Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Hasil Rapat Pleno FTA OECD di Chili

1
1

Suasana pembukaan Rapat Pleno ke-12 FTA OECD di Santiago, Chili. (foto: Twitter OECD)

JAKARTA, DDTCNews – Anggota Forum on Tax Administration (FTA) menyepakati adanya upaya kolektif untuk menciptakan kepastian pajak. Selain itu, mereka juga mendukung adanya transformasi digital dalam sistem administrasi pajak.

Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Pleno ke-12 FTA OECD di Santiago, Chili pada Selasa—Kamis (26—28/3/2019). Rapat pleno kali ini diikuti sekitar 140 delegasi, termasuk di dalamnya adalah representatif pelaku bisnis dan organisasi internasional.

Hans Christian Holte, Ketua FTA sekaligus Kepala Administrasi Pajak Norwegia mengatakan pertemuan pleno di Chili tersebut menunjukkan tekad bersama untuk mengembangkan program kerja yang ambisius dan strategis.

Baca Juga: Wamenkeu: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Mutlak Dilakukan

“Untuk meningkatkan administrasi pajak global, meningkatkan kepastian pajak, menguatkan kerja sama internasional, dan memimpin penyediaan layanan pembayar pajak yang lebih baik,” ujarnya, seperti dikutip dari keterangan resmi yang ada dalam laman resmi OECD, Jumat (29/3/2019).

Anggota FTA, sambungnya, menyetujui beberapa hal. Pertama, peningkatan upaya untuk memberi kepastian pajak. Langkah ini termasuk melalui 17 anggota FTA yang berpartisipasi dalam fase kedua uji coba pada International Compliance Assurance Programme (ICAP) dengan pertimbangan lebih aktif.

Kedua, dukungan terhadap pembuat kebijakan dalam mengembangkan persyaratan pelaporan standar baru untuk memfasilitasi pertukaran informasi internasional. Pertukaran informasi ini terkait penjualan barang dan jasa melalui sharing economy dan gig economy.

Baca Juga: Proposal Pajak Ekonomi Digital Bakal Redam Lomba Penurunan Tarif

Ketiga, peningkatan kerja sama tentang efektivitas penggunaan sejumlah besar informasi rekening warga di luar negeri yang saat ini dipertukarkan berdasarkan Common Reporting Standard (CRS) OECD/G20.

Keempat, penetapan secara konkret dan praktis tentang visi digital untuk administrasi pajak 2030. Ini berkaitan erat dengan langkah untuk membantu pengurangan beban kepatuhan bagi perusahaan kecil dan menengah melalui penggunaan teknologi baru.

Kepala Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD Pascal Saint-Amans mengatakan ada agenda internasional yang sangat besar untuk memastikan perpajakan yang adil dan efektif bagi perusahaan multinasional dan individu yang beroperasi lintas batas.

Baca Juga: Soal Aksi Sepihak Pajak Ekonomi Digital, Ini Kata Robert Pakpahan

“Sambil memberikan kepastian pajak yang ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan dan investasi. Administrasi pajak berada di jantung ini,” kata Pascal.

Rapat pleno ke-12 FTA OECD ini, sambungnya, telah menunjukkan tekad untuk mengambil tindakan nyata dalam mendukung agenda internasional dan memenuhi harapan publik yang tinggi. Seperti diketahui, forum ini memiliki 53 anggota yang mencakup semua negara anggota G20 dan OECD serta beberapa negara non-OCED terpilih. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Bertekad Kejar Pajak Perusahaan Digital

Hans Christian Holte, Ketua FTA sekaligus Kepala Administrasi Pajak Norwegia mengatakan pertemuan pleno di Chili tersebut menunjukkan tekad bersama untuk mengembangkan program kerja yang ambisius dan strategis.

Baca Juga: Wamenkeu: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Mutlak Dilakukan

“Untuk meningkatkan administrasi pajak global, meningkatkan kepastian pajak, menguatkan kerja sama internasional, dan memimpin penyediaan layanan pembayar pajak yang lebih baik,” ujarnya, seperti dikutip dari keterangan resmi yang ada dalam laman resmi OECD, Jumat (29/3/2019).

Anggota FTA, sambungnya, menyetujui beberapa hal. Pertama, peningkatan upaya untuk memberi kepastian pajak. Langkah ini termasuk melalui 17 anggota FTA yang berpartisipasi dalam fase kedua uji coba pada International Compliance Assurance Programme (ICAP) dengan pertimbangan lebih aktif.

Kedua, dukungan terhadap pembuat kebijakan dalam mengembangkan persyaratan pelaporan standar baru untuk memfasilitasi pertukaran informasi internasional. Pertukaran informasi ini terkait penjualan barang dan jasa melalui sharing economy dan gig economy.

Baca Juga: Proposal Pajak Ekonomi Digital Bakal Redam Lomba Penurunan Tarif

Ketiga, peningkatan kerja sama tentang efektivitas penggunaan sejumlah besar informasi rekening warga di luar negeri yang saat ini dipertukarkan berdasarkan Common Reporting Standard (CRS) OECD/G20.

Keempat, penetapan secara konkret dan praktis tentang visi digital untuk administrasi pajak 2030. Ini berkaitan erat dengan langkah untuk membantu pengurangan beban kepatuhan bagi perusahaan kecil dan menengah melalui penggunaan teknologi baru.

Kepala Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD Pascal Saint-Amans mengatakan ada agenda internasional yang sangat besar untuk memastikan perpajakan yang adil dan efektif bagi perusahaan multinasional dan individu yang beroperasi lintas batas.

Baca Juga: Soal Aksi Sepihak Pajak Ekonomi Digital, Ini Kata Robert Pakpahan

“Sambil memberikan kepastian pajak yang ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan dan investasi. Administrasi pajak berada di jantung ini,” kata Pascal.

Rapat pleno ke-12 FTA OECD ini, sambungnya, telah menunjukkan tekad untuk mengambil tindakan nyata dalam mendukung agenda internasional dan memenuhi harapan publik yang tinggi. Seperti diketahui, forum ini memiliki 53 anggota yang mencakup semua negara anggota G20 dan OECD serta beberapa negara non-OCED terpilih. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Bertekad Kejar Pajak Perusahaan Digital
Topik : OECD, FTA, digitalisasi, BEPS, CRS, G20
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA