KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Yakin Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Tak Pengaruhi Investasi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 08 Februari 2023 | 10:15 WIB
Jokowi Yakin Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Tak Pengaruhi Investasi

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersiap memberikan keterangan pers terkait penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

JAKARTA, DDTCNews - Turunnya skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia disebut-sebut tidak akan memengaruhi daya tarik investasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang calon investor lebih banyak melihat aspek-aspek perekonomian ketimbang skor IPK yang dirilis oleh Transparency International. Kendati begitu, dia tetap menegaskan akan menjadikan skor IPK sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan pemberantasan korupsi.

"Bahwa itu akan memengaruhi investasi di Indonesia, saya kira tidak. Karena investor yang dihitung kan untungnya gede atau enggak gede, IRR (internal rate of return)-nya berapa. Biasanya seperti itu. Tapi bahwa itu sedikit memengaruhi, iya," kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, dikutip Rabu (8/2/2023).

Baca Juga:
Penerima Tax Holiday IKN Beli Barang Modal Bekas, Insentif Bisa Batal

Seperti diketahui, Transparency International melansir skor indeks persepsi korupsi Indonesia di angka 34 poin. Skor ini yang terendah dalam 2 dekade terakhir, sekaligus menjadi yang terendah selama Presiden Jokowi menjabat sebagai orang nomor satu di negeri ini.

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka sore kemarin, Jokowi menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Salah satu langkah yang sudah ditempuh, ujar Jokowi, adalah membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

"Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan online single submission (OSS), dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog," kata Jokowi.

Baca Juga:
BPKP Klaim Beri Kontribusi ke Keuangan Negara hingga Rp310 Triliun

Sementara dalam hal penindakan, Jokowi melanjutkan, pemerintah antara lain terus melakukan pengejaran dan penyitaan atas aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif.

Jokowi juga mendesak jajarannya bersama DPR agar bisa memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Menurutnya, diundangkannya beleid tersebut bisa mempersempit celah korupsi. Selain itu, Jokowi juga mendesak parlemen untuk segera mengundangkan RUU tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana. Kedua rancangan undang-undang tersebut, ujar Jokowi, menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan praktik korupsi di Indonesia. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Mei 2024 | 10:30 WIB KEUANGAN NEGARA

Termasuk Pajak, Ini Sederet Sumber Uang Negara

Minggu, 26 Mei 2024 | 10:00 WIB KPP PRATAMA KERINCI

Belasan BUMDes Dikumpulkan KPP, Ternyata Banyak yang Belum Punya NPWP

Minggu, 26 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Perusahaan Beri Hadiah Undian ke Karyawan, Kapan Terutang Pajaknya?

Minggu, 26 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Lebih 5.000 Rekening dan e-Wallet Terkait Judi Online Bakal Diblokir

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian