Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Jokowi Sebut Hilirisasi Industri Bikin Penerimaan Pajak Melompat

A+
A-
1
A+
A-
1
Jokowi Sebut Hilirisasi Industri Bikin Penerimaan Pajak Melompat

Pekerja bersiap membersihkan lahan dengan alat berat usai seremoni pembangunan pengolahan nikel (smelter) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Senin (25/7/2022). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

BOGOR, DDTCNews - Peningkatan nilai tambah komoditas pertambangan alias hilirisasi industri disebut ampuh mendongkrak penerimaan perpajakan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi contoh dengan realisasi ekspor besi baja yang sudah diolah pada 2021 yang mencapai sekitar Rp300 triliun. Angka ini jauh di atas capaian pada 2014 yang hanya sekitar Rp15 triliun. Lonjakan nilai ekspor ini tentunya berdampak pada penerimaan perpajakan.

"Apa yang kita dapatkan kalau kita melakukan industrialisasi? Pertama pajak kepada pemerintah akan melompat. Dari yang hanya Rp15 triliun, pajaknya hanya dapat berapa? Rp300 triliun pajaknya dapat berapa? [Naik] berlipat 20 kali," ujar Jokowi dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD 2022 di Sentul, Jumat (5/8/2022).

Baca Juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Skenario Bila Kondisi Global Memburuk

Selama ini, ujar Jokowi, Indonesia terlampau terlena dengan ekspor bahan mentah. Beberapa bijih tambang yang diekspor langsung tanpa diolah atau dilakukan hilirisasi adalah nikel, tembaga, hingga batu bara.

"Bertahun-tahun kita menikmati itu dan lupa menyiapkan fondasi industrialisasinya," kata presiden.

Senasib dengan ekspor biji besi, nilai ekspor nikel juga melonjak drastis setelah pemerintah menerapkan aturan pengolahan bahan mentah. Ekspor bijih nikel pada 2014 tercatat senilai Rp15 triliun. Kemudian pada 2020, pemerintah menyerukan penghentian ekspor bijih nikel. Pada 2021, ekspor produk turunan nikel melonjak ke Rp300 triliun.

Baca Juga: Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Pemerintah telah menetapkan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 11/2019. Kebijakan ini lantas menuai protes dari pasar global. Komisi Uni Eropa merespons kebijakan itu dengan menggugat Indonesia ke WTO.

Pada waktu yang bersamaan, Indonesia juga mengajukan gugatan atas diskriminasi minya kelapa sawit Uni Eropa kepada WTO dengan nomor gugatan DS 593.

Tak cuma penerimaan pajak saja yang ikut terdongkrak. Hilirisasi industri, menurut presiden, juga ikut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. (sap)

Baca Juga: Kinerja Ekspor 'Sangat Baik', Mendag: Topang Pertumbuhan Ekonomi

Topik : hilirisasi, industri, ekspor, komoditas tambang, WTO, penerimaan negara, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 27 Juli 2022 | 10:30 WIB
KERJA SAMA PERDAGANGAN

Sebut Indonesia-China Mesra, Xi Jinping Dukung Penguatan Perdagangan

Selasa, 26 Juli 2022 | 18:07 WIB
KERJA SAMA PERDAGANGAN

Setelah Bertemu Jokowi, PM China Komitmen Tambah Impor 1 Juta Ton CPO

Selasa, 26 Juli 2022 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pungutan Ekspor CPO Dipangkas, DJBC Optimalkan Pelayanan & Pengawasan

Senin, 25 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Reimpor?

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini