Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Insentif Perpajakan Sasar Pengusaha dan Masyarakat, Ini Realisasinya

A+
A-
0
A+
A-
0
Insentif Perpajakan Sasar Pengusaha dan Masyarakat, Ini Realisasinya

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) memberikan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan daya beli masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah secara berkala mengevaluasi pemberian berbagai insentif perpajakan tersebut. Ketika pandemi Covid-19 mulai terkendali dan ekonomi berangsur pulih, insentif pajak kini hanya ditujukan bagi sektor tertentu yang masih membutuhkan.

"Insentif pajak masih kami berikan meskipun jumlah scope sektornya makin kecil. Pada sektor yang sudah pulih, berbagai insentif yang kami berikan dalam rangka menghadapi Covid-19 sudah kami phase out," katanya, dikutip Kamis (28/10/2021).

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Sri Mulyani mengatakan realisasi insentif usaha secara umum hingga 22 Oktober telah mencapai Rp60,73 triliun atau setara 96,7% dari pagu Rp62,83 triliun. Pemanfaatan insentif tersebut masih terbagi untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan daya beli masyarakat.

Insentif yang diberikan untuk mendukung pemulihan dunia usaha meliputi pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, bea masuk DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, penurunan tarif PPh badan, PPh final UMKM DTP, serta PPN sewa toko DTP.

Realisasi insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor tercatat Rp17,31 triliun yang dimanfaatkan 9.490 wajib pajak. Sementara pada pengurangan angsuran PPh Pasal 21, realisasinya Rp24,42 triliun dan dimanfaatkan 57.529 wajib pajak.

Baca Juga: Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Kemudian pada insentif restitusi PPN dipercepat, realisasinya Rp5,71 triliun dan dimanfaatkan 2.419 wajib pajak. Insentif penurunan tarif PPh badan senilai Rp6,84 triliun sudah dimanfaatkan semua wajib pajak. Sementara itu, insentif PPh final UMKM dimanfaatkan 124.209 wajib pajak senilai Rp540 miliar, dan insentif PPN sewa toko DTP Rp45,01 triliun.

Setelahnya, ada insentif PPh Pasal 21 DTP yang regulasinya masuk dalam insentif untuk dunia usaha tetapi ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau para karyawan. Realisasinya tercatat Rp2,98 triliun yang diberikan melalui 81.980 pemberi kerja.

Selain itu, ada pula insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk mobil dan PPN DTP untuk rumah. Realisasi insentif PPnBM mobil DTP tercatat Rp2,08 triliun yang diberikan melalui 6 pabrikan kendaraan bermotor, sementara insentif PPN rumah DRP Rp640 miliar dan diberikan melalui 768 pengembang.

Baca Juga: Ini Sebab Pengusaha Minta Insentif PPN Rumah Berlaku Hingga Akhir 2022

Menurut Sri Mulyani, berbagai insentif perpajakan tersebut akan terus diberikan hingga Desember 2021.

"Untuk insentif usaha, terutama untuk insentif perpajakan, realisasinya sudah mendekati selesai," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Video: Insentif Pajak Covid-19 Dilanjutkan & E-Bupot Unifikasi Dimulai
Topik : insentif pajak, PPN, PPh, PPnBM, diskon pajak, pemulihan ekonomi nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Januari 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sinyal Kemenkeu Tak Lanjutkan Insentif PPh Pasal 21 DTP, Ini Kata BKF

Rabu, 12 Januari 2022 | 19:30 WIB
BULGARIA

Pandemi Belum Usai, Penurunan Tarif PPN 9% Diperpanjang

Rabu, 12 Januari 2022 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pembebasan PPnBM Mobil Rp250 Juta, BKF Sesuaikan dengan Aturan Emisi

Rabu, 12 Januari 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sumbangan untuk Covid-19 Masih Bisa Jadi Pengurang Pajak, Ini Kata BKF

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP