Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kemenkeu Rilis PMK Baru Soal Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Kemenkeu Rilis PMK Baru Soal Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional asisten penyuluh pajak.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 59/2021. Pemerintah mengatakan telah dibentuk jabatan fungsional asisten penyuluh pajak berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 50/2020.

“Berkenaan dengan pembinaan profesi dan karier jabatan fungsional asisten penyuluh pajak …, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional asisten penyuluh pajak oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional penyuluh pajak,” demikian salah satu pertimbangan dalam PMK 59/2021.

Baca Juga: DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Asisten penyuluh pajak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan pada Kementerian Keuangan. Asisten penyuluh pajak berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional asisten penyuluh pajak.

Adapun kedudukan asisten penyuluh pajak ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan pada analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan asisten fungsional penyuluh pajak merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan. Jenjang jabatan terdiri atas asisten penyuluh pajak terampil, asisten penyuluh pajak mahir, dan asisten penyuluh pajak penyelia.

Baca Juga: Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Asisten penyuluh pajak diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang (PyB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam PMK 59/2021 juga dijelaskan mengenai ketentuan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional asisten penyuluh pajak. Penangkatan dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi.

PMK ini juga memuat penetapan target angka kredit minimal dan angka kredit pemeliharaan bagi jabatan fungsional asisten penyuluh pajak. Kemudian, ada pula ketentuan angka kredit pendidikan. PMK ini juga memuat ketentuan penilaian kinerja, pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit.

Baca Juga: Optimalkan Aplikasi Berbasis Data Analisis, DJP Gelar Sosialisasi

Selain itu, pemerintah juga mengatur ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan bagi asisten penyuluh pajak. Dalam peraturan yang mulai berlaku sejak 4 Juni 2021 ini juga memuat skema pemberhentian dan pengangkatan kembali asisten penyuluh pajak. (kaw)

Topik : PMK 59/2021, jabatan fungsional, asisten penyuluh pajak, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 19:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Kasus Pajak Fiktif Rp11 Miliar, Bos dan Karyawan Diserahkan ke Kejati

Kamis, 22 Juli 2021 | 15:12 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pakai Data dan Informasi, DJP Awasi Kepatuhan Wajib Pajak

Kamis, 22 Juli 2021 | 14:38 WIB
PMK 82/2021

Biar Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah, Cukup Sampaikan Ini

Kamis, 22 Juli 2021 | 09:32 WIB
KINERJA FISKAL

Soal Proyeksi Penerimaan Tahun Ini, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah