Presiden Joko Widodo (Jokowi).Â
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menerima laporan terkait banyaknya masyarakat yang terjerat bunga tinggi pinjaman online (pinjol). Tak cuma itu, Jokowi juga mendengar bermunculannya kejahatan berupa penipuan keuangan yang merugikan masyarakat.Â
Merespons ini, Presiden Jokowi menugaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan pengawas industri jasa keuangan untuk mendorong inklusi keuangan yang dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat.Â
Tujuannya, agar ekosistem pembiayaan keuangan termasuk dari fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjol bisa lebih sehat.Â
"Saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya," kata Presiden Jokowi di acara OJK Virtual Innovation Day 2021, Senin (11/10/2021).Â
OJK diminta untuk membangun ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan tanpa mengesampingkan mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum. Ekosistem keuangan digital, ujar Jokowi, juga perlu mengantisipasi permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.
Kendati mewanti-wanti perihal menjamurnya pinjol dengan bunga tinggi, Jokowi juga menyambut baik pertumbuhan ekonomi digital yang begitu pesat. Pandemi Covid-19 mendorong lebih banyak perusahaan fintech yang memperluas akses masyarakat kepada pembiayaan.Â
"Perkembangan yang cepat ini harus dijaga harus dikawal dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita," ujar Jokowi.Â
Dengan potensi pasar yang sangat luas, Jokowi pun meyakini ekonomi digital Indonesia bisa terus berkembang. Bahkan, menurutnya, Indonesia berpeluang mengejar posisi China dan India yang kini memimpin di kawasan Asia.Â
"Pembiayaan fintech juga harus didorong untuk kegiatan produktif membangun kemudahan akses memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan membantu pelaku," kata presiden. (sap)