AUSTRALIA

Industri Pers Tuntut Pembagian Pendapatan Iklan Google Cs

Redaksi DDTCNews | Minggu, 17 Mei 2020 | 07:00 WIB
Industri Pers Tuntut Pembagian Pendapatan Iklan Google Cs

Ilustrasi Gedung Google. 

CANBERRA, DDTCNews—Industri pers menuntut perusahaan digital seperti Google dan Facebook untuk membagi sebagian pendapatan iklan yang didapatnya dari konsumen Australia.

CEO Nine Entertainment Peter Costello mengatakan perusahaan digital seperti Google dan Facebook setidaknya harus membayar AU$600 juta atau sekitar Rp5,7 triliun apabila mematuhi inisiatif pemerintah untuk berbagi pendapatan iklan yang diperoleh dari konten berita.

“Jika anda menerapkan aturan tersebut maka Google dan Facebook harus mengeluarkan AU$600 juta dari pemasukan iklan yang seharusnya didapatkan industri media,” katanya Jumat (15/5/2020).

Baca Juga:
Uni Emirat Arab Godok Insentif Pajak untuk Kegiatan Litbang

Desakan industri media kepada perusahaan digital tersebut juga didukung Komisi Persaingan Usaha Australia. Menurut komisi persaingan usaha, sebagian pendapatan iklan yang diterima perusahaan digital, ada yang berasal dari konten berita.

Bukan tanpa sebab, desakan industri pers tersebut muncul. Menurut Peter, pendapatan iklan atas konten berita yang diperoleh Google dihasilkan tanpa membayar biaya berlangganan kepada perusahaan pers yang memproduksi berita dan informasi.

Praktik bisnis tersebut dinilai tidak mendukung keberlangsungan perusahaan pers. Apalagi, nilai pendapatan iklan yang diterima Google tersebut tidak kecil, atau sekitar 10% dari total pendapatan perusahaan digital dari iklan pada konten berita.

Baca Juga:
Mulai 2025! Biaya Olahraga di Negara Ini Bisa Jadi Pengurang Pajak

Bulan lalu, pemerintah Australia mendorong perusahaan digital seperti Google dan Facebook untuk sukarela membagi pendapatan iklan dengan perusahaan media. Namun, negosiasi itu lantaran Google dan Facebook tidak sepakat.

Kedua perusahaan menilai sudah mendukung perusahaan pers di Australia. Investasi bernilai jutaan dolar sudah digelontorkan untuk membantu industri pers Australia yang mengalami kesulitan dan menginginkan negosiasi ulang dengan otoritas.

“Saya pikir kebijakan pembagian itu tidak akan merusak profitabilitas mereka ketika harus membayar AU$600 juta untuk hak cipta di Australia," tutur Peter sebagaimana dilansir dari The Star.

Baca Juga:
Belanja Militer Ditambah, Israel Bakal Naikkan Tarif Pajak

Bila pemerintah berhasil menerapkan kebijakan pembagian pendapatan iklan antara korporasi digital dan perusahaan pers, maka Australia akan menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan tersebut.

Tak hanya itu, usulan pemerintah tersebut juga tidak hanya sekedar membagi pendapatan iklan, tetapi juga mencakup hitung-hitungan pembagian data, pemeringkatan dan tampilan konten berita.

Kalkulasi otoritas menyebutkan 17 juta orang Australia aktif menggunakan Facebook dengan rata-rata 30 menit setiap harinya. Sementara itu, sekitar 98% ponsel pintar di Australia menggunakan mesin pencari Google. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Selasa, 23 April 2024 | 10:41 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Pastikan Program Prabowo Masuk di Kerangka Kebijakan 2025

Selasa, 23 April 2024 | 09:45 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BKF Waspadai Dampak Kondisi Geopolitik terhadap Neraca Perdagangan RI