Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Rencana Penurunan Sanksi Administrasi

5
5

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. 

JAKARTA, DDTCNews – RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Peningkatan Perekonomian masuk menjadi agenda prioritas otoritas fiskal. Peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek yang ingin dibidik.

Dirjen Robert Pakpahan mengatakan pengaturan ulang sanksi administrasi dilakukan untuk mendorong kapatuhan sukarela wajib pajak. Besaran sanksi dijanjikan lebih kecil dari aturan yang berlaku saat ini.

“Mengenai denda untuk sanksi bunga itu sekarang kita perbaiki dan supaya lebih fair penghitungannya,” katanya di Kantor Pusat DJP, Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: Soal Tingkat Penyelesaian Permintaan MAP & APA, Ini Kata DJP

Robert menuturkan terdapat empat skema dalam menghitung denda administrasi. Keempat skema tersebut disesuaikan dengan seberapa besar 'dosa' wajib pajak kepada otoritas.

Skema penghitungan pertama berlaku untuk sanksi bunga atas kurang bayar karena pembetulan SPT tahunan dan SPT masa yang dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak. Untuk kesalahan ini, DJP akan menghitung sanksi dengan rumus suku bunga acuan ditambah 5% kemudian dibagi 12 bulan.

“Kita hitung kemungkinan suku bunga kita gunakan SBN, berapa, kira-kira 6% sehingga dengan kemungkinan sanksi per bulan 6%+5% bagi 12 jadi enggak sampai 1%. Sementara existing sanksi sekarang itu 2%. Itu kalau secara voluntary membetulkan SPT," Jelasnya.

Baca Juga: Minimalkan Sengketa Transfer Pricing, WP Perlu Lihat 2 Pendekatan Ini

Skema penghitungan kedua untuk sanksi bunga kurang bayar yang ditemukan oleh otoritas melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP). Untuk 'dosa' level dua ini, perhitungannya menggunakan rumus suku bunga acuan ditambah 10% kemudian dibagi 12.

“Sanksi ini masih lebih rendah dari aturan yang berlaku saat ini yang sebesar 2%. Jadi kan rata-rata sanksi bunga per bulan itu 1% bahkan kurang dari 1%,” paparnya.

Pengaturan sanksi ketiga adalah untuk PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu. Aturan yang berlaku saat ini sanksi dikenakan sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.

Baca Juga: RUU Penurunan Tarif PPh Badan Disetujui Parlemen

Melaui RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, sanksi diubah menjadi 1% dari dasar pengenaan pajak. Besaran sanksi berlaku serupa, yaitu 1%, untuk skema keempat. Skema keempat adalah pengusaha yang tidak lapor usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP.

“Jadi perhitungannya cost of money sehingga lebih cepat hitung sanksinya,” imbuh Robert. (kaw)

Baca Juga: Antisipasi Efek Risiko Resesi Negara Lain, Ini 3 Strategi Sri Mulyani

“Mengenai denda untuk sanksi bunga itu sekarang kita perbaiki dan supaya lebih fair penghitungannya,” katanya di Kantor Pusat DJP, Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: Soal Tingkat Penyelesaian Permintaan MAP & APA, Ini Kata DJP

Robert menuturkan terdapat empat skema dalam menghitung denda administrasi. Keempat skema tersebut disesuaikan dengan seberapa besar 'dosa' wajib pajak kepada otoritas.

Skema penghitungan pertama berlaku untuk sanksi bunga atas kurang bayar karena pembetulan SPT tahunan dan SPT masa yang dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak. Untuk kesalahan ini, DJP akan menghitung sanksi dengan rumus suku bunga acuan ditambah 5% kemudian dibagi 12 bulan.

“Kita hitung kemungkinan suku bunga kita gunakan SBN, berapa, kira-kira 6% sehingga dengan kemungkinan sanksi per bulan 6%+5% bagi 12 jadi enggak sampai 1%. Sementara existing sanksi sekarang itu 2%. Itu kalau secara voluntary membetulkan SPT," Jelasnya.

Baca Juga: Minimalkan Sengketa Transfer Pricing, WP Perlu Lihat 2 Pendekatan Ini

Skema penghitungan kedua untuk sanksi bunga kurang bayar yang ditemukan oleh otoritas melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP). Untuk 'dosa' level dua ini, perhitungannya menggunakan rumus suku bunga acuan ditambah 10% kemudian dibagi 12.

“Sanksi ini masih lebih rendah dari aturan yang berlaku saat ini yang sebesar 2%. Jadi kan rata-rata sanksi bunga per bulan itu 1% bahkan kurang dari 1%,” paparnya.

Pengaturan sanksi ketiga adalah untuk PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu. Aturan yang berlaku saat ini sanksi dikenakan sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.

Baca Juga: RUU Penurunan Tarif PPh Badan Disetujui Parlemen

Melaui RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, sanksi diubah menjadi 1% dari dasar pengenaan pajak. Besaran sanksi berlaku serupa, yaitu 1%, untuk skema keempat. Skema keempat adalah pengusaha yang tidak lapor usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP.

“Jadi perhitungannya cost of money sehingga lebih cepat hitung sanksinya,” imbuh Robert. (kaw)

Baca Juga: Antisipasi Efek Risiko Resesi Negara Lain, Ini 3 Strategi Sri Mulyani
Topik : sanksi, pemeriksaan, reformasi perpajakan, UU KUP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI