Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Komisi Eropa Minta Pemerintah Ubah Ketentuan Pajak Kendaraan

A+
A-
3
A+
A-
3
Komisi Eropa Minta Pemerintah Ubah Ketentuan Pajak Kendaraan

Ilustrasi.

VALLETTA, DDTCNews – Komisi Eropa meminta Pemerintah Malta segera mengubah ketentuan pajak kendaraan bermotor yang dinilai diskriminatif terhadap impor kendaraan dari negara anggota Uni Eropa lainnya.

Komisi Eropa melalui keterangan resminya mengatakan rezim pajak kendaraan yang diubah pada Januari 2009 bersifat diskriminatif terhadap impor dari negara anggota Uni Eropa. Pasalnya, beban pajak kendaraan impor dan domestik yang terdaftar setelah Januari 2009 tidak berlaku sama.

"Pajak registrasi kendaraan tahunan setelah 1 Januari 2009 pada umumnya lebih tinggi dari sebelumnya akibat perubahan cara perhitungan pajak," tulis Komisi Eropa, dikutip pada Kamis (10/6/2021).

Baca Juga: China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Kenaikan pajak juga berlaku untuk impor kendaraan yang sudah dilakukan registrasi pada tingkat Uni Eropa sebelum Januari 2009. Hal tersebut membuat kebijakan pajak kendaraan bermotor dinilai diskriminatif bagi impor dari negara anggota Uni Eropa lainnya.

Impor kendaraan dari negara anggota Uni Eropa tidak berhak mendapatkan fasilitas tarif pajak lama meskipun sudah mendapatkan registrasi sebelum Januari 2009. Oleh karena itu, Komisi Eropa menyebut kebijakan pajak kendaraan bermotor di Malta tidak sesuai dengan perjanjian negara Uni Eropa.

"Kebijakan perpajakan mobil dianggap tidak sesuai dengan aturan Uni Eropa yang melarang adanya diskriminasi terhadap produk impor dari negara anggota," ungkapnya.

Baca Juga: Pajak Karbon Diterapkan, Beban Eksportir Bakal Naik Belasan Triliun

Komisi Eropa menyatakan pemerintah memiliki waktu dua bulan untuk mengubah kebijakan perpajakan kendaraan bermotor. Jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti, Komisi Eropa akan membawa kasus tersebut ke ranah pengadilan.

"Sistem perpajakan mobil di Malta memiliki efek diskriminatif sehubungan dengan kendaraan yang datang dari negara anggota lainnya. Jika Malta tidak bertindak dalam dua bulan ke depan, Komisi akan merujuk kasus tersebut ke pengadilan," imbuh Komisi, seperti dikutip maltatoday.com.mt. (kaw)

Baca Juga: DJBC Bebaskan Bea Masuk dan Pajak Impor Vaksin Covid-19 Rp2,46 Triliun
Topik : Malta, Uni Eropa, pajak kendaraan bermotor, impor, Uni Eropa

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 15 Juli 2021 | 12:07 WIB
PMK 82/2021

Ingat, Perpanjangan Insentif Pajak Hanya Berlaku untuk WP Ini

Kamis, 15 Juli 2021 | 10:41 WIB
PMK 82/2021

Mau Dapat Perpanjangan Pembebasan PPh Pasal 22 Impor? Lakukan Ini

Rabu, 14 Juli 2021 | 20:47 WIB
KABUPATEN SERANG

Terakhir Besok, Pemutihan Denda Pajak Kendaraan

Selasa, 13 Juli 2021 | 18:17 WIB
PMK 92/2021

Dukung Suplai Oksigen, Sri Mulyani Ubah PMK Fasilitas Perpajakan

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah