Berita
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Jokowi Bentuk Badan Bank Tanah, Ini Tugasnya

A+
A-
3
A+
A-
3
Jokowi Bentuk Badan Bank Tanah, Ini Tugasnya

Tampilan awal salinan PP 64/2021.

JAKARTA, DDTCNews – Bank Tanah yang baru dibentuk pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 64/2021 memiliki tugas besar dalam menjamin ketersediaan tanah untuk digunakan berbagai kepentingan.

Berdasarkan Pasal 16 PP No. 64/2021 disebutkan Bank Tanah perlu menjamin ketersediaan untuk berbagai kepentingan mulai dari kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, hingga reforma agraria.

"Pemerintah pusat harus segera membenahi sektor agraria, terutama terkait dengan pengelolaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi tanah, dan reforma agraria," bunyi bagian penjelasan PP 64/2021, dikutip pada Jumat (14/5/2021).

Baca Juga: Percepat Pertukaran Data, DJBC Integrasikan Sistem dengan BP Batam

Demi kepentingan umum, Bank Tanah mendapatkan mandat untuk mendukung ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, bendungan, bandara, pelabuhan, infrastruktur migas, rumah sakit, kantor pemerintahan, sekolah, serta pasar dan lapangan parkir.

Dukungan jaminan ketersediaan tanah untuk kepentingan sosial juga diberikan Bank Tanah melalui jaminan penyediaan tanah untuk kepentingan pendidikan, ibadah, olahraga, budaya, konservasi, dan penghijauan.

Untuk reforma agraria, Bank Tanah perlu menjamin ketersediaan tanah untuk redistribusi tanah. Pasal 22 ayat (2) menetapkan 30% dari tanah negara yang diperuntukkan kepada Bank Tanah adalah untuk reforma agraria.

Baca Juga: DJP Akhirnya Serahkan Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

Aspek mengenai jaminan ketersediaan tanah untuk reforma agraria akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Bank Tanah adalah badan khusus atau sui generis yang dibentuk melalui UU Cipta Kerja dan PP 64/2021.

Bank Tanah akan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden melalui Komite Bank Tanah. Komite Bank Tanah merupakan komite yang akan mengemban tugas untuk menetapkan kebijakan strategis Bank Tanah.

Semetnara itu, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ditetapkan sebagai ketua sekaligus merangkap anggota Komite Bank Tanah bersama Menteri Keuangan dan Menteri PUPR ditunjuk sebagai anggota Komite Bank Tanah. (rig)

Baca Juga: Bantuan Usaha Mikro Jadi Temuan BPK, Ini Respons Kemenkop UKM

Topik : presiden jokowi, bank tanah, pp 64/2021, reforma agraria, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Rabu, 19 Mei 2021 | 21:42 WIB
indonesia punya segudang PR dalam reformasi agraria. keberadaan bank tanah perlu terus di awasi dan dievaluasi, mengingat ini adalah hal baru dan strategis. jangan sampai bank tanah hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pembisnis semata dan mengesampingkan hak-hak masyarakat.
1
artikel terkait
Selasa, 22 Juni 2021 | 17:30 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 22 Juni 2021 | 15:30 WIB
PAJAK KEKAYAAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 13:49 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA