Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Jadi Beban Negara, Keringanan Pajak PBB Tidak Diperpanjang Tahun Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Jadi Beban Negara, Keringanan Pajak PBB Tidak Diperpanjang Tahun Ini

Ilustrasi. Suasana matahari terbenam di dekat Grand Palace di Bangkok, Thailand, Jumat (7/1/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Chalinee Thirasupa/aww/cfo

BANGKOK, DDTCNews – Pemerintah Thailand memutuskan untuk tidak memperpanjang fasilitas keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2022 lantaran telah membebani keuangan negara hingga ฿30 miliar atau setara dengan Rp12,99 triliun.

Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith menyatakan keringanan PBB pada tahun ini dihapuskan. Sebelumnya, diskon PBB sebesar 90% diberikan sejak Juni 2020 hingga akhir 2021 guna membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Beban pemerintah dari pengurangan 90% pajak bumi dan bangunan yang diberikan pada tahun 2020 dan 2021 mencapai sekitar ฿30 miliar,” katanya seperti dikutip dari Nationthailand.com, Kamis (20/01/2022).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Perlu dicatat, PBB merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah. Alhasil, pemerintah pusat memberikan kompensasi atas pendapatan pemerintah daerah yang hilang tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak merasakan gejolak keuangan.

Meski demikian, keringanan tersebut membuat pemerintah pusat mencari sumber pendapatan lain untuk mengimbangi penurunan penerimaan pajak. Salah satunnya adalah dengan memajaki profit dari perdagangan mata uang kripto.

Tarif PBB di Thailand bervariasi. Bagi tanah tempat tinggal dikenai tarif PBB sebesar 0,02-0,1%. Bagi tanah pertanian, tarif pajak yang dikenakan sebesar 0,01%-01%. Untuk tanah dan bangunan milik perorangan dikenai tarif PBB sebesar 0,03%-0,1%.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Sementara itu, untuk tanah dan bangunan kosong dikenai tarif sebesar 0,3%-0,7%. Sementara itu, untuk rumah kedua dari pemiliknya dikenai tarif PBB sebesar 0,02%. Besaran tarif PBB tersebut bergantung pada nilai tanah dan bangunan yang ditentukan pemerintah daerah.

Seperti dikutip dari Bangkokpost, berbagai upaya pemulihan ekonomi dilakukan untuk menstabilkan kondisi fiskal negara. Pada 2022, Pemerintah Thailand menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 4%.

Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara 2022 mencapai ฿2,40 triliun dan belanja negara senilai ฿3,10 triliun. Pemerintah juga hendak meminjam dana ฿700 miliar untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja negara. (rizki/rig)

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Topik : thailand, pajak, pajak internasional, cryptocurrency, PBB, keringanan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Mei 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN KOTAWIRINGIN TIMUR

Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Jum'at, 27 Mei 2022 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Update Daftar Wajib Pajak Prioritas Pengawasan Tiap Kuartal

Kamis, 26 Mei 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP: Ikut PPS, Wajib Pajak Terbebas Sanksi dan Dapat Perlindungan Data

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor