Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pajak Hadir Lawan Dampak Korona

A+
A-
8
A+
A-
8
Pajak Hadir Lawan Dampak Korona

TIDAK dapat dipungkiri, wabah Covid-19 (Korona) kian berdampak serius terhadap ekonomi. Minggu lalu, IMF bahkan memprediksi datangnya resesi ekonomi global yang bisa lebih parah dari krisis keuangan global 2008 (IMF, 2020).

Bayang-bayang resesi tersebut agaknya juga menjadi pertimbangan pemerintah di banyak negara. Berbagai instrumen kebijakan pajak diluncurkan dalam rangka mencegah pengangguran, kestabilan investasi, menjaga arus kas sektor usaha, mendorong konsumsi, dan sebagainya (OECD, 2020).

Tidak terkecuali dengan Indonesia. Respons cepat melalui kebijakan pajak hadir melalui dua peraturan.

Pertama, relaksasi administrasi pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona-19 (KEP-156/2020). Melalui beleid ini, pemerintah menetapkan 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 sebagai keadaan kahar (force majeure) dalam sektor pajak.

Oleh karena itu, penyampaian SPT dan laporan penempatan harta amnesti pajak diperpanjang selama sebulan. Tidak hanya itu, terdapat relaksasi batas waktu atas permohonan keberatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan sebagainya. Seluruhnya bertujuan untuk meringankan beban dalam rangka menjalankan kewajiban pajak.

Kedua, relaksasi kebijakan pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (PMK 23/2020). Beleid ini merupakan bagian dari paket stimulus jilid II untuk mengantisipasi dampak Korona.

Terdapat 4 insentif yang diberikan. Pertama, PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp200 juta pada 440 sektor industri pengolahan dan/atau perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada 102 sektor tertentu dan/atau perusahaan KITE. Ketiga, pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% kepada 102 sektor tertentu dan/atau perusahaan KITE. Keempat, restitusi PPN dipercepat (pengembalian pendahuluan) bagi 102 sektor tertentu dan/atau perusahaan KITE. Seluruh insentif tersebut berlaku selama 6 bulan (April-September 2020) dan akan dievaluasi secara berkala.

Terdapat berbagai tujuan yang ingin dicapai PMK 23/2020, yakni mempertahankan daya beli masyarakat, memberikan ruang cash flow perusahaan, serta sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor dan negara tujuan ekspor). Total tax expenditure beleid ini setidaknya sebesar Rp22 triliun.

Lantas, apa yang bisa kita maknai dari relaksasi pajak di Indonesia?

Dari studi komparasi yang dilakukan DDTC Fiscal Research (per 27 Maret 2020), langkah pemerintah sudah sejalan dengan tren global. Respons cepat umumnya diberikan melalui penundaan kewajiban administrasi perpajakan yang diperpanjang antara 1 hingga 6 bulan ke depan.

Jenis pungutan yang direlaksasi berbagai negara pun sangat beragam mencakup PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN, pajak konsumsi lainnya, pajak properti, dan berbagai pungutan lain. Tetapi, seperti halnya di Indonesia, mayoritas bermaksud untuk menjamin ketersediaan arus kas perusahaan.

Berbagai relaksasi pajak tersebut agaknya terus berubah seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi tiap negara. Satu hal yang pasti, terdapat korelasi antara jumlah penderita dengan instrumen pajak yang diluncurkan. Semakin tinggi kasus, semakin banyak pula jenis dan besaran instrumen relaksasi pajak yang diberikan.

Selain itu, ada makna yang jauh lebih penting. Pemerintah bereaksi cepat melakukan pergeseran paradigma pajak, dari fungsi penerimaan (budgeter) menjadi fungsi mengatur (regulerend). Ada suatu kerelaan untuk mengorbankan penerimaan pajak dalam rangka menstabilkan kondisi ekonomi.

Pajak, dengan fungsi regulerend, hadir untuk bahu membahu bersama semua pihak dan masyarakat Indonesia menghadapi kondisi ekonomi yang tidak mudah akibat Covid-19. Sekali lagi, pajak kembali menegaskan jati dirinya sebagai ekor dari ekonomi dan bagian penting dari peradaban Indonesia.

Topik : perspektif pajak, darussalam, pajak, coronovirus, covid-19, korona

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Kejelasan Soal Waktu Implementasi Pajak Karbon

Selasa, 28 Juni 2022 | 13:30 WIB
KPP PRATAMA MAROS

Tatap Muka dengan Nasabah Prioritas, KPP Jelaskan Sederet Manfaat PPS

Selasa, 28 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak dari Sektor Tambang Tumbuh 3 Digit, Begini Perinciannya

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Naikkan Tarif Bea Masuk Ratusan Barang Impor Asal Rusia

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Masyarakat Ungkap Harta, Denny Cagur: Mumpung Ada PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:00 WIB
PMK 106/2022

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar