Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Jokowi Rilis Perpres Baru Soal Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

A+
A-
4
A+
A-
4
Jokowi Rilis Perpres Baru Soal Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Tampilan awal salinan Perpres 98/2021.

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia memiliki empat mekanisme dalam pelaksanaan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK) atau carbon pricing seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) 98/2021.

Merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Perpres 98/2021, carbon pricing dilaksanakan melalui mekanisme perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan mekanisme lain yang ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup dan perhutanan.

"Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon," bunyi Pasal 1 angka 17 Perpres 98/2021 menjelaskan definisi dari perdagangan karbon, dikutip Rabu (17/11/2021).

Baca Juga: Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Perdagangan karbon bisa dilakukan melalui perdagangan dalam negeri serta luar negeri. Perdagangan karbon dalam negeri dan luar negeri dilakukan melalui mekanisme perdagangan emisi dan offset emisi gas rumah kaca serta dapat dilakukan secara lintas sektor.

Perdagangan emisi adalah mekanisme transaksi antarpelaku usaha yang memiliki emisi melebihi batas emisi yang ditentukan, sedangkan offset emisi gas rumah kaca adalah pengurangan emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh usaha untuk mengompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.

Selanjutnya, pembayaran berbasis kinerja adalah pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah diverifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir

Pembayaran berbasis kinerja dilakukan terhadap pengurangan emisi yang dihasilkan kementerian, pemda, dan pelaku usaha.

Sementara itu, pungutan atas karbon adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang dan jasa yang memiliki potensi atau kandungan karbon serta atas kegiatan yang memiliki potensi emisi karbon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya, pungutan dapat dilakukan dalam bentuk pungutan perpajakan oleh pusat dan daerah, pungutan kepabeanan dan cukai, serta pungutan negara lainnya. Pungutan dilakukan berdasarkan kandungan karbon, potensi emisi karbon, jumlah emisi karbon, atau kinerja aksi mitigasi perubahan iklim.

Baca Juga: Cryptocurrency Makin Populer, Negara Eropa Ini Ingin Kenakan Pajak

Dalam pelaksanaan pungutan, menteri keuangan mendapatkan tugas untuk menyusun formulasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pungutan setelah berkoordinasi dengan menteri lingkungan hidup dan kehutanan serta menteri lainnya sesuai dengan tujuan pencapaian target NDC. (rig)

Topik : perpres 98/2021, nilai ekonomi karbon, carbon pricing, emisi, presiden jokowi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mulai Tahun Depan, DJP Tindak Lanjuti Pelaksanaan PPS

Jum'at, 20 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kemenkeu Bakal Kembali Tawarkan SBSN Khusus PPS, Ini Perinciannya

Jum'at, 20 Mei 2022 | 13:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Indonesia 'Hanya' 3,5%, Sri Mulyani: Tekanannya Lebih Rendah

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir