KPP PRATAMA TARAKAN

Kantor Pajak dan Perbankan Bersinergi soal Pemblokiran Rekening WP

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 Desember 2023 | 17:30 WIB
Kantor Pajak dan Perbankan Bersinergi soal Pemblokiran Rekening WP

Ilustrasi.

TARAKAN, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tarakan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Sektor Perbankan Kota Tarakan meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam mengamankan penerimaan negara.

Kepala KPP Pratama Tarakan Ambar Arum Ari Mulyo menyebut kedua instansi berkolaborasi terkait dengan strategi tata cara pemblokiran rekening. Menurutnya, sinergi antara instansi pajak dan sektor perbankan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

"Komitmen bersama antara KPP Pratama Tarakan dan LJK Perbankan Kota Tarakan merupakan langkah positif untuk mencapai target penerimaan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku," katanya dikutip dari situs web DJP, Senin (4/12/2023).

Baca Juga:
Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) Tjanang Adji Yoso menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mencapai efektivitas penagihan pajak.

"Dengan sinergi yang kuat antara DJP, LJK, dan Bank Indonesia, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penagihan pajak yang efisien dan efektif," tuturnya.

Pada saat bersamaan, perwakilan dari Bank Indonesia Hapsari Octaviana menambahkan partisipasi aktif dari sektor perbankan dalam penegakan aturan perpajakan merupakan langkah positif untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Baca Juga:
Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Sebagai informasi, pemblokiran adalah tindakan pengamanan barang milik penanggung pajak yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain.

Tujuan dilakukan pemblokiran ialah agar terhadap barang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

Juru sita pajak perlu melaksanakan pemblokiran terlebih dahulu apabila penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang disimpan pada LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu