Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Ini 5 Masalah yang Dorong Pembaruan Sistem Administrasi Pajak Sekarang

A+
A-
5
A+
A-
5
Ini 5 Masalah yang Dorong Pembaruan Sistem Administrasi Pajak Sekarang

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat setidaknya terdapat 5 permasalahan yang membuat Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) perlu diperbarui dengan coretax administration system.

Wakil Manajer Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) DJP Eka Darmayanti mengatakan tantangan-tantangan signifikan atas SIDJP sudah disadari sejak 2017. Pertama, ada risiko kegagalan operasional karena SIDJP sempat drop secara nasional.

“Kalau dia drop di pusat maka mati semua. Ini risiko tinggi karena memengaruhi kemampuan kita mengumpulkan pajak," ujar Eka pada Learning Organization Knowledge Room yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), dikutip pada Minggu (16/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Kedua, DJP tidak bisa secara cepat mengimplementasikan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sistem seharusnya dapat segera menyesuaikan sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, sistem yang ada saat ini masih belum mendukung upaya tersebut.

Ketiga, sistem saat ini menimbulkan compliance cost atau biaya kepatuhan yang cukup tinggi bagi wajib pajak. "DJP tidak dapat membuatnya lebih mudah dan murah bagi wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajibannya," ujar Eka.

Keempat, DJP tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan informasi yang ada dan keahlian yang dimiliki akibat sistem sekarang. "Ini kalau ada informasi data, pengolahannya terkendala dengan kemampuan dari sistem dan kondisi data kita juga," imbuhnya.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Kelima, penerimaan pajak bisa terganggu bila sistem tidak dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja organisasi.

Seperti diketahui, coretax administration system telah dirancang pemerintah sejak 2018 dan ditargetkan mulai diimplementasikan pada Oktober 2023. Nantinya, sistem baru tersebut akan menggantikan SIDJP.

Dengan core tax administration system, akan ada 21 proses bisnis DJP yang dirancang ulang, yakni pendaftaran, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, pengelolaan SPT, pembayaran, data pihak ketiga, exchange of information (EOI), penagihan, dan taxpayer account management (TAM).

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

Kemudian, pemeriksaan, pemeriksaan bukper dan penyidikan, compliance risk management (CRM), business intelligence, intelijen, document management system, data quality management, keberatan dan banding, nonkeberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, serta knowledge management. (kaw)

Topik : coretax administration system, PSIAP, Ditjen Pajak, DJP, administrasi pajak, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut RI Miliki Reputasi yang Baik Karena Reformasi Pajak

Minggu, 15 Mei 2022 | 07:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Lupa! Faktur Pajak April Paling Lambat Diupload Hari Ini

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2