PROVINSI BANTEN
Kasus Penggelapan Pajak Terungkap, DPRD Minta Audit Seluruh Samsat
Muhamad Wildan | Minggu, 17 Juli 2022 | 11:30 WIB
Kasus Penggelapan Pajak Terungkap, DPRD Minta Audit Seluruh Samsat

Ilustrasi.

SERANG, DDTCNews - Akibat adanya kasus penggelapan pajak di Samsat Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, DPRD Banten meminta seluruh Samsat di Provinsi Banten untuk diaudit.

Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan terdapat kemungkinan praktik penggelapan pajak di Samsat Kelapa Dua juga terjadi di kantor-kantor Samsat yang lain.

"Kami percayakan kepada APH. Paling tidak dengan kejadian itu, fungsi pengawasannya lebih ditingkatkan lagi. Saya yakin Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sudah ke arah sana [melakukan audit ke semua Samsat]," katanya, dikutip pada Minggu (17/7/2022).

Baca Juga:
Mantan Polisi Ini Divonis Bersalah Lakukan Penipuan Pajak

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banten M Faizal menilai inspektorat juga perlu melakukan audit atas seluruh pendapatan pada kas daerah yang masuk melalui Samsat.

"Bukan hanya audit pendapatannya, tapi juga sistem yang ada. Bapenda secara keseluruhan harus mengevaluasi Samsat," tuturnya seperti dilansir banpos.co.

Untuk diketahui, oknum pejabat di Samsat Kelapa Dua Tangerang diduga telah menggelapkan pajak yang diperkirakan mencapai Rp5,9 miliar. Hasil audit Kejati Banten bahkan mengungkap nilai pajak yang digelapkan mencapai Rp10 miliar.

Baca Juga:
Zakat Bisa Jadi Pengurang Pajak, Begini Ketentuannya

Cara oknum pejabat Samsat Kelapa Dua Tangerang dalam menggelapkan pajak ialah dengan mengubah pembayaran BBNKB atas kendaraan bermotor baru dari yang seharusnya BBNKB atas penyerahan pertama menjadi BBNKB atas penyerahan kedua.

Tarif BBNKB atas penyerahan pertama adalah sebesar 10%, sedangkan atas penyerahan kedua hanya sebesar 1%. Selisih sebesar 9% tersebut diduga digelapkan oleh terduga pelaku. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Maret 2023 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT Mantan Polisi Ini Divonis Bersalah Lakukan Penipuan Pajak
Minggu, 26 Maret 2023 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK Zakat Bisa Jadi Pengurang Pajak, Begini Ketentuannya
Minggu, 26 Maret 2023 | 12:30 WIB HAYKAL KAMIL Tinggal 5 Hari! Aktor Ini Ingatkan WP Segera Lapor SPT Tahunan
BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Maret 2023 | 15:00 WIB PLH DIREKTUR EKSEKUTIF INDONESIA MINING ASSOCIATION DJOKO WIDAJATNO 'Kalau Devisa Hasil Ekspor Ditahan Sampai 30 Persen, Ini Memberatkan'
Minggu, 26 Maret 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH Ketentuan Bagi Hasil Pajak Provinsi dalam UU HKPD
Minggu, 26 Maret 2023 | 10:30 WIB PENEGAKAN HUKUM Tegakkan Hukum, Ditjen Pajak Sita Harta Kekayaan Sampai Rp315 Miliar
Minggu, 26 Maret 2023 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Atasi Piutang PNBP, Kemenkeu Perluas Penerapan Sistem Blokir Ini
Minggu, 26 Maret 2023 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PERPAJAKAN Barang Impor Ini Dapat Fasilitas, Laporan Realisasinya Bisa via Email
Minggu, 26 Maret 2023 | 06:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Setoran PNBP Diperkirakan Melandai pada Tengah Tahun
Sabtu, 25 Maret 2023 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK NPWP-nya Terpisah dengan Suami? Begini Cara Lapor Pajak Karyawati
Sabtu, 25 Maret 2023 | 13:30 WIB ADA APA DENGAN PAJAK Pengenaan Pajak atas Reklame, Bagaimana Ketentuannya?