Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Jika Kondisi Ini Terjadi, WP Bisa Ajukan Pelaksanaan MAP

1
1

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak (WP) dalam negeri dapat mengajukan permintaan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure(MAP) kepada Dirjen Pajak jika terjadi perlakuan perpajakan oleh otoritas pajak mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B.

Dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (MAP), otoritas fiskal merinci bentuk perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B tersebut.

Pertama, pengenaan pajak oleh otoritas pajak mitra P3B yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh koreksi penentuan harga transfer, koreksi terkait keberadaan dan/ atau laba bentuk usaha tetap, dan/ atau koreksi obyek pajak penghasilan lainnya.

Baca Juga: Membedah Penerapan Resolusi Sengketa Pajak

Kedua, pengenaan pajak termasuk pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan di Mitra P3B yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B. Ketiga, penentuan status sebagai subjek pajak dalam negeri oleh Otoritas Pajak Mitra P3B.

Keempat, diskriminasi perlakuan perpajakan di Mitra P3B. Kelima, penafsiran ketentuan P3B. Seperti diketahui, MAP merupakan prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.

Selain permintaan pelaksanaan MAP oleh WP dalam negeri, permintaan pelaksanaan MAP dapat juga diajukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) melalui Dirjen Pajak, Dirjen Pajak, atau otoritas pajak mitra P3B melalui pejabat berwenang mitra P3B sesuai dengan ketentuan dalam P3B.

Baca Juga: UI Kembali Gelar Seminar & Training Perpajakan, Lihat Infonya di Sini

Permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan WNI melalui Dirjen Pajak didasarkan atas segala bentuk perlakuan diskriminatif di mitra P3B yang bertentangan dengan ketentuan mengenai nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam P3B.

Seperti diberitakan sebelumnya, PMK No.49/PMK.03/2019 yang diundangkan dan mulai berlaku pada 26 April 2019 ini mencabut PMK No.240/PMK/03/2014. Beleid baru ini diterbitkan agar pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional lebih efektif. (kaw)

Baca Juga: Ini Penilaian Pelaksanaan MAP di Indonesia

Pertama, pengenaan pajak oleh otoritas pajak mitra P3B yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh koreksi penentuan harga transfer, koreksi terkait keberadaan dan/ atau laba bentuk usaha tetap, dan/ atau koreksi obyek pajak penghasilan lainnya.

Baca Juga: Membedah Penerapan Resolusi Sengketa Pajak

Kedua, pengenaan pajak termasuk pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan di Mitra P3B yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B. Ketiga, penentuan status sebagai subjek pajak dalam negeri oleh Otoritas Pajak Mitra P3B.

Keempat, diskriminasi perlakuan perpajakan di Mitra P3B. Kelima, penafsiran ketentuan P3B. Seperti diketahui, MAP merupakan prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.

Selain permintaan pelaksanaan MAP oleh WP dalam negeri, permintaan pelaksanaan MAP dapat juga diajukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) melalui Dirjen Pajak, Dirjen Pajak, atau otoritas pajak mitra P3B melalui pejabat berwenang mitra P3B sesuai dengan ketentuan dalam P3B.

Baca Juga: UI Kembali Gelar Seminar & Training Perpajakan, Lihat Infonya di Sini

Permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan WNI melalui Dirjen Pajak didasarkan atas segala bentuk perlakuan diskriminatif di mitra P3B yang bertentangan dengan ketentuan mengenai nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam P3B.

Seperti diberitakan sebelumnya, PMK No.49/PMK.03/2019 yang diundangkan dan mulai berlaku pada 26 April 2019 ini mencabut PMK No.240/PMK/03/2014. Beleid baru ini diterbitkan agar pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional lebih efektif. (kaw)

Baca Juga: Ini Penilaian Pelaksanaan MAP di Indonesia
Topik : MAP, sengketa, perpajakan internasional, PMK 49/2019
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK