Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Komisi Eropa: Insentif Pajak Mobil Listrik AS Berpotensi Picu Sengketa

A+
A-
0
A+
A-
0
Komisi Eropa: Insentif Pajak Mobil Listrik AS Berpotensi Picu Sengketa

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa memandang insentif pemberian kredit pajak atas pembelian mobil listrik yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam Inflation Reduction Act berpotensi menciptakan sengketa dagang.

Pabrikan mobil listrik dari Eropa dan Korea Selatan bahkan dikabarkan akan mengadukan persoalan tersebut ke World Trade Organization (WTO).

"Insentif kredit pajak itu mendiskriminasi produsen asing dan akan menjadi hambatan perdagangan baru. Tentu saja insentif tersebut tidak sejalan dengan ketentuan WTO," ujar Juru Bicara Komisi Eropa Miriam Garcia, dikutip pada Senin (29/8/2022).

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sementara itu, Kementerian Perdagangan Korea Selatan mengatakan pihaknya bersama Uni Eropa akan mengeluarkan pernyataan bersama sebagai respons atas insentif kredit pajak tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan Korea Selatan Jeong Dae Jin mengaku khawatir insentif kredit pajak yang diresmikan AS dalam Inflation Reduction Act tersebut akan menggerus pangsa pasar Hyundai dan KIA di AS.

"Kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh eksportir dari Eropa, khususnya Jerman dan Swedia. Kami akan berkonsultasi dengan Uni Eropa dan beberapa negara lain guna menyamakan pandangan dan mengeluarkan pernyataan bersama," tuturnya seperti dilansir yne.co.kr.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Berdasarkan ketentuan dalam Inflation Reduction Act, konsumen bisa mendapatkan insentif berupa kredit pajak senilai US$2.500 hingga US$7.500. Mobil listrik mendapat insentif penuh jika baterainya diproduksi di AS, Meksiko, atau Kanada.

Sebanyak 40% dari bahan baku baterai tersebut berasal dari ketiga negara tersebut. Pada 2024, ketiga negara tersebut diperkirakan bakal menyumbang 50% kebutuhan bahan baku dan menjadi 100% pada 2028.

"Insentif ini bertujuan untuk mendorong produksi mobil listrik dalam negeri, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dari China," ujar Juru Bicara US Trade Representative (USTR) Adam Hodge seperti dikutip dari euronews.com. (rig)

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, komisi eropa, korea selatan, pajak, pajak internasional, sengketa

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Hapus NSFP yang Tidak Terpakai di e-Faktur Dekstop

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T