Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

A+
A-
1
A+
A-
1
Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Ilustrasi. Pekerja menyemprotkan cairan disinfektan di sebuah kamar di Hotel Savoy Homann, Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/2/2022). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand kembali membebaskan pengenaan pajak layanan hotel selama 2 tahun ke depan.

Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengatakan insentif itu diberikan untuk mendorong pemulihan usaha hotel dari pandemi Covid-19. Menurutnya, pemulihan sektor perhotelan juga bakal berdampak positif terhadap ekonomi Thailand secara keseluruhan.

"Penghapusan pajak hotel selama 2 tahun ke depan akan membantu hotel dan operator pariwisata pulih ketika negara dibuka kembali untuk turis asing," katanya, dikutip pada Rabu (6/7/2022).

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Chan-o-cha mengatakan pembebasan pajak hotel telah diputuskan dalam sidang kabinet. Nantinya, akan dirilis peraturan menteri yang menjadi payung perpanjangan pembebasan pajak hotel sebesar 40 baht per kamar, setelah periode pertama berakhir pada 30 Juni 2022.

Perpanjangan pembebasan pajak hotel akan berlaku hingga 30 Juni 2024. Dalam hitungan pemerintah, kebijakan pembebasan pajak akan mengurangi biaya operator hotel sekitar 47,35 juta baht atau Rp19,72 miliar.

Chan-o-cha menilai pemulihan ekonomi tetap akan memerlukan waktu meski pemerintah telah melonggarkan pembatasan berbagai kegiatan bisnis. Pembebasan pajak diharapkan efektif mempercepat pemulihan di sektor pariwisata secara luas.

Baca Juga: Disetujui Senat, AS Bakal Kenakan Cukai Atas Buyback Saham

"Itu akan menguntungkan ekonomi negara dalam jangka panjang karena pariwisata adalah mesin utama yang menghasilkan penerimaan," ujarnya dilansir nationthailand.com.

Sebelumnya, Asosiasi Hotel Thailand (Thai Hotels Association/THA) sempat meminta pemerintah kembali memberikan insentif pengurangan PBB untuk melonggarkan cash flow. Selain itu, asosiasi juga meminta relaksasi pembayaran PBB selama 3 bulan diberlakukan secara nasional karena saat itu baru beberapa pemda yang memberikannya.

Pemerintah pun memutuskan untuk menolak pengurangan PBB, tetapi menyetujui usulan pelonggaran jatuh tempo pembayarannya. (sap)

Baca Juga: Biden Harap DPR Segera Sepakati Pajak Korporasi Minimum 15 Persen

Topik : pajak internasional, pariwisata, pajak hotel, Thailand, Covid-19

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Agustus 2022 | 10:00 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sudah Berlaku! Ada Pemutihan Pajak Daerah Sepanjang Agustus 2022

Senin, 01 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Beberkan Soal Perpanjangan Periode Insentif Pajak, Ini Detailnya

Senin, 01 Agustus 2022 | 09:36 WIB
THAILAND

Ada Potensi Pajak, Anggota DPR Ini Usul Judi di Kasino Dilegalkan

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ingin Bangun 11 Pabrik Cip di AS, Samsung Minta Keringanan Pajak

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini