AMERIKA SERIKAT

Kalau RUU Ini Jadi, Orang Ini Bakal Ditagih Pajak Rp626 Triliun

Redaksi DDTCNews | Minggu, 09 Agustus 2020 | 10:01 WIB
Kalau RUU Ini Jadi, Orang  Ini Bakal Ditagih Pajak Rp626 Triliun

Jajaran orang terkaya di Amerika Serikat (dari kiri) Jeff Bezos. Markk Zuckerberg, dan Elon Musk. (Foto: straitstimes.com)

WASHINGTON DC, DDTCNews - Senator Bernie Sanders dan anggota senat lainnya dari Partai Demokrat menjadi sponsor utama rancangan aturan pajak kekayaan yang hanya akan dipungut satu kali dan menyasar segelintir orang kaya di Negeri Paman Sam.

RUU dengan judul Make Billionaires Pay Act ini akan menetapkan tarif 60% atas kekayaan yang dikumpulkan oleh 467 orang terkaya di Amerika Serikat. Total akumulasi harta yang akan kena pajak kekayaan ini ditaksir senilai US$731,8 miliar.

Rencana kebijakan fiskal yang datang dari legislatif ini disebut akan membantu 50 juta orang pengangguran dan 5,4 juta lainnya yang kehilangan polis asuransi kesehatan.

Baca Juga:
Sasar Orang Kaya dan Perusahaan, Putin Naikkan Pajak Setelah Pilpres

"Kita bisa membiarkan orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin atau kita mengenakan pajak atas keuntungan yang didapat segelintir miliarder selama pandemi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan puluhan juta orang Amerika," katanya dikutip Jumat (7/8/2020).

Senator dari Vermont itu menyatakan rencana pajak kekayaan yang digagas Senat AS ini hanya menyasar 0,001% dari seluruh populasi AS. Bahkan setelah pajak kekayaan ini diterapkan, akumulasi harta para jutawan tersebut masih bersisa US$310 atas keuntungan yang didapat tahun ini.

Beberapa nama tenar dan kaya raya masuk dalam radar jika rencana pajak kekayaan jadi berlaku di AS. Sasaran pertama orang terkaya di Dunia dan pemilik raksasa bisnis digital Amazon Jeff Bezos.

Baca Juga:
250 Miliarder Minta Dipajaki Lebih Banyak, Ingin Tekan Ketimpangan

Selama pandemi Covid-19 jumlah kekayaannya ditaksir meningkat 63% dan secara nominal mencapai US$190 miliar. Dengan demikian setoran pajak kekayaan dari bos Amazon ini mencapai US$42,8 miliar atau setara Rp626 triliun.

Selanjutnya, juragan produsen mobil listrik Elon Musk juga mendapatkan keuntungan berlipat ganda selama masa pandemi. Bos Tesla ini ditaksir akan membayar pajak kekayaan sebesar US$27,5 juta atau Rp402 miliar.

Keluarga Walton yang mewarisi raksasa ritel Walmart yang pundi-pundi kekayaannya tumbuh hingga US$21 miliar dalam satu tahun terakhir. Beban pajak kekayaan yang harus dibayar keluarga ini mencapai US$12,9 miliar atau Rp188 triliun.

Baca Juga:
Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Kemudian CEO Facebook Mark Zuckerberg yang nilai kekayaannya mencapai US$40 miliar selama masa pandemi Covid-19, akan terkena pajak kekayaan sebesar US$22,8 miliar atau setara Rp333 triliun.

Senator dari Partai Demokrat, Elizabeth Warren menambahkan agenda pajak bagi orang super kaya menjadi agenda utama partai setelah Presiden Donald Trump meluncurkan kebijakan pemangkasan tarif pajak pada 2017.

Pajak orang super kaya ini disebut mampu membiayai operasional BPJS Kesehatan AS, yaitu Medicare setahun penuh. "Hasil pajak satu kali atas kekayaan orang ultra kaya ini memungkinkan Medicare menutupi biaya perawatan setiap warga AS," katanya seperti dilansir marketwatch.com (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Kamis, 13 Oktober 2022 | 15:42 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Membangun Pondasi Penerapan Pajak Kekayaan untuk HNWI

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara