Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Kapitalisasi Data Jadi Kunci Pengawasan Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
Kapitalisasi Data Jadi Kunci Pengawasan Perpajakan

Staf Ahli Menkeu Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Sudarto dalam acara DJP IT Summit 2021. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Staf Ahli Menkeu Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Sudarto mengatakan jajaran Kemenkeu wajib melakukan kapitalisasi terhadap limpahan data sebagai imbas kemajuan teknologi informasi.

Sudarto menyampaikan munculnya banyak sumber data sejalan dengan perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Menurutnya, hal tersebut dapat memberikan manfaat besar dalam mendukung seluruh proses bisnis Kemenkeu.

"Pentingnya melakukan data analytic untuk mendukung perkembangan Kemenkeu dalam melakukan transformasi digital," katanya dalam Simposium DJP IT Summit pada Rabu (18/8/2021).

Baca Juga: Apa Itu Daftar Sasaran Analisis Data Perpajakan?

Sudarto menjelaskan manfaat besar dari data berbasis elektronik dapat dimanfaatkan oleh direktorat di lingkungan Kemenkeu. Manfaat itu utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan. Kedua aspek tersebut berlaku pada proses bisnis di Ditjen Bea Cukai (DJBC) dan Ditjen Pajak (DJP).

Pada proses bisnis DJBC, Sudarto mengatakan, kehadiran data analytic akan memudahkan pelayanan kegiatan perdagangan internasional. Menurutnya, kehadiran teknologi informasi memudahkan DJBC melakukan pemetaan risiko pelaku usaha ekspor-impor tanpa harus memeriksa langsung isi kontainer di daerah kepabeanan.

"Kontainer yang masuk pelabuhan itu ribuan setiap hari dan kalau diperiksa semua tentu biaya besar. Maka teman-teman DJBC lakukan data analytic mana saja yang harus diperiksa sehingga pelayanan makin cepat," terangnya.

Baca Juga: Lawan Penghindaran Pajak, Otoritas Tambah 1.000 Pegawai Hingga 2023

Situasi serupa, ujar Sudarto, berlaku untuk proses bisnis pengawasan wajib pajak yang dilakukan DJP. Biaya administrasi akan sangat besar jika DJP melakukan pemeriksaan kepada seluruh wajib pajak yang mencapai jutaan entitas orang pribadi dan perusahaan. Oleh karena itu, DJP melakukan kapitalisasi kemajuan teknologi informasi dengan membagi wajib pajak berdasarkan kelompok risiko.

Analisis data berbasis teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh unit kerja lain seperti Ditjen Perimbangan Keuangan dan Itjen Kemenkeu. Pengawasan keuangan daerah pada DJPK dan implementasi e-audit pada Itjen merupakan contoh bagaimana data analytic digunakan dalam mendukung proses bisnis pada masing-masing unit kerja.

"Jadi puluhan juta wajib pajak itu tidak semuanya harus diperiksa dan hanya WP tertentu saja. Sehingga penting melakukan adaptasi dan kapitalisasi lingkungan saat ini yang serba internet," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Hasil Survei, Indeks Kepuasan Layanan Pajak Turun Tipis di 2020

Topik : pengawasan perpajakan, pengawasan kepabeanan, analisis data, digitalisasi perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor