BANTUAN SOSIAL

Jokowi Janjikan Penyaluran Subsidi Gaji Dipercepat, Fokusnya ke Daerah

Redaksi DDTCNews | Rabu, 28 September 2022 | 11:17 WIB
Jokowi Janjikan Penyaluran Subsidi Gaji Dipercepat, Fokusnya ke Daerah

Presiden Jokowi. (tangkapan layar)

MALUKU UTARA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan penyaluran bantuan subsidi upah/gaji (BSU) akan terus dikebut. BSU menjadi bantalan bagi masyarakat terhadap efek ikutan dari kenaikan harga BBM yang terjadi sejak awal September 2022 lalu.

Jokowi menyampaikan penyaluran BSU akan diprioritaskan untuk pekerja/buruh di luar ibu kota DKI Jakarta. Dia menegaskan akan terus memantau langsung progres penyaluran BSU dan juga bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

"Ini akan terus dipercepat oleh Bu Menteri [Ketenagakerjaan], utamanya yang jauh-jauh dari ibu kota. Juga saya akan pantau, tidak semuanya, tapi ya yang akan saya cek satu per satu," kata Jokowi di sela peninjauan penyaluran BSU kepada penerima manfaat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate, Rabu (28/9/2022).

Baca Juga:
PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Pemerintah mencatat saat ini penyaluran BSU sudah menyentuh 48,34% dari total target atau sekitar 7,77 juta penerima manfaat. Sedangkan BLT BBM sendiri sudah disalurkan kepada 96,6% keluarga penerima manfaat.

"[BLT BBM] sudah disalurkan di 508 kabupaten dan kota. Ini juga sudah hampir 20 juta [penerima]," kata presiden.

Jokowi berharap seluruh bantuan sosial yang diberikan pemerintah bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pola yang seragam setiap kali harga BBM mengalami kenaikan, yakni adanya lonjakan inflasi.

Baca Juga:
Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Penyaluran BLT BBM dan BSU ini menjadi salah satu cara pemerintah untuk mendukung daya beli dan menjaga kemampuan konsumsi masyarakat.

"Kita harapkan dengan ini daya beli, konsumsi masyarakat, semuanya bisa terangkat lebih baik dan itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro, yang kita inginkan," kata Jokowi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Rabu, 17 April 2024 | 15:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

RI Masuk FATF, Jokowi: Waspadai Pencucian Uang Berbasis Teknologi

Rabu, 17 April 2024 | 13:37 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Mulai Pindah ke IKN pada September 2024

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 17:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Daftar IMEI di Bandara Bisa 24 Jam? Begini Kata Bea Cukai

Sabtu, 20 April 2024 | 16:45 WIB KEPATUHAN PAJAK

Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya