendiri. Dari data pengadilan pajak pada 2015—2018, terdapat penurunan jumlah putusan.

“Hal ini disebabkan tidak seimbangnya antara jumlah hakim dengan jumlah perkara yang harus ditangani setiap tahun,” tutur Nufransa.

  • Sudah Sesuai Undang-Undang

Nufransa mengatakan waktu penyelesaian sengketa sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak maupun Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak. Dia menyebut memang dalam beberapa kasus, otoritas butuh waktu sedikit lama karena menyangkut aspek hukum yang rumit.

Baca Juga: Ternyata Ini yang Bikin Setoran Pajak Orang Kaya Rendah

“Saat ini Pengadilan Pajak tengah dalam proses pencarian hakim-hakim baru sehingga produktivitas bisa segera naik dan mengejar ketertinggalan,” katanya.

  • Perlu Diversifikasi Pasar

Pemerintah perlu melakukan diversifikasi pasar di luar China untuk mengatasi persoalan defisit neraca perdagangan. Seperti diketahui, defisit neraca perdagangan pada Januari 2019 senilai US$1,16 miliar, terdalam sejak 2014 jika dibandingkan dengan periode yang sama tiap tahunnya. Sejauh ini, komoditas andalan seperti crude palm oil (CPO), karet, dan batu barau masih bergantung pada Negeri Panda. 

  • Rasio Utang Luar Negeri Indonesia Membesar

Total utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir 2018 senilai US$376,84 miliar. Hal ini menyebabkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin membesar menjadi 36,18%. Rasio ini mencatatkan posisi tertinggi setidaknya dalam satu dekade terakhir. (kaw)

Baca Juga: Awasi E-Commerce di Medsos, DJP Bakal Gaet Google & Facebook
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, spin off, pemekaran usaha, go public, bumn
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI