Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Manager Transfer Pricing Services DDTC Veronica Kusumawardani. 

JAKARTA, DDTCNews – Saling kooperatif dan suportif antara wajib pajak dan otoritas pajak menjadi kunci penting dalam pelaksanaan pemeriksaan transfer pricing.

Manager Transfer Pricing Services DDTC Veronica Kusumawardani mengatakan sikap saling kooperatif dan suportif tersebut diperlukan ketika menjelaskan berbagai informasi yang diperlukan saat pemeriksaan.

"Ketika otoritas pajak mempertanyakan soal kerugian, penurunan omset, dan lainya maka pertanyaan itu harus dijawab secara komprehensif sehingga otoritas memahami kerugian itu bukan semata-mata transaksi dengan afiliasi,” katanya, Jumat (30/7/2021).

Baca Juga: Baru Terbit! OECD Perbarui Panduan Transfer Pricing

Dalam webinar bertajuk Handling Transfer Pricing Audit in the Midst of Pandemic, Veronica menilai sikap saling kooperatif dan suportif juga diperlukan untuk menjelaskan proses bisnis dan pembukuan, metode pemeriksaan, dan menghindari sengketa.

Dia juga mencontohkan data-data pada transaksi jasa yang perlu disiapkan untuk kebutuhan pemeriksaan, seperti kapasitas penyedia jasa, proses negosiasi dan kontrak, output dari pemberian jasa, basis biaya, dan dokumen penentuan harga transfer.

Tak hanya itu, sambungnya, data-data yang menunjukkan bahwa jasa yang disediakan oleh wajib pajak tersebut sangat dibutuhkan dan bermanfaat, juga bisa untuk turut disiapkan.

Baca Juga: Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Dalam kesempatan tersebut, Veronica menjabarkan dua sarana yang dapat dipakai untuk menghadapi sengketa terkait dengan koreksi transfer pricing akibat perbedaan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm’s length principle (ALP) yaitu melalui advance pricing agreement (APA) dan mutual agreement procedure (MAP).

APA merupakan perjanjian tertulis antara dirjen pajak dengan wajib pajak atau dengan otoritas pajak pemerintah mitra P3B yang melibatkan wajib pajak untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka.

Sementara itu, MAP merupakan prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. MAP juga dapat bermanfaat untuk menghindari pajak berganda.

Baca Juga: Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

“APA biasanya dilakukan sebelum adanya sengketa. Sementara itu, MAP merupakan penyelesaian prosedur adminsitratif untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B,” sebut Veronica.

Sebagai informasi, webinar yang digelar DDTC Academy ini merupakan salah satu seri dari DDTC Tax Audit & Tax Dispute Webinar Series. Acara ini digelar bersamaan dengan momentum HUT ke-14 DDTC. Ada 2 seri webinar lain yang akan diselenggarakan. Simak infonya di sini.

Baca Juga: Perluas Advanced Pricing Agreement, Otoritas Ajak Wajib Pajak Diskusi
Topik : ddtc tax audit, DDTC Academy, transfer pricing, pemeriksaan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 04 Januari 2022 | 17:57 WIB
KP2KP MALINAU

Datangi Pelaku UMKM, Petugas Pajak Ingatkan Lapor SPT Tahunan

Selasa, 04 Januari 2022 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dua Negara Ini Mulai Periksa Akun yang Bocor di Pandora Papers

Selasa, 04 Januari 2022 | 14:47 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Simak Video: PPS Telah Dimulai dan Penerimaan Pajak Penuhi Target 100%

Minggu, 02 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Wewenang Penyidik Pajak dalam UU HPP

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi