Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2021 Belum Diumumkan, Ini Kata BKF

A+
A-
4
A+
A-
4
Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2021 Belum Diumumkan, Ini Kata BKF

Kepala Sub Bidang Cukai BKF Sarno. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan pemerintah belum mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk 2021. Pasalnya, pengumuman kenaikan tarif biasanya dilakukan pada September atau awal Oktober.

Kepala Sub Bidang Cukai BKF Sarno mengungkapkan pembahasan mengenai kenaikan tarif cukai rokok masih alot di internal Kemenkeu. Menurutnya, Kemenkeu masih menghitung besaran kenaikan tarif CHT yang tepat dan adil bagi semua stakeholders.

"Tiap tahun ada tarik-menarik yang sangat kuat, terutama dari kesehatan dan industri. Kami di Kementerian Keuangan yang menjadi sentra dan diharapkan bisa menengahi ini. Memang kami posisinya, terus terang, agak serba salah," katanya dalam webinar bersama AJI Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Baca Juga: Direktorat PDRD Kementerian Keuangan Ditarget Terbentuk Tahun Ini

Sarno mengatakan pembahasan mengenai kenaikan tarif CHT setiap tahun biasanya rampung pada September dan pengumumannya dilakukan pada bulan berikutnya. Khusus tahun ini, dia menyebut pembahasan itu belum rampung karena prosesnya lebih dinamis.

Sarno menjelaskan penghitungan kenaikan tarif CHT perlu memperhitungkan berbagai aspek, mulai dari kesehatan, industri, perdagangan, pertanian, hingga tenaga kerja. Semua kementerian yang menjadi pembina masing-masing sektor akan memiliki pertimbangan tersendiri sehingga Kemenkeu harus mengambil titik tengah.

Sebagai salah satu instrumen fiskal, Sarno menyebut tujuan utama kenaikan tarif CHT bukan untuk penerimaan negara, melainkan menurunkan prevalensi merokok, khususnya pada anak dan remaja. Meski demikian, kontribusi cukai terhadap penerimaan negara terus meningkat setiap tahunnya.

Baca Juga: Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Adapun prevalensi merokok anak dan remaja juga menunjukkan tren peningkatan dari 7,2% pada 2007 menjadi 9,1% pd 2018. "Kami di Kementerian Keuangan sedang berusaha menurunkan prevalensi merokok anak dan remaja dengan menggunakan instrumen cukai," ujarnya.

Sarno menambahkan setelah Kemenkeu merampungkan hitungannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan membicarakan usulan angka kenaikan tarif CHT tersebut dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Terakhir, angka kenaikan tarif CHT akan dibawa ke rapat terbatas untuk memperoleh persetujuan Presiden.

"Kalau ditanya tahun depan kira-kira kenaikannya berapa, belum bisa kami sampaikan berapa kenaikannya. Tapi kalau kami, purpose-nya ada kenaikan tarif," imbuh Sarno. (kaw)

Baca Juga: Kemenkeu Beberkan Alasan Dibentuknya Direktorat PDRD pada DJPK

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : cukai, cukai hasil tembakau, cukai rokok, DJBC, BKF, Kemenkeu

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Jum'at, 16 Oktober 2020 | 19:19 WIB
Kebijakan kenaikan tarif CHT ini memang sangat diperlukan untuk mengurangi eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari konsumsi rokok.
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 23 September 2022 | 16:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

DJBC Ungkap Tindak Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor

Jum'at, 23 September 2022 | 12:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Negara Bagian AS Ini Izinkan Warganya Bayar Pajak Pakai Uang Kripto

Jum'at, 23 September 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Catat! Sanksi Pelanggaran Aturan Devisa Hasil Ekspor Kembali Berlaku

Jum'at, 23 September 2022 | 10:00 WIB
ORI022

Siap-Siap, ORI022 Bakal Terbit Pekan Depan dengan Kupon 5,95%

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 07:00 WIB
KPP PRATAMA PAMEKASAN

One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

Minggu, 02 Oktober 2022 | 06:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:35 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:25 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPN Atas Penyediaan Jasa Pembayaran

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:30 WIB
SKOTLANDIA

Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:00 WIB
PMK 61/2022

Bangun Rumah dengan Kontraktor Berstatus PKP, Tidak Terutang PPN KMS?