Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ini Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi Versi Wapres

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi Versi Wapres

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. (foto: www.menpan.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut kunci keberhasilan program reformasi birokrasi berasal dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas. Kedua faktor tersebut menjadi formula yang tidak terpisahkan.

Ma'ruf Amin menyatakan aspek kompetensi dan integritas harus berjalan beriringan untuk mencapai tujuan dalam reformasi birokrasi. SDM yang unggul tidak akan cukup untuk mencegah korupsi. Oleh karena itu, perlu dibarengi dengan integritas yang kuat.

"Setiap ASN harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk menghindari ancaman dan tekanan," katanya dalam acara penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (21/12/2020).

Baca Juga: Wapres Sebut Sektor Ini Jadi Tumpuan Pemulihan Ekonomi

Ma'ruf Amin menegaskan apresiasi pemerintah berupa predikat zona integritas merupakan langkah awal untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Dia optimistis program Zona Integritas yang berhasil akan meningkatkan kepercayaan publik pada semua level pelayanan pemerintah dari pusat sampai daerah.

Dia mengharapkan semua kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, percepatan perbaikan perlu dilakukan sebagai respons pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terkait dengan pelayanan birokrasi yang antikorupsi dan prima.

"Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar melakukan akselerasi untuk menaikkan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan serta melakukan inovasi terbaik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis," ungkapnya.

Baca Juga: Buka SPT, Pajak yang Dibayar Wapres AS Lebih Tinggi Ketimbang Biden

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB Jufri Rahman mengatakan usulan pelayanan publik yang dinilai untuk program Zona Integritas mengalami kenaikan dari tahun lalu. Pada tahun ini terdapat 3.691 unit kerja yang diusulkan, naik dari data 2018 sebanyak 2.246 unit kerja.

Adapun usulan unit kerja yang masuk dalam program Zona Integritas dievaluasi oleh tim penilai yang berasal dari 70 K/L, 20 pemprov, dan 161 pemda kabupaten/kota. Hasilnya, menetapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebanyak 681 unit kerja pelayanan dan 82 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Untuk predikat WBBM pada pelayanan perpajakan diraih oleh 11 unit kerja di bawah Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai (DJBC). Untuk unit vertikal DJP yang meraih predikat WBBM adalah KPP Madya Denpasar, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Tangerang, KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, KPP Pratama Malang Utara, dan KPP Wajib Pajak Besar Empat.

Baca Juga: Soal DAK Fisik, Ini Catatan Wapres Ma'ruf Amin

Sementara untuk unit kerja vertikal DJBC yang meraih predikat WBBM adalah KPPBC Tipe Madya Cukai (TMC) Kudus, KPPBC Tipe Madya Pabean (TMP) A Bandung, KPPBC TMP C Banyuwangi, KPPBC TMP C Cilacap, dan KPPBC TMP Ngurah Rai. (kaw)

Topik : reformasi birokrasi, wapres, Ma'ruf Amin

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku