JAKARTA, DDTCNews - Turunnya skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia disebut-sebut tidak akan memengaruhi daya tarik investasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang calon investor lebih banyak melihat aspek-aspek perekonomian ketimbang skor IPK yang dirilis oleh Transparency International. Kendati begitu, dia tetap menegaskan akan menjadikan skor IPK sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan pemberantasan korupsi.

"Bahwa itu akan memengaruhi investasi di Indonesia, saya kira tidak. Karena investor yang dihitung kan untungnya gede atau enggak gede, IRR (internal rate of return)-nya berapa. Biasanya seperti itu. Tapi bahwa itu sedikit memengaruhi, iya," kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, dikutip Rabu (8/2/2023).

Seperti diketahui, Transparency International melansir skor indeks persepsi korupsi Indonesia di angka 34 poin. Skor ini yang terendah dalam 2 dekade terakhir, sekaligus menjadi yang terendah selama Presiden Jokowi menjabat sebagai orang nomor satu di negeri ini.

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka sore kemarin, Jokowi menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Salah satu langkah yang sudah ditempuh, ujar Jokowi, adalah membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

"Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan online single submission (OSS), dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog," kata Jokowi.

Sementara dalam hal penindakan, Jokowi melanjutkan, pemerintah antara lain terus melakukan pengejaran dan penyitaan atas aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif.

Jokowi juga mendesak jajarannya bersama DPR agar bisa memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Menurutnya, diundangkannya beleid tersebut bisa mempersempit celah korupsi. Selain itu, Jokowi juga mendesak parlemen untuk segera mengundangkan RUU tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana. Kedua rancangan undang-undang tersebut, ujar Jokowi, menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan praktik korupsi di Indonesia. (sap)