Berita
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Jum'at, 27 November 2020 | 10:08 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 26 November 2020 | 16:55 WIB
STIE PUTRA BANGSA
Kamis, 26 November 2020 | 10:47 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Reportase
Glosarium

Ini Saran Praktisi Soal Dokumen Transfer Pricing Saat Pandemi Covid-19

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Saran Praktisi Soal Dokumen Transfer Pricing Saat Pandemi Covid-19

Senior Partner DDTC Danny Septriadi saat memberikan paparan dalam acara Ikatan Akuntan Indonesia bertajuk 'Current Update of Transfer Pricing Development and Dispute Settlement'yang digelar secara virtual pada Rabu (7/10/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak (WP) badan yang rutin melakukan transaksi lintas yurisdiksi disarankan melakukan beberapa penyesuaian dalam menghadapi tantangan akibat pandemi Covid-19.

Senior Partner DDTC Danny Septriadi menjelaskan dampak pandemi Covid-19 memengaruhi sisi fiskus dan wajib pajak. Oleh karena itu, WP harus mengantisipasi agar mampu bertahan selama masa pandemi, salah satunya dengan cara meminimalisir potensi sengketa dengan otoritas.

"Setidaknya terdapat empat poin yang harus diperhatikan terkait dengan transfer pricing," katanya dalam acara IAI 'Current Update of Transfer Pricing Development and Dispute Settlement' yang digelar secara virtual, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Proyek yang Dapat Insentif Pajak Daerah Bakal Selektif

Pertama, saat menentukan kriteria pencarian perusahaan pembanding dari database saat menyusun TP Documentation 2020 harus menyesuaikan dengan realita kegiatan usaha di masa pandemi, seperti perusahaan yang mengalami kerugian atau perusahaan yang mengalami penurunan tajam penjualan. Simak, Pandemi COVID-19 dan Transfer Pricing.

Faktor kedua adalah mempertimbangkan periode analisis. Saat pencarian perusahaan pembanding dapat menggunakan laporan keuangan perusahaan publik yang publikasi laporan keuangannya tersedia lebih awal dari database.

“Dapat juga menggunakan laporan keuangan perusahaan pembanding tahun 2008 saat kondisi resesi, meski kondisi resesi tahun 2008 berbeda dengan resesi tahun 2020 yang terjadi akibat pandemi,” ujar Danny.

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan PMK Soal Insentif Pajak untuk Impor Vaksin

Faktor ketiga, lanjutnya, adalah dengan mempertimbangkan analisis regresi dalam melakukan analisis kesebandingan untuk penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm’s Length Principle/ALP). Simak, Lagi, 2 Pakar DDTC Berkontribusi dalam Buku Transfer Pricing 24 Negara.

“Caranya dengan memperluas periode analisis dalam TP doc dengan ikut mempertimbangkan data kinerja bisnis sebelum pandemi Covid-19 datang dibandingkan dengan penurunan kinerja atau penjualan saat pandemi di tahun 2020," tuturnya.

Faktor keempat adalah opsi untuk melakukan relaksasi khusus bagi pelaku usaha terdampak pandemi dalam mengajukan kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement/ APA). Pada aspek ini otoritas sudah melakukan perubahan kebijakan untuk merespons dampak Covid-19 dengan merilis Peraturan Dirjen Pajak No. PER-17/PJ/2020. Simak, Dirjen Pajak Terbitkan Peraturan Baru Soal APA. (rig)

Baca Juga: Kemenkeu: Klaster Perpajakan Bakal Tekan Biaya Ekonomi di Daerah

Topik : insentif pajak, pandemi corona, transfer pricing, ikatan akuntan indonesia IAI, kebijakan pajak, nas
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 26 November 2020 | 10:15 WIB
KOTA PAREPARE
Kamis, 26 November 2020 | 09:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 26 November 2020 | 09:21 WIB
RUMANIA
Rabu, 25 November 2020 | 17:18 WIB
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
berita pilihan
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 27 November 2020 | 13:30 WIB
PMK 188/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 13:05 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:15 WIB
PERPRES 109/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 11:30 WIB
KOTA MALANG