PEMILU 2024

'Ikuti' Anies-Prabowo, Ganjar Sepakat Bentuk Lembaga Penerimaan Negara

Muhamad Wildan | Senin, 11 Desember 2023 | 16:35 WIB
'Ikuti' Anies-Prabowo, Ganjar Sepakat Bentuk Lembaga Penerimaan Negara

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan pidato politiknya saat melakukan pertemuan dengan tim pemenangan daerah (TPD), caleg partai koalisi dan relawan di gedung Pencak Silat Stadion Aji Imbut, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/NZ

JAKARTA, DDTCNews - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkap perlunya lembaga khusus yang berwenang mengelola penerimaan negara baik pajak maupun selain pajak.

Ganjar mengatakan lembaga tersebut akan berada di bawah presiden langsung. Lembaga ini diperlukan untuk meningkatkan tax ratio.

"Rasanya urusan penerimaan negara pajak dan bukan pajak itu tidak lagi diurusi oleh dirjen, itu diurusi oleh lembaga di bawah presiden langsung," ujar Ganjar dalam Dialog Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Senin (11/12/2023).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Arahan Jokowi Soal Transisi ke Pemerintahan Baru

Selain membentuk lembaga khusus yang mengelola penerimaan negara, Ganjar mengatakan otoritas pajak juga perlu melakukan ekstensifikasi. Dengan ekstensifikasi, tax ratio dapat ditingkatkan lewat penambahan jumlah wajib pajak.

Dengan penambahan jumlah wajib pajak, beban pajak nantinya tidak melulu dibebankan kepada pelaku usaha yang selama ini sudah patuh.

"Ketakutan pengusaha ya disembelih karena menjadi objek, dan ditembaki berkali-kali. Maka kalau kita bicara optimalisasi, berapa yang punya NPWP, berapa yang bayar, dan berapa yang melaporkan SPT?" ujar Ganjar.

Baca Juga:
KPU Catat 1.223 TPS Salah Input Rekapitulasi Data Pilpres di Sirekap

Setelah melakukan ekstensifikasi, peningkatan tax ratio juga perlu dilakukan lewat simplifikasi pemenuhan kewajiban pajak lewat digitalisasi. Bila pembayaran dan pelaporan pajak dibuat sederhana, wajib pajak akan lebih terdorong untuk menunaikan kewajiban pajaknya.

"Pajak ruwet. Coba dibikin pajak simpel, pasti orang akan mau. Apa [kuncinya]? Digitalisasi," ujar Ganjar.

Perlu diketahui, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud MD sesungguhnya tidak mencantumkan rencana untuk membentuk badan atau lembaga penerimaan khusus dalam dokumen visi dan misinya.

Baca Juga:
Jelang Pemilu di India, Otoritas Pajak Bekukan Rekening Partai Oposisi

Rencana untuk membentuk badan penerimaan negara justru disampaikan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Anies-Cak Imin, badan penerimaan negara diperlukan untuk meningkatkan penerimaan sekaligus memperbaiki koordinasi antarinstansi. Adapun Prabowo-Gibran berpandangan badan penerimaan negara perlu dibentuk untuk meningkatkan rasio penerimaan negara menjadi sebesar 23% dari PDB.

Pentingnya Kebijakan Pajak Capres-Cawapres Perbaiki Tax Ratio

Baca Juga:
Sempat Disetop Saat Pemilu, Bansos Beras Kembali Dilanjutkan Jokowi

Sesuai dengan laporan hasil survei pajak dan politik yang diterbitkan oleh DDTNews, partai politik (parpol) dan peserta pemilu 2024 perlu memprioritaskan penyusunan kebijakan pajak yang bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela. Dengan kepatuhan yang meningkat, diharapkan penerimaan pajak bisa ikut membaik dan berujung pada peningkatan tax ratio Indonesia.

Peningkatan kepatuhan sukarela ini bisa diwujudkan dalam beberapa strategi, seperti penyampaian edukasi pajak, perbaikan layanan, hingga kemudahan administrasi perpajakan.

Guna menggenjot tax ratio, responden survei DDTCNews lebih memilih terobosan kebijakan pajak yang lebih bersifat adminsitratif ketimbang kebijakan yang bersifat teknis seperti peningkatan tarif pajak. Kebijakan administratif yang dimaksud berkaitan erat dengan peningkatan kepatuhan sukarela yang mencakup edukasi pajak, perbaikan layanan, hingga kemudahan administrasi.

Download laporan hasil survei pajak dan politik DDTCNews bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu