Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Insentif Pajak R&D dan Vokasi Terbit Setelah Pemilu Selesai

2
2

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Setelah meleset dari target tahun lalu, insentif super deduction tax dijanjikan terbit setelah pemilihan umum selesai. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (22/3/2019).

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan insentif super deduction tax dimaksudkan untuk mengajak dunia usaha untuk bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja di Tanah Air.

“Tanpa dukungan dunia usaha dan industri, pendidikan dan pelatihan vokasi ini tidak akan optimal. Mudah-mudahan insentif ini perhitungannya selesai dalam 1—2 bulan ini,” tutur Darmin.

Baca Juga: Kuartal I/2019, Restitusi Paling Besar di Sektor Ini

Seperti diketahui, pemerintah berencana memberikan pengurang penghasilan bruto (super deduction) hingga 200% untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development /R&D) dan 100% untuk kegiatan vokasi.

Awalnya pemerintah menargetkan penerbitan insentif ini pada akhir tahun lalu. Namun, belum lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kemungkinan rilis insentif dilakukan pada Maret 2019 karena tinggal menunggu harmonisasi. Saat ini, pernyataan Darmin menunjukkan bahwa insentif akan dikeluarkan setelah Pemilu selesai.

Selain itu, beberapa media nasional masih menyoroti aset keuangan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri senilai Rp1.300 triliun. Data tersebut didapatkan dari implementasi automatic exchange of information (AEoI).

Baca Juga: Performa Penerimaan Kuartal I/2019 Menguatkan Risiko Shortfall

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Agar Tidak Jadi Beban

Insentif super deduction tax menjadi instrumen pemerintah untuk menjawab tantangan perkembangan dunia industri. Perkembangan digital, misalnya, telah menuntut upaya peningkatan kualitas pekerja dan kemunculan berbagai inovasi.

“Pendidikan dan pelatihan vokasi sangat erat hubungannya dengan dunia usaha dan industri. Pemerintah menyiapkan insentif agar tidak menjadi beban,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Baca Juga: DJP Pertegas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Asuransi Jiwa
  • Sinkronisasi Data

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan data aset keuangan Rp1.300 triliun itu akan dipilah oleh Ditjen Pajak untuk mendapatkan informasi yang tepat. Artinya, ada konsistensi antara data aset keuangan tersebut dengan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tax amnesty.

“Kami sinkronisasi dan membersihkan data untuk mendapatkan angka yang reliable,” katanya.

  • Sinyal agar Tidak Kehilangan Momentum

Beberapa pihak menilai aata aset keuangan yang didapatkan oleh pemerintah dari implementasi AEoI seharusnya memang segara digunakan. Otoritas harus memberikan sinyal yang kuat dan tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh agar tidak kehilangan momentum.

Baca Juga: Ini 36 Kompetensi Keahlian yang Rencananya Dapat Insentif Pajak

Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan terus menekan peredaran rokok ilegal sebagai bagian dari upaya pengamanan target penerimaan cukai tahun ini. Apalagi, tidak ada kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun fiskal 2019. Tahun lalu, peredaran rokok ilegal mencapai 7%, turun dari tahun sebelumnya 10,9%.

“Tahun ini targetnya ditekan lagi menjadi 3%,” tuturnya.

Baca Juga: Kajian Jalan Terus, Pemerintah Enggan Terburu-buru Pangkas PPh Badan
  • BI Fokus Atasi CAD

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Dosis kebijakan moneter ini dinilai masih cukup dan konsisten untuk mengatasi masalah defisit neraca transaksi berjalan (current account defisit/CAD). (kaw)

“Tanpa dukungan dunia usaha dan industri, pendidikan dan pelatihan vokasi ini tidak akan optimal. Mudah-mudahan insentif ini perhitungannya selesai dalam 1—2 bulan ini,” tutur Darmin.

Baca Juga: Kuartal I/2019, Restitusi Paling Besar di Sektor Ini

Seperti diketahui, pemerintah berencana memberikan pengurang penghasilan bruto (super deduction) hingga 200% untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development /R&D) dan 100% untuk kegiatan vokasi.

Awalnya pemerintah menargetkan penerbitan insentif ini pada akhir tahun lalu. Namun, belum lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kemungkinan rilis insentif dilakukan pada Maret 2019 karena tinggal menunggu harmonisasi. Saat ini, pernyataan Darmin menunjukkan bahwa insentif akan dikeluarkan setelah Pemilu selesai.

Selain itu, beberapa media nasional masih menyoroti aset keuangan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri senilai Rp1.300 triliun. Data tersebut didapatkan dari implementasi automatic exchange of information (AEoI).

Baca Juga: Performa Penerimaan Kuartal I/2019 Menguatkan Risiko Shortfall

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Agar Tidak Jadi Beban

Insentif super deduction tax menjadi instrumen pemerintah untuk menjawab tantangan perkembangan dunia industri. Perkembangan digital, misalnya, telah menuntut upaya peningkatan kualitas pekerja dan kemunculan berbagai inovasi.

“Pendidikan dan pelatihan vokasi sangat erat hubungannya dengan dunia usaha dan industri. Pemerintah menyiapkan insentif agar tidak menjadi beban,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Baca Juga: DJP Pertegas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Asuransi Jiwa
  • Sinkronisasi Data

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan data aset keuangan Rp1.300 triliun itu akan dipilah oleh Ditjen Pajak untuk mendapatkan informasi yang tepat. Artinya, ada konsistensi antara data aset keuangan tersebut dengan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tax amnesty.

“Kami sinkronisasi dan membersihkan data untuk mendapatkan angka yang reliable,” katanya.

  • Sinyal agar Tidak Kehilangan Momentum

Beberapa pihak menilai aata aset keuangan yang didapatkan oleh pemerintah dari implementasi AEoI seharusnya memang segara digunakan. Otoritas harus memberikan sinyal yang kuat dan tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh agar tidak kehilangan momentum.

Baca Juga: Ini 36 Kompetensi Keahlian yang Rencananya Dapat Insentif Pajak

Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan terus menekan peredaran rokok ilegal sebagai bagian dari upaya pengamanan target penerimaan cukai tahun ini. Apalagi, tidak ada kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun fiskal 2019. Tahun lalu, peredaran rokok ilegal mencapai 7%, turun dari tahun sebelumnya 10,9%.

“Tahun ini targetnya ditekan lagi menjadi 3%,” tuturnya.

Baca Juga: Kajian Jalan Terus, Pemerintah Enggan Terburu-buru Pangkas PPh Badan
  • BI Fokus Atasi CAD

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Dosis kebijakan moneter ini dinilai masih cukup dan konsisten untuk mengatasi masalah defisit neraca transaksi berjalan (current account defisit/CAD). (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, R&D, vokasi, super deduction tax
artikel terkait
Rabu, 24 April 2019 | 18:13 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Rabu, 24 April 2019 | 18:03 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Rabu, 24 April 2019 | 17:47 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 24 April 2019 | 17:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 18 September 2018 | 10:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Mei 2018 | 10:18 WIB
KEAMANAN DATA PAJAK
Senin, 27 November 2017 | 16:13 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN