Berita
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:30 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:18 WIB
HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
Kamis, 03 Desember 2020 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 03 Desember 2020 | 09:07 WIB
JEPANG
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Ini Risiko dan Tantangan Pengumpulan Penerimaan Pajak 2021

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Risiko dan Tantangan Pengumpulan Penerimaan Pajak 2021

Plt Kepala Pusat Pendapatan Negara BKF Pande Putu Oka Kusumawardhani saat memberikan paparan dalam webinar bertajuk 2021: The Future of Taxation Policy in Pandemic Recovery Era, Rabu (21/10/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menyatakan upaya pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak tahun depan diperkirakan tidak mudah lantaran terdapat sejumlah risiko dan tantangan yang akan dihadapi.

Plt Kepala Pusat Pendapatan Negara BKF Pande Putu Oka Kusumawardhani mengatakan masih banyak tantangan dan risiko dalam mengumpulkan penerimaan pajak 2021 di antaranya dampak pandemi Covid-19 yang masih berlanjut.

"Faktor risiko penerimaan pajak tahun depan karena ekonomi belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi pada 2021," katanya dalam webinar bertajuk 2021: The Future of Taxation Policy in Pandemic Recovery Era, Rabu (21/10/2020).

Baca Juga: Gubernur: Potensi Besar tapi Kepatuhan Pajak Semrawut

Risiko lainnya, lanjut Putu, rendahnya harga komoditas yang akan memengaruhi kinerja penerimaan pajak. Kemudian, setoran pajak dari perusahaan juga diproyeksikan belum pulih dan kembali normal pada saat sebelum pandemi Covid-19.

Menurutnya, sebagian besar pelaku bisnis di Indonesia pada tahun depan masih berupaya untuk memulihkan kegiatan usaha. Dengan demikian, risiko pada penerimaan PPh badan masih akan terjadi pada tahun depan.

Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang belum pulih juga menjadi risiko. Alhasil, kondisi tersebut akan membuat upaya Ditjen Pajak dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi belum akan optimal pada tahun depan.

Baca Juga: Singgung Soal Integritas, Ini Instruksi Dirjen Pajak untuk Pegawai DJP

"Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi seperti perluasan basis pajak belum akan mencapai titik optimal pascapandemi Covid-19," ujar Putu.

Sementara itu, tantangan yang akan dihadapi otoritas pajak dalam mengamankan penerimaan pajak 2021 antara lain adanya perubahan dalam struktur ekonomi dengan banyak bisnis beralih kepada sistem elektronik.

Selain itu, BKF juga melihat kebutuhan untuk melanjutkan kebijakan insentif pajak bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan SDM masih tetap besar.

Baca Juga: APBN 2021, Sri Mulyani: Kami Akan Membelanjakan Rp2.750 Triliun

"Kami juga melihat perlunya menjawab tantangan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan terus memperluas basis pajak dengan terus melakukan improvisasi kebijakan di tengah risiko dan tantangan yang akan dihadapi tahun depan," tutur Putu.

Untuk diketahui, penerimaan perpajakan 2021 ditargetkan Rp1.444,5 triliun, turun 2,5% dari rencana awal Rp1.481,9 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kini ditargetkan Rp298,2 triliun, naik 1,6% dari sebelumnya Rp293,5 triliun.

Target penerimaan pajak 2021 dipatok Rp1.229,6 triliun, turun 3,05% dari rencana sebelumnya sebesar Rp1.268,4 triliun. Sementara itu, target penerimaan kepabeanan dan cukai justru naik 0,74%, dari semula Rp205,7 triliun menjadi Rp213,4 triliun. (rig)

Baca Juga: Tarik Profesional Asing, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Diturunkan

Topik : kebijakan pajak, badan kebijakan fiskal BKF, kementerian keuangan, proyeksi penerimaan pajak 2021, n
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Rabu, 21 Oktober 2020 | 20:31 WIB
Pemerintah perlu peka terhadap potensi sumber penerimaan pajak yang masih belum tersentuh di Indonesia dan memberikan payung hukum yang jelas untuk setiap kebijakan yang ditentukan.
1
artikel terkait
Rabu, 02 Desember 2020 | 13:18 WIB
PMK 183/2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 11:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 02 Desember 2020 | 11:19 WIB
BEA CUKAI
Rabu, 02 Desember 2020 | 11:15 WIB
PROVINSI SUMATERA SELATAN
berita pilihan
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:30 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:18 WIB
HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
Kamis, 03 Desember 2020 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 03 Desember 2020 | 09:07 WIB
JEPANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:59 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:12 WIB
PMK 184/2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:01 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI