FINLANDIA

Kejar Carbon Neutrality, Pemerintah Siapkan Peta Jalan Pajak Karbon

Syadesa Anida Herdona | Selasa, 23 November 2021 | 14:30 WIB
Kejar Carbon Neutrality, Pemerintah Siapkan Peta Jalan Pajak Karbon

Ilustrasi. 

HELSINKI, DDTCNews – Pemerintah Finlandia tengah menyusun peta jalan pajak karbon. Perencanaan kebijakan ini melibatkan lembaga riset milik pemerintah, VTT Technical Research Center of Finland. Kerjasama dengan lembaga riset negara itu sebagai strategi untuk mencapai negara bebas karbon pada 2035 mendatang.

Menteri Keuangan Annika Saarikko menyampaikan peta jalan ini menjadi langkah pemerintah untuk merancang pengenaan pajak karbon. Hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi bidang energi dan sektor industri.

"Peta jalan yang dirancang sebagai acuan bagaimana seharusnya pajak karbon diterapkan. Acuan ini diterapkan seiring dengan maraknya penggunaan green technology dan efisiensi sumber daya alam baik pada rumah tangga maupun bisnis," ujar Menkeu Annika dikutip Tax Notes International, Selasa (23/11/2021).

Baca Juga:
DPR Ini Usulkan Insentif Pajak untuk Toko yang Beri Diskon ke Lansia

Tak hanya ingin mencapai negara bebas karbon, Finlandia juga menargetkan beberapa kebijakan prolingkungan. Di antaranya, negara bebas emisi listrik, pengurangan produksi alat pemanas, pengurangan jejak karbon bangunan, promosi ekonomi sirkular, dan kebijakan bahan pangan ramah iklim.

Saat ini Menteri Lingkungan Krista Mikkonen mengetuai working group yang berfokus mencapai masyarakat bebas bahan bakar minyak (BBM) pertama di dunia. Selain itu, working group arahan Saarikko juga berfokus pada reformasi pajak atas sumber daya alam.

Working group tersebut juga telah mengajukan beberapa usulan kebijakan pajak. Beberapa di antaranya usulan kenaikan tarif pajak untuk bahan bakar alat pemanas dan penurunan pajak atas listrik untuk sektor industri hingga mencapai taraf minimum Uni Eropa.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Usul Insentif Pajak untuk Warga yang Adopsi Hewan Liar

Tak hanya itu, working group tersebut juga pernah mengajukan pencabutan diskon pajak sumber daya alam untuk industri yang menggunakan sumber daya alam secara intens. Usulan terakhir terkait pencabutan pengurangan pajak atas biaya dari aktivitas pertambangan.

Nantinya, working group arahan menteri keuangan tersebut akan diketuai oleh Dirjen Pajak Terhi Järvikare. Rencananya, working group dirancang akan banyak bekerja sama dengan menteri-menteri terkait seperti menteri lingkungan dan perubahan iklim, serta menteri agrikultur dan kehutanan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi