Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Ketetapan Pajak Dilunasi, Penerimaan dari Jasa Keuangan Tumbuh 2 Digit

A+
A-
0
A+
A-
0
Ketetapan Pajak Dilunasi, Penerimaan dari Jasa Keuangan Tumbuh 2 Digit

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyebut beberapa pelaku usaha di sektor usaha jasa keuangan telah melakukan pembayaran atas ketetapan pajak sehingga berdampak positif terhadap penerimaan pada awal tahun ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan dan asuransi pada kuartal I/2022 tumbuh 14% secara tahunan. Kenaikan tersebut berbanding terbalik ketimbang kuartal I/2021 yang minus 14,6%.

"Jasa keuangan tumbuh dobel digit menunjukkan adanya pembayaran ketetapan pajak. Tanpa surat ketetapan pajak, [penerimaan pajak sektor jasa keuangan dan asuransi] tumbuhnya 6,2%," katanya, dikutip pada Kamis (21/4/2022).

Baca Juga: Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Merujuk pada UU No. 28/2007, SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak nihil (SKPN), atau surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB).

SKP berfungsi sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

Selain itu, SKP juga menjadi sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar, dan sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Baca Juga: Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Sri Mulyani menambahkan kontribusi penerimaan pajak sektor jasa keuangan dan asuransi hingga akhir Maret 2022 mencapai Rp34,5 triliun atau 11% dari total realisasi penerimaan pajak Januari-Maret 2022 senilai Rp322,46 triliun.

"Ini menggambarkan bahwa jasa keuangan sudah mulai keluar dari zona tekanan yang cukup dalam di tahun lalu," ujarnya.

Sebagai informasi, penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan dan asuransi merupakan kontributor terbanyak ketiga terhadap total penerimaan pajak.

Baca Juga: Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Pada posisi pertama dan kedua, ditempati sektor industri pengolahan serta sektor industri pengolahan yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 29,3% dan 25,9% terhadap total penerimaan pajak kuartal I/2022. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, penerimaan pajak, sektor jasa keuangan, surat ketetapan pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut