Jokowi Sebut Hilirisasi Industri Bikin Penerimaan Pajak Melompat

BOGOR, DDTCNews - Peningkatan nilai tambah komoditas pertambangan alias hilirisasi industri disebut ampuh mendongkrak penerimaan perpajakan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi contoh dengan realisasi ekspor besi baja yang sudah diolah pada 2021 yang mencapai sekitar Rp300 triliun. Angka ini jauh di atas capaian pada 2014 yang hanya sekitar Rp15 triliun. Lonjakan nilai ekspor ini tentunya berdampak pada penerimaan perpajakan.

"Apa yang kita dapatkan kalau kita melakukan industrialisasi? Pertama pajak kepada pemerintah akan melompat. Dari yang hanya Rp15 triliun, pajaknya hanya dapat berapa? Rp300 triliun pajaknya dapat berapa? [Naik] berlipat 20 kali," ujar Jokowi dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD 2022 di Sentul, Jumat (5/8/2022).

Selama ini, ujar Jokowi, Indonesia terlampau terlena dengan ekspor bahan mentah. Beberapa bijih tambang yang diekspor langsung tanpa diolah atau dilakukan hilirisasi adalah nikel, tembaga, hingga batu bara.

"Bertahun-tahun kita menikmati itu dan lupa menyiapkan fondasi industrialisasinya," kata presiden.

Senasib dengan ekspor biji besi, nilai ekspor nikel juga melonjak drastis setelah pemerintah menerapkan aturan pengolahan bahan mentah. Ekspor bijih nikel pada 2014 tercatat senilai Rp15 triliun. Kemudian pada 2020, pemerintah menyerukan penghentian ekspor bijih nikel. Pada 2021, ekspor produk turunan nikel melonjak ke Rp300 triliun.

Pemerintah telah menetapkan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 11/2019. Kebijakan ini lantas menuai protes dari pasar global. Komisi Uni Eropa merespons kebijakan itu dengan menggugat Indonesia ke WTO.

Pada waktu yang bersamaan, Indonesia juga mengajukan gugatan atas diskriminasi minya kelapa sawit Uni Eropa kepada WTO dengan nomor gugatan DS 593.

Tak cuma penerimaan pajak saja yang ikut terdongkrak. Hilirisasi industri, menurut presiden, juga ikut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. (sap)