INVESTASI

Kepala BKPM Terima Kunjungan Duta Besar Singapura, Ini yang Dibahas

Redaksi DDTCNews | Selasa, 05 November 2019 | 14:00 WIB
Kepala BKPM Terima Kunjungan Duta Besar Singapura, Ini yang Dibahas

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar di Kantor BKPM pada Senin (4/11/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar di Kantor BKPM pada Senin (4/11/2019).

Dalam kunjungannya, Anil menyambut baik perhatian dan terobosan yang akan diambil Kepala BKPM untuk memperlancar investasi. Menurutnya, hubungan Singapura dan Indonesia cukup mesra di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dari Kepala BKPM. Kami ada beberapa harapan misalnya kepastian regulasi, kebutuhan pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, status Batam, dan sebagainya,” ujarnya, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (5/11/2019).

Baca Juga:
Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Berdasarkan data BKPM, realisasi total penanaman modal asing (PMA) pada kuartal III/2019 mencapai Rp 105 triliun. Realisasi ini meningkat 0,1% dibandingkan kuartal II 2019 yang sebesar Rp 104,9 triliun.

Dari realisasi tersebut, Singapura masih tercatat sebagai negara tertinggi yang berinvestasi di Indonesia. Komposisi PMA dari negara tersebut mencapai US$1,9 miliar atau 27,1% dari total PMA yang masuk ke Tanah Air.

Bahlil mengapresiasi komitmen Singapura dalam berinvestasi di Indonesia. Tidak hanya dari segi besaran nilai investasi, BKPM mengapresiasi dari sisi komitmen untuk meningkatkan kualitas investasinya.

Baca Juga:
Bappebti Terbitkan SE 64/2024, Ekosistem Aset Kripto Bakal Lebih Kuat

“Artinya, investasinya juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan sumber daya manusia. Dia bangun politeknik dan sekolah, serta meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian,” katanya.

Bahlil mengaku siap turun langsung ke lapangan di berbagai daerah untuk membantu investor mempercepat realisasi investasi. Dia mengakui banyak permasalahan di daerah. Oleh karena itu, tugas BKPM dan seluruh jajaran pemerintahan mempermudah investor masuk.

Dia mengaku siap mendampingi investor yang masuk ke Tanah Air saat mengurus berbagai perizinan hingga tingkat pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi tugas lembaganya agar investor merasa nyaman.

Baca Juga:
Tahun Peralihan Pengawasan Kripto, Begini Komitmen Bappebti

“Tugas Pak Dubes membawa investor masuk ke sini. Saya siap membantu sampai investasi itu terealisasi. Sampai bangun pabriknya,” katanya.

Dia juga sudah memerintahkan jajaran di BKPM untuk membantu secara langsung investor-investor yang menemui kendala di lapangan. Dia memberi contoh adanya masalah pembangkit harus dicarikan jalan keluar hingga rampung.

“Kita turunkan tim, apa masalahnya langsung selesaikan,” imbuh Bahlil. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Sabtu, 13 April 2024 | 15:00 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Tahun Peralihan Pengawasan Kripto, Begini Komitmen Bappebti

Kamis, 11 April 2024 | 10:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Apa Syarat Investasi Padat Karya Bisa Dapat Investment Allowance?

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ini Perinciannya

Jumat, 19 April 2024 | 10:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Jelang Deadline, DJP Ingatkan WP Segera Sampaikan SPT Tahunan Badan

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025