BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan lawan transaksi tetap berkewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak meskipun omzet wajib pajak orang pribadi UMKM belum melebihi Rp500 juta.
DJP menjelaskan hal tersebut dilakukan karena pemerintah belum menerbitkan ketentuan teknis untuk mengimplementasikan ketentuan dalam UU HPP. Jika lawan transaksi telah memotong pajak, wajib pajak orang pribadi UMKM dapat mengajukan restitusi atas pajak yang dipotong.
"Dalam hal peredaran bruto masih di bawah Rp500 juta dan telah dipotong/dipungut oleh lawan transaksi, [wajib pajak] dapat mengajukan permohonan pengembalian/restitusi," cuit DJP melalui akun Twitter @kring_pajak, Minggu (13/2/2022).
Penjelasan tersebut disampaikan DJP merespons pertanyaan warganet dengan akun @M_Muslih97. Akun tersebut bertanya mengenai mekanisme omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta pada wajib pajak orang pribadi UMKM yang diatur dalam UU HPP.
Untuk diketahui, perubahan ketentuan pajak penghasilan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta pada UMKM mulai tahun pajak 2022.
Untuk itu, UMKM yang memiliki omzeet hingga Rp500 juta dalam setahun tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%.
Jika UMKM tersebut memiliki omzet melebihi Rp500 juta, penghitungan pajaknya hanya dilakukan pada omzet yang di atas Rp500 juta. Namun, pemerintah belum menerbitkan ketentuan teknis untuk melaksanakannya.
Sementara itu, PMK 99/2018 mengatur PPh final sebesar 0,5% dapat dilunasi wajib pajak UMKM dengan cara disetor sendiri atau dipotong/dipungut pemotong/pemungut pajak.
Di sisi lain, pemotong atau pemungut pajak dalam kedudukannya sebagai pembeli atau pengguna jasa harus melakukan pemotongan/pemungutan PPh dengan tarif 0,5% terhadap wajib pajak.
Pemotongan/pemungutan tersebut dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan/pemungutan pajak. (rig)
