Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Isu Pajak dalam Pemilu Australia

A+
A-
0
A+
A-
0
Isu Pajak dalam Pemilu Australia

Hari ini, 2 Juli 2016, Australia menggelar pemilihan umum. Bagaimana kemudian isu pajak menjadi salah satu sentral dalam agenda politik ini, kontributor ahli DDTCNews di Sydney, Yeni Mulyani, melaporkannya langsung untuk Anda. Berikut bagian pertama dari dua laporannya

HARI ini, Sabtu (2/7) warga Australia menggelar pesta pesta demokrasi guna memilih wakil-wakil mereka di Parlemen (DPR) dan Senat (DPD).

Selain anggota Parlemen dan Senat, pemilu tersebut juga menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri selanjutnya. Di Australia, ketua partai pemenang otomatis akan menjadi Perdana Menteri.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Diskon Pajak Penghasilan 25%-75% Untuk UMKM

Pemilu ini diikuti oleh 57 partai politik yang tercatat dan diakui oleh Komisi Pemilu Australia (AEC). Setiap partai berhak mengajukan calon anggota legislatif, masing-masing satu orang di setiap daerah pemilihan.

Dari 57 partai tersebut terdapat 4 partai yang kuat massa pendukungnya, yakni Partai Buruh (ALP), Partai Liberal, Partai Nasional, dan Partai Hijau.

Berbeda dengan Indonesia, di Australia, setiap warga negara diwajibkan untuk memilih pada pemilihan umum. Mereka yang tidak melakukan kewajiban tersebut dikenakan sanksi administrasi.

Baca Juga: Uni Eropa Sebut Penghindaran Pajak Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi?

Isu Pajak

KEBIJAKAN di bidang ekonomi, khususnya perpajakan merupakan salah satu hal terpenting yang dibahas dalam setiap kampanye pemilihan umum.

Salah satu kebijakan perpajakan yang dicanangkan oleh Partai Liberal yang diketuai oleh Malcolm Turnbull yang juga adalah Perdana Menteri Australia saat ini yaitu berupa penurunan tarif pajak untuk perusahaan menjadi 25% dalam jangka waktu 10 tahun.

Baca Juga: Empat Bulan Pertama 2020, Setoran Cukai Rokok dan Minol Turun 57%

Saat ini, tarif pajak perusahaan di Australia adalah 30% dan 28.5% untuk perusahaan kecil. Kebijakan ini menjadi bahan perdebatan tidak hanya dari partai oposisi namun terutama dari masyarakat umum.

Masyarakat pada umumnya merasa kebijakan ini tidak adil mengingat bahwa dengan tarif pajak yang sekarang saja, banyak perusahaan yang tidak membayar pajak.

Dalam laporan Australian Tax Office (ATO) pada bulan Maret 2016 disebutkan untuk tahun pajak 2013-2014, dari 321 perusahaan dengan penghasilan diatas AU$200 juta yang tidak membayar pajak mencapai hampir 31%nya.

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Eropa, Jerman dan Prancis Usulkan Sejumlah Cara

Informasi dari kantor perbendaharaan Australia sebagaimana dikutip oleh ABC News pada 6 Mei 2016 menyebutkan bahwa prediksi kerugian penerimaan pajak karena penurunan tarif pajak perusahaan tersebut adalah sebesar AU$48,2 milyar dalam kurun waktu 10 tahun.

Mathias Cormann, dari Partai Liberal yang juga Menteri Keuangan Australia, dalam wawancara dengan ABC Radio pada 17 Mei 2016 berpendapat penurunan tarif pajak perusahaan diperlukan.

Menurut dia, tarif pajak yang kompetitif akan mendorong laju investasi, pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan secara perlahan juga akan meningkatkan penghasilan. (Bersambung ke Bagian 2)

Baca Juga: Bantu Orang Tua Murid, Pemerintah Bebaskan PPN Perlengkapan Sekolah
Topik : pemilu australia, pajak internasional, isu pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 13 April 2020 | 14:53 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 11 April 2020 | 13:15 WIB
PAJAK DIGITAL
Rabu, 08 April 2020 | 12:16 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 30 Maret 2020 | 17:53 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Minggu, 31 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 31 Mei 2020 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Minggu, 31 Mei 2020 | 08:00 WIB
AUDIT BPK
Minggu, 31 Mei 2020 | 07:00 WIB
RESTITUSI PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN