Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Rencana Penurunan Sanksi Administrasi

5
5

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. 

JAKARTA, DDTCNews – RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Peningkatan Perekonomian masuk menjadi agenda prioritas otoritas fiskal. Peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek yang ingin dibidik.

Dirjen Robert Pakpahan mengatakan pengaturan ulang sanksi administrasi dilakukan untuk mendorong kapatuhan sukarela wajib pajak. Besaran sanksi dijanjikan lebih kecil dari aturan yang berlaku saat ini.

“Mengenai denda untuk sanksi bunga itu sekarang kita perbaiki dan supaya lebih fair penghitungannya,” katanya di Kantor Pusat DJP, Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: Reformasi Perpajakan Berlangsung, Tax Ratio Masih Fluktuatif

Robert menuturkan terdapat empat skema dalam menghitung denda administrasi. Keempat skema tersebut disesuaikan dengan seberapa besar 'dosa' wajib pajak kepada otoritas.

Skema penghitungan pertama berlaku untuk sanksi bunga atas kurang bayar karena pembetulan SPT tahunan dan SPT masa yang dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak. Untuk kesalahan ini, DJP akan menghitung sanksi dengan rumus suku bunga acuan ditambah 5% kemudian dibagi 12 bulan.

“Kita hitung kemungkinan suku bunga kita gunakan SBN, berapa, kira-kira 6% sehingga dengan kemungkinan sanksi per bulan 6%+5% bagi 12 jadi enggak sampai 1%. Sementara existing sanksi sekarang itu 2%. Itu kalau secara voluntary membetulkan SPT," Jelasnya.

Baca Juga: Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Belum Optimal

Skema penghitungan kedua untuk sanksi bunga kurang bayar yang ditemukan oleh otoritas melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP). Untuk 'dosa' level dua ini, perhitungannya menggunakan rumus suku bunga acuan ditambah 10% kemudian dibagi 12.

“Sanksi ini masih lebih rendah dari aturan yang berlaku saat ini yang sebesar 2%. Jadi kan rata-rata sanksi bunga per bulan itu 1% bahkan kurang dari 1%,” paparnya.

Pengaturan sanksi ketiga adalah untuk PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu. Aturan yang berlaku saat ini sanksi dikenakan sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.

Baca Juga: Indonesia & San Marino Mulai Bertukar Informasi untuk Perpajakan

Melaui RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, sanksi diubah menjadi 1% dari dasar pengenaan pajak. Besaran sanksi berlaku serupa, yaitu 1%, untuk skema keempat. Skema keempat adalah pengusaha yang tidak lapor usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP.

“Jadi perhitungannya cost of money sehingga lebih cepat hitung sanksinya,” imbuh Robert. (kaw)

Baca Juga: Deteksi Penghindaran Pajak, Pemerintah Berencana Telusuri Medsos

“Mengenai denda untuk sanksi bunga itu sekarang kita perbaiki dan supaya lebih fair penghitungannya,” katanya di Kantor Pusat DJP, Kamis (5/9/2019).

Baca Juga: Reformasi Perpajakan Berlangsung, Tax Ratio Masih Fluktuatif

Robert menuturkan terdapat empat skema dalam menghitung denda administrasi. Keempat skema tersebut disesuaikan dengan seberapa besar 'dosa' wajib pajak kepada otoritas.

Skema penghitungan pertama berlaku untuk sanksi bunga atas kurang bayar karena pembetulan SPT tahunan dan SPT masa yang dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak. Untuk kesalahan ini, DJP akan menghitung sanksi dengan rumus suku bunga acuan ditambah 5% kemudian dibagi 12 bulan.

“Kita hitung kemungkinan suku bunga kita gunakan SBN, berapa, kira-kira 6% sehingga dengan kemungkinan sanksi per bulan 6%+5% bagi 12 jadi enggak sampai 1%. Sementara existing sanksi sekarang itu 2%. Itu kalau secara voluntary membetulkan SPT," Jelasnya.

Baca Juga: Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Belum Optimal

Skema penghitungan kedua untuk sanksi bunga kurang bayar yang ditemukan oleh otoritas melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP). Untuk 'dosa' level dua ini, perhitungannya menggunakan rumus suku bunga acuan ditambah 10% kemudian dibagi 12.

“Sanksi ini masih lebih rendah dari aturan yang berlaku saat ini yang sebesar 2%. Jadi kan rata-rata sanksi bunga per bulan itu 1% bahkan kurang dari 1%,” paparnya.

Pengaturan sanksi ketiga adalah untuk PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu. Aturan yang berlaku saat ini sanksi dikenakan sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.

Baca Juga: Indonesia & San Marino Mulai Bertukar Informasi untuk Perpajakan

Melaui RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, sanksi diubah menjadi 1% dari dasar pengenaan pajak. Besaran sanksi berlaku serupa, yaitu 1%, untuk skema keempat. Skema keempat adalah pengusaha yang tidak lapor usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP.

“Jadi perhitungannya cost of money sehingga lebih cepat hitung sanksinya,” imbuh Robert. (kaw)

Baca Juga: Deteksi Penghindaran Pajak, Pemerintah Berencana Telusuri Medsos
Topik : sanksi, pemeriksaan, reformasi perpajakan, UU KUP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM